Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) resmi menggandeng Privy untuk mendigitalisasi proses administrasi organisasi melalui pemanfaatan tanda tangan elektronik dan e-Meterai. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi profesi hukum yang lebih efisien, aman, dan terdigitalisasi. Di tengah meningkatnya penggunaan dokumen elektronik di berbagai sektor, kolaborasi ini juga mempertegas tren adopsi digital trust […]
Privy: Era AI Membuat Digital Trust Semakin Krusial bagi Ekonomi Digital
Privy membawa optimisme baru bagi ekosistem startup Indonesia di tengah pasar modal ventura yang semakin selektif. Dalam forum MatchCAP Singapore 2026 yang mempertemukan perusahaan startup dan investor global, Privy menegaskan posisinya bukan sekadar penyedia tanda tangan elektronik, melainkan pengembang infrastruktur digital trust yang menjadi fondasi ekonomi digital. Dengan pertumbuhan pendapatan mencapai 25 kali lipat dan […]
HIPMI dan Privy Dorong Pengusaha Muda Perkuat Legalitas Dokumen Digital
Kolaborasi antara HIPMI Kota Bandung, HIPMI Jawa Barat, dan Privy menandai babak baru dalam kesiapan pelaku usaha menghadapi era digitalisasi perpajakan berbasis Coretax. Di tengah transisi sistem pajak nasional yang makin terdigitalisasi, legalitas dokumen elektronik, tanda tangan digital tersertifikasi, dan kesiapan administrasi kini menjadi syarat penting agar bisnis tetap aman, efisien, dan patuh hukum. Fokus: […]
Gelombang Penipuan Digital Mengganas, Privy Naik Kelas Perkuat Benteng Identitas Digital
Lonjakan penipuan digital di Indonesia telah memasuki fase mengkhawatirkan, dengan kerugian mencapai Rp9 triliun dalam setahun terakhir. Di tengah semakin canggihnya modus berbasis AI dan deepfake, penguatan standar keamanan identitas digital menjadi krusial bagi keberlanjutan ekonomi digital dan stabilitas industri keuangan. Sertifikasi internasional iBeta Level 2 yang diraih Privy menandai langkah penting dalam membangun infrastruktur […]
Tanda Tangan Elektronik Wajib, Ekonomi Digital Bisa Terhambat?
Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET) dalam revisi PP No. 71/2019 memantik perdebatan. Meski ditujukan untuk memperkuat keamanan transaksi digital berisiko tinggi, aturan ini dikhawatirkan menambah beban biaya, membatasi netralitas teknologi, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Pakar menilai regulasi perlu lebih jelas, terutama soal definisi transaksi berisiko tinggi dan perlindungan data pribadi, […]
