OJK mendorong penguatan regulasi penghapusan kredit macet UMKM di bank pemerintah dengan landasan hukum lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah dan memperluas akses keuangan sektor produktif. Fokus Utama: ■ Penguatan Regulasi: OJK usulkan aturan lebih kuat untuk hapus buku kredit macet UMKM di bank pemerintah dibanding regulasi sebelumnya.■ Koordinasi Lintas Kementerian: OJK berkoordinasi […]
OJK menerbitkan POJK No.24/2025 yang menstandarisasi pengelolaan rekening dormant, mengakhiri variasi kebijakan antar bank dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor perbankan. Fokus Utama: ■ Standarisasi Nasional Pengelolaan Rekening: OJK mengakhiri kebijakan masing-masing bank dengan membuat aturan seragam untuk rekening aktif, tidak aktif, dan dormant.■ Pencegahan Penyalahgunaan Rekening: Bank diwajibkan […]
OJK sedang mengkaji penghapusan kategori KBMI 1 sebagai langkah memperkuat struktur industri perbankan Indonesia. Bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun diminta mempertimbangkan merger, meski rencana penghapusan belum memiliki tenggat resmi. Fokus Utama: ■ OJK menilai struktur empat kategori KBMI tidak lagi relevan dan sedang mempertimbangkan pengurangan menjadi tiga.■ Bank KBMI 1 diimbau mulai […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peraturan baru bagi bank syariah untuk memperkuat struktur likuiditas dan permodalan. Langkah ini menandai babak baru ketahanan industri perbankan syariah Indonesia yang kini diarahkan mengikuti standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Dengan kebijakan ini, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan hijau. Melalui revisi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan amandemen POJK 51/2017, aturan ini menjadi langkah besar Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke sistem keuangan nasional—mulai berlaku bertahap pada 2027. Fokus Utama ● Kewajiban Pembiayaan […]
Pemerintah melalui Kementerian UMKM sedang menyusun regulasi khusus untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ekosistem digital, termasuk pengemudi ojek online (ojol) dan pedagang e-commerce. Aturan yang masih digodok bersama Kementerian Koordinator Perekonomian ini akan memuat prinsip keadilan bagi pelaku usaha, platform digital, dan mitra kerja, serta membuka […]
Singapura mengambil langkah terobosan dalam mengatur teknologi Artificial Intelligence (AI) otonom (agentic AI) dan komputasi kuantum yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas digital. Menteri Digital, Josephine Teo, menekankan pendekatan proaktif dan kolaboratif dengan meluncurkan sejumlah inisiatif baru, termasuk panduan keamanan AI yang diperbarui dan kerangka kesiapan menghadapi komputasi kuantum, untuk membangun kepercayaan publik dan mengantisipasi risiko […]
Revolusi Artificial Intelligence (AI) mulai merambah sektor perbankan India, didorong oleh kerangka regulasi “FREE-AI” dari Reserve Bank of India (RBI). Meski menjanjikan efisiensi dan inklusi keuangan yang lebih luas, integrasi AI menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan, akuntabilitas, dan keamanan. Para ahli menekankan bahwa mesin tidak dapat menggantikan hubungan kepercayaan yang dibangun oleh manusia, sehingga […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap merilis Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang membagi rekening bank nasabah menjadi tiga kategori: aktif, tidak aktif, dan dorman. Regulasi baru ini bertujuan meningkatkan tata kelola dan keamanan dana nasabah, sekaligus menuntut bank untuk memperketat kebijakan pemantauan, komunikasi, dan pengendalian internal terhadap rekening yang menunjukkan minimnya aktivitas (penyetoran, penarikan, cek saldo). […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan berbasis efek dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini menandai babak baru integrasi sektor keuangan Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas produk derivatif global. Pengawasan kini mencakup transaksi lintas bursa dan luar negeri, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor di pasar derivatif […]
