Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fondasi perdagangan karbon nasional melalui penerbitan POJK Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi baru ini mewajibkan seluruh unit karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sekaligus memperluas ruang lingkup perdagangan karbon, termasuk pengaturan unit karbon dari luar negeri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan mewajibkan pembaruan data debitur maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dan menetapkan ambang batas pelaporan minimal Rp1 juta demi mempercepat akses kredit bagi UMKM dan sektor perumahan. DIGI-HIGHLIGHTS: ■ Akselerasi Data: Lembaga jasa keuangan wajib memperbarui data debitur di SLIK dalam 3 […]
Pemerintah dan DPR tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional (RUU PFII) untuk menciptakan kawasan keuangan khusus dengan insentif pajak dan sistem hukum common law guna menarik investasi global dan menyaingi pusat keuangan internasional seperti Dubai atau Labuan. DIGI-HIGHLIGHTS: ■ Insentif Fiskal & Hukum: Menawarkan pengecualian pajak dan sistem hukum common law sebagai daya […]
Otoritas Jasa Keuangan Singapura (MAS) mengusulkan kerangka kerja SAFR untuk mengatur penggunaan agen AI dalam sektor keuangan, merespons kebutuhan mendesak akan pengamanan real-time seiring semakin otonomnya tindakan AI yang melampaui kemampuan intervensi manusia. DIGI-HIGHLIGHTS: ■ Pengamanan Real-Time: Implementasi safeguard yang tertanam dalam sistem untuk memastikan agen AI beroperasi dalam koridor kebijakan yang ketat.■ Otonomi vs […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) melalui penguatan kerangka regulasi, tata kelola, perlindungan konsumen, dan kolaborasi strategis guna menciptakan industri keuangan digital yang aman serta berkelanjutan. DIGI-HIGHLIGHTS:■ Roadmap IAKD 2026–2031: OJK sedang menyusun peta jalan visioner yang adaptif untuk menjawab kebutuhan perekonomian nasional […]
Bank of England (BoE) memberi sinyal pergeseran kebijakan regulasi AI dengan rencana penerapan aturan khusus untuk mengatur agentic AI atau sistem kecerdasan buatan otonom di sektor keuangan. Deputi Gubernur BoE, Sarah Breeden, menyatakan bahwa kerangka kerja regulasi saat ini tidak lagi memadai untuk menangani risiko sistemik yang muncul dari agen otonom yang dapat mengambil keputusan […]
Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mendirikan Future of Finance Institute (FFI) pada 25 Juni 2026 untuk mempercepat komersialisasi dan adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) serta tokenisasi aset di sektor finansial. Sebagai jembatan antara regulator, institusi perbankan, dan ekosistem fintech global, lembaga ini akan meluncurkan berbagai panduan taktis, termasuk Programmable Compliance Toolkit untuk aset terdigitalisasi […]
Pemerintah China memperketat tata kelola data di sektor layanan informasi keuangan dengan mewajibkan klasifikasi data ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat sensitivitas dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Langkah yang melibatkan tujuh lembaga regulator, termasuk People’s Bank of China, ini menjadi bagian dari strategi Beijing memperkuat keamanan siber, melindungi data keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap industri […]
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menyiapkan aturan teknis baru setelah DPR mengesahkan revisi besar Undang-Undang Sistem Keuangan yang memperluas mandat bank sentral. Selain menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, BI kini mendapat mandat lebih eksplisit untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan tersebut memicu perhatian investor dan ekonom karena juga memperkuat […]
Pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Revisi tersebut memuat 17 perubahan strategis yang mencakup penguatan kewenangan dan tata kelola Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), perluasan ruang usaha perbankan, penguatan pengawasan aset kripto, pembentukan Satgas […]
