Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit hingga 31 Desember 2024 dari semula 30 Juni 2024. Hal ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perpanjangan relaksasi tersebut meliputi batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan. Selain itu, denda keterlambatan sebesar […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengoptimalkan bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam mengakselerasi tingkat adopsi teknologi mendukung ekosistem Industri Jasa Keuangan (IJK) yang inklusif dan berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi dalam kegiatan Forum […]
Otoritas Jasa Keuangan bersama Kedutaan Australia dan Prospera (Australia Indonesia Partnership for Economic Development) terus meningkatkan kemitraan untuk memperkuat climate risk management bagi industri perbankan di Indonesia sebagai tindak lanjut penerbitan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) pada Maret 2024 lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae hadir dalam kegiatan Kick-Off […]
Saat ini masyarakat global tengah mengambil sikap dan aksi merespons perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Mulai dari mengembangkan panduan etika, tata kelola hingga perjuangan kesetaraan transfer teknologi dan pengetahuan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mendorong pemangku kepentingan Indonesia untuk menggali kebijakan afirmatif dapat memanfaatkan teknologi AI dengan optimal. “Saya titip agar dapat menyerap […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk melayani perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi calon entitas utama dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Ini sebagai upaya meningkatkan layanan perizinan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat karakteristik produk di perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah dan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dengan Fintech P2P Financing pada Mei lalu. Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah merupakan pedoman kedua setelah pada […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan roadmap pengembangan dan penguatan dana pensiun yang saat ini masih disusun dan dalam tahap penyelesaian akan diluncurkan pada tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini sudah dalam tahap penyelesaian dan bisa diluncurkan tahun ini. Menurut dia, ada beberapa poin penting dalam […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah kriteria konglomerasi keuangan (KK) dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terbaru yang dipublikasikan sejak 2 April 2024 lalu. Konglomerasi keuangan, sesuai definisi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kriteria terkait […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat pengawasan industri perbankan sejalan dengan arah kebijakan perbankan global yang ditentukan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), termasuk dimasukkannya risiko iklim dan risiko digital dalam versi terbaru Basel Core Principles (BCP). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan Basel Core Principles (BCP) for Effective Banking Supervision […]
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan utang pemerintah per 31 Maret 2024 turun tipis menjadi Rp8.262,10 triliun dari posisi akhir Februari 2024 sebesar Rp8.319,22 triliun atau terjadi penurinan Rp57,12 triliun. Dari total utang itu, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat mencapai 38,79%. Sebagai catatan, besaran itu masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan, yakni 60% […]
