Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bank asing sebenarnya masih memiliki prospek yang cukup baik untuk berbisnis di Indonesia, namun harus diamui persaingan retail banking di saat ini di dalam negeri tidaklah mudah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, terus berkurangnya jumlah bank asing di Tanah Air tidak berarti prospek bank asing di […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC) yang dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (14/9). […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital. Keputusan ini diambil OJK, Jumat (13/9), menyusul tak kunjung dipenuhinya permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cabut izin usaha (CIU) kepada BPR Nature Primadana Capital ditandai melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024. Perusahaan yang dimaksud […]
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara, Kamis (12/9) melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pejabat level Deputi Komisioner di Kantor Pusat dan satu Kepala OJK Daerah setingkat Deputi Komisioner, di Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen OJK melaksanakan transformasi organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya sebagai otoritas yang mengatur, […]
Dalam “Banking AI Day” yang berlangsung Senin (9/9) kemarin, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa keuangan (OJK) Agusman mengingatkan kembali bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) punya sejumlah tantangan juga risiko, selain tentunya punya manfaat meningkatkan efisiensi bagi industri jasa keuangan. […]
TANPA BISA DIPUNGKIRI teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terbukti mampu meningkatkan efisiensi di industri jasa keuangan, termasuk perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam “Banking AI Day” Senin (9/9) lalu mengingatkan bahwa penerapan teknologi AI punya sejumlah tantangan, juga risiko. Pihak OJK menyatakan, penerapan AI akan sangat berisiko bila institusi keuangan gahal […]
Meski dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam bisnis di industri keuangan, termasuk perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonaesia (BI) mengingatkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki sejumlah tantangan juga risiko. Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, penerapan AI akan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam penarikan pinjaman “buy now pay later” (BNPL) yang ditawarkan oleh perbankan. Namun, demikian OJK, porsinya relatif masih kecil. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan sampai dengan Juli 2024, porsi paylater di sektor perbankan tercatat sebesar 0,24%, dengan pertumbuhan yang kuat di tengah meningkatnya […]
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar meminta staf yang terbukti melakukan pelanggaran gratifikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk ditindak tanpa pengecualian mengingat tindakan gratifikasi tersebut merusak integritas dan kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) yang nantinya bakal berdampak besar terhadap kepercayaan emiten BEI. “Intinya adalah tidak boleh ada yang dikecualikan dan tidak […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) di Indonesia cenderung kurang berkembang. Salah satu masalahnya karena 80% tertanggungnya langsung mencairkan di muka. Maka dari itu, OJK akan melarang pencairan dana pensiun (dapen) sebelum usia kepesertaan menginjak 10 tahun. Aturan ini akan berlaku mulai Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan […]
