Pemerintah China memperketat tata kelola data di sektor layanan informasi keuangan dengan mewajibkan klasifikasi data ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat sensitivitas dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Langkah yang melibatkan tujuh lembaga regulator, termasuk People’s Bank of China, ini menjadi bagian dari strategi Beijing memperkuat keamanan siber, melindungi data keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap industri […]
Revisi UU Perluas Peran Bank Indonesia, Regulasi Turunan Segera Disusun
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menyiapkan aturan teknis baru setelah DPR mengesahkan revisi besar Undang-Undang Sistem Keuangan yang memperluas mandat bank sentral. Selain menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, BI kini mendapat mandat lebih eksplisit untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan tersebut memicu perhatian investor dan ekonom karena juga memperkuat […]
DPR dan Pemerintah Sepakati 17 Poin RUU P2SK, Bank hingga Kripto Terdampak
Pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Revisi tersebut memuat 17 perubahan strategis yang mencakup penguatan kewenangan dan tata kelola Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), perluasan ruang usaha perbankan, penguatan pengawasan aset kripto, pembentukan Satgas […]
Data dan Algoritma AI Kini Jadi Aset Strategis yang Dilindungi Pemerintah China
Pemerintah China resmi memperluas perlindungan rahasia dagang dengan memasukkan data, algoritma kecerdasan buatan (AI), program komputer, dan kode sumber ke dalam kategori aset yang dilindungi hukum mulai 1 Juni 2026. Kebijakan yang diterbitkan State Administration for Market Regulation (SAMR) ini mencerminkan meningkatnya nilai strategis algoritma dan data dalam ekonomi digital. Langkah tersebut dinilai akan memperkuat […]
OJK Terbitkan Aturan Baru, Bank Syariah Kini Bisa Perluas Produk Investasi Berbasis Bagi Hasil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagai langkah memperkuat daya saing industri bank syariah nasional. Regulasi ini menegaskan pemisahan produk simpanan dan produk investasi berbasis bagi hasil, sekaligus membuka ruang bagi bank syariah menghadirkan instrumen investasi yang lebih kompetitif, transparan, dan sesuai prinsip syariah di […]
OJK Luncurkan Roadmap untuk Melindungi Investor Ritel di Tengah Serbuan Instrumen Derivatif
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan dua peta jalan strategis periode 2026-2030 untuk memperdalam struktur pasar modal Indonesia melalui penguatan instrumen derivatif dan investasi berkelanjutan berbasis ESG. Langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih likuid, efisien, dan kredibel dengan target pertumbuhan rata-rata penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar 55.11% per tahun guna mendukung target net zero emission […]
