Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) melalui penguatan kerangka regulasi, tata kelola, perlindungan konsumen, dan kolaborasi strategis guna menciptakan industri keuangan digital yang aman serta berkelanjutan.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ Roadmap IAKD 2026–2031: OJK sedang menyusun peta jalan visioner yang adaptif untuk menjawab kebutuhan perekonomian nasional di masa depan.
■ Penguatan Regulasi: Implementasi UU No 4 Tahun 2026 memperkuat landasan tata kelola, integritas pasar, dan perlindungan konsumen di sektor digital.
■ Prinsip Ekosistem: Pembangunan IAKD berbasis prinsip keterjangkauan, integritas, kelincahan, dan kedaulatan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkokoh ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) di Indonesia. Melalui penguatan kerangka regulasi, tata kelola, dan perlindungan konsumen, OJK berupaya membangun industri keuangan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman, berintegritas, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder Pengembangan dan Penguatan IAKD yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (2/7). Forum ini merupakan hasil kolaborasi OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dengan tema “Memperkuat Landasan Regulasi dan Kolaborasi Ekosistem Menuju Industri IAKD yang Inovatif, Berintegritas, Aman, dan Berkelanjutan”.
Friderica menyoroti betapa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, mulai dari artificial intelligence (kecerdasan artifisial) hingga tokenisasi aset. “Tentu saja di tengah pesatnya teknologi saat ini, mulai dari kecerdasan artifisial hingga tokenisasi aset, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk memastikan bahwa inovasi harus terus berkembang, tapi harus terus dan selalu menjaga integritas pasar, pelindungan konsumen dan masyarakat, serta tentu saja menjaga stabilitas sistem keuangan kita,” ungkap Friderica.
Regulasi Adaptif dan Komitmen Legislasi
Perkembangan teknologi ini menuntut kerangka regulasi yang lebih adaptif. Friderica menjelaskan bahwa penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 adalah bukti komitmen negara dalam mengikuti dinamika model bisnis baru. Regulasi ini menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola, perlindungan konsumen, integritas pasar, serta kolaborasi di seluruh ekosistem IAKD.
Pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas juga masuk dalam delapan program strategis OJK. Tujuannya adalah mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan pembangunan nasional, pengembangan UMKM, ekonomi hijau, hingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Data Pertumbuhan Industri IAKD
OJK memaparkan data terkini mengenai perkembangan ekosistem IAKD di Indonesia:
● Pemeringkat Kredit & Agregasi: Terdapat 8 Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang terdaftar.
● Pengguna Layanan: Jumlah pengguna PAJK telah mencapai 18,29 juta, sementara total hit konsumen pada platform PKA menembus 130,78 juta.
● Kemitraan: Kemitraan antara penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan lembaga jasa keuangan terus meningkat hingga mencapai 1.346 kemitraan.
● Aset Keuangan Digital & Kripto: OJK telah memberikan izin kepada 26 Pedagang Aset Keuangan Digital, dua Bursa Aset Keuangan Digital, dua Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta dua Pengelola Tempat Penyimpanan.
● Konsumen Aset Digital: Jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto terus tumbuh hingga mencapai 22,4 juta pengguna.
Penyusunan Roadmap IAKD 2026–2031
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun Roadmap IAKD 2026–2031. Langkah ini diambil untuk membangun arah industri yang visioner dan adaptif.
“Kita berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Indonesia yang berdaulat, berintegritas, adaptif, dan terjangkau untuk memperkuat daya saing nasional, menstimulus pendalaman pasar keuangan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Adi.
Roadmap tersebut berpijak pada empat prinsip utama: Affordability (keterjangkauan), Integrity (integritas), Agility (kelincahan), dan Sovereignty (kedaulatan).
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa legislasi yang ada bertujuan mengorkestrasi titik keseimbangan (equilibrium) antara akselerasi inovasi dan daya saing industri, khususnya terkait aset kripto, sembari tetap menjaga stabilitas sistemik dan perlindungan masyarakat.
“Legislasi ini dimaksudkan untuk membangun arsitektur ekosistem keuangan yang tangguh. Esensinya adalah mengorkestrasi equilibrium atau titik keseimbangan antara akselerasi inovasi, daya saing industri, khususnya optimalisasi aset digital kripto, sekaligus menjaga stabilitas sistemik dan proteksi perlindungan masyarakat secara paripurna,” ucap Sari.
Simposium ini juga menjadi forum untuk menghimpun masukan terkait topik penting lainnya, seperti tokenisasi aset, stablecoin, perpajakan aset digital, keamanan siber, transaksi Over-the-Counter (OTC), serta pengembangan Single Investor Identifier (SID). ●
DIGI-INSIGHTS:
Transformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan pergeseran paradigma OJK dari pendekatan pengawasan konvensional menuju kerangka kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi. Integrasi prinsip agility dan sovereignty dalam penyusunan Roadmap IAKD 2026–2031 menunjukkan pengakuan regulator bahwa inovasi seperti AI dan tokenisasi aset tidak lagi sekadar tren periferal, melainkan tulang punggung baru bagi pendalaman pasar keuangan nasional. Dengan membangun struktur yang visioner, OJK berupaya menutup celah antara laju inovasi yang eksponensial dengan kebutuhan perlindungan konsumen yang stabil, memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini tetap berada dalam koridor sistemik yang terkendali.
Pertumbuhan masif dalam sektor aset kripto dan keuangan digital, yang kini melibatkan 22,4 juta konsumen serta 1.346 kemitraan strategis, mengindikasikan pergeseran perilaku ekonomi masyarakat Indonesia menuju literasi digital yang lebih maju. Angka ini bukan sekadar statistik pertumbuhan, melainkan sinyal adanya kebutuhan mendesak bagi pelaku industri untuk tidak lagi memandang IAKD sebagai entitas terisolasi. Sinergi antara Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan lembaga jasa keuangan konvensional menjadi bukti bahwa masa depan industri keuangan nasional terletak pada model hibrida, di mana efisiensi teknologi digital berpadu dengan kepercayaan institusional yang mapan.
Di balik akselerasi inovasi tersebut, tantangan mengenai tata kelola dan keamanan siber menjadi titik krusial bagi keberlanjutan industri IAKD ke depan. Keinginan untuk mengorkestrasi titik keseimbangan atau equilibrium antara inovasi dan perlindungan masyarakat—sebagaimana ditegaskan oleh para pemangku kepentingan—menandakan bahwa kompetisi industri ke depan tidak lagi didasarkan pada seberapa cepat sebuah entitas dapat meluncurkan produk, tetapi seberapa andal dan berintegritas ekosistem yang mereka bangun. Dalam konteks ini, keberhasilan roadmap lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan OJK dan pelaku industri dalam mengelola isu kompleks seperti perpajakan aset digital, keamanan transaksi Over-the-Counter (OTC), dan standardisasi identitas investor untuk menjaga kedaulatan serta kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. ■
DIGIONARY:
● Aset Kripto : Aset digital berbasis blockchain yang memiliki nilai ekonomi dan diatur dalam ekosistem keuangan digital.
● IAKD : Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto; sektor baru yang pengawasannya di bawah OJK.
● ITSK : Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; penyedia layanan inovasi keuangan yang bermitra dengan lembaga jasa keuangan.
● PAJK : Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan; platform yang mengintegrasikan layanan jasa keuangan bagi konsumen.
● PKA : Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif; penyedia jasa peringkat kredit yang menggunakan metode penilaian di luar sistem perbankan konvensional.
● Stablecoin : Aset kripto yang dirancang untuk memiliki nilai stabil dengan dipatok pada aset tertentu seperti mata uang fiat.
● Tokenisasi Aset : Proses mengubah aset riil menjadi token digital yang dapat diperdagangkan.
#OJK #IAKD #KeuanganDigital #AsetKripto #InovasiKeuangan #RoadmapIAKD #RegulasiKeuangan #FintechIndonesia #EkosistemDigital #Blockchain #Tokenisasi #PerlindunganKonsumen #StabilitasKeuangan #EkonomiDigital #InvestasiDigital #TransformasiKeuangan #LiterasiKeuangan #InklusiKeuangan #SektorKeuangan #OJKIndonesia
