Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya merilis panduan global untuk mengamankan penggunaan AI otonom (agentic AI) yang kini mulai masuk ke infrastruktur kritis. Peringatan utama: banyak organisasi memberi akses terlalu luas pada AI tanpa kontrol memadai, membuka risiko besar bagi keamanan siber. Fokus: ■ AI otonom sudah digunakan di infrastruktur kritis, namun kontrol dan pengawasan masih […]
Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan bank-bank di Amerika Serikat mengumpulkan data kewarganegaraan nasabah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan sistem keuangan dan imigrasi, tetapi menuai kritik karena dinilai berpotensi menambah beban administrasi perbankan, mengganggu akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta memunculkan kekhawatiran soal privasi dan pengawasan negara terhadap […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan dua peta jalan strategis periode 2026-2030 untuk memperdalam struktur pasar modal Indonesia melalui penguatan instrumen derivatif dan investasi berkelanjutan berbasis ESG. Langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih likuid, efisien, dan kredibel dengan target pertumbuhan rata-rata penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar 55.11% per tahun guna mendukung target net zero emission […]
Pemerintah Indonesia mempercepat langkah dalam mengatur kecerdasan buatan (AI) dengan menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni yang mencakup peta jalan dan etika AI. Regulasi ini tak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga membangun fondasi ekosistem AI nasional—dari infrastruktur hingga talenta—sekaligus menjaga agar teknologi ini berkembang tanpa melanggar prinsip etika dan kepentingan publik. Fokus: ■ Pemerintah […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan panduan penggunaan media sosial bagi industri perbankan—langkah strategis yang menegaskan bahwa stabilitas bank di era digital tak lagi hanya ditentukan oleh angka di laporan keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan ketepatan mengelola opini publik di ruang digital. Regulasi ini hadir di tengah meningkatnya risiko reputasi yang dapat memicu krisis […]
China memperketat kendali atas perkembangan “manusia digital” berbasis Artificial Intelligence dengan merancang regulasi baru yang melarang konten adiktif bagi anak-anak, hubungan virtual intim untuk remaja, serta penyalahgunaan identitas. Langkah ini menegaskan strategi Beijing: mendorong inovasi AI secara agresif, namun tetap dalam kendali ketat negara. Fokus: ■ Regulasi Ketat – China mewajibkan label AI, melarang hubungan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan ketat bagi financial influencer (finfluencer), termasuk kewajiban izin, uji kompetensi, hingga ancaman denda administratif maksimal Rp15 miliar. Lewat Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), regulator ingin menertibkan arus informasi keuangan di media sosial yang kian liar dan berisiko merugikan masyarakat. OJK juga berwenang melakukan take down konten serta mencabut izin usaha […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru untuk mengawasi influencer keuangan yang kerap memberikan rekomendasi investasi di ruang digital. Melalui Peraturan OJK (POJK) yang ditargetkan terbit semester I 2026, regulator akan menindak aktivitas promosi atau rekomendasi yang menyesatkan dan merugikan publik—termasuk praktik “pompom” saham dan promosi berkomisi tersembunyi. Langkah ini menandai babak baru pengawasan industri […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat pengawasan sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital melalui penerbitan POJK 30/2025 dan SEOJK 34/2025. Regulasi baru ini mewajibkan penyelenggara teknologi finansial untuk menerapkan tata kelola Direksi-Komisaris yang lebih ketat, manajemen risiko siber yang komprehensif, serta kewajiban penyampaian rencana bisnis tahunan mulai 2026 guna menjamin stabilitas […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas bursa mempercepat langkah strategis untuk memenuhi standar transparansi pasar modal global guna mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks MSCI. Melalui proposal yang mencakup pengetatan ambang batas keterbukaan informasi pemilik saham dari 5% ke 1%, pengungkapan beneficial owner yang lebih mendalam, hingga rencana kenaikan ambang batas free float menjadi 15%, regulator […]
