Pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Revisi tersebut memuat 17 perubahan strategis yang mencakup penguatan kewenangan dan tata kelola Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), perluasan ruang usaha perbankan, penguatan pengawasan aset kripto, pembentukan Satgas […]
Langkah Indonesia Investment Authority (INA) mengalokasikan sekitar 30% investasinya ke infrastruktur digital menandai perubahan besar arah investasi negara menuju ekonomi berbasis AI dan pusat data. Di tengah ledakan kebutuhan komputasi global, sovereign wealth fund Indonesia mulai masuk ke bisnis data center, cloud, dan infrastruktur AI yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru transformasi digital, industri perbankan, […]
Pemerintah melalui BP BUMN mulai mempercepat penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional dengan mengumpulkan bank-bank Himbara untuk membahas skema pembiayaan rumah rakyat yang lebih inklusif, murah, dan berkelanjutan. Di tengah backlog perumahan nasional yang masih tinggi dan daya beli masyarakat yang tertekan akibat suku bunga serta harga properti yang terus naik, sinergi antarbank BUMN dinilai menjadi […]
Pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif untuk menenangkan pasar keuangan global setelah lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service memberikan catatan kritis terhadap outlook ekonomi nasional. Melalui CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pemerintah mengumumkan pembentukan tim lintas instansi—melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan BEI—untuk melakukan roadshow reguler ke lembaga rating internasional. Langkah ini bertujuan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas bursa mempercepat langkah strategis untuk memenuhi standar transparansi pasar modal global guna mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks MSCI. Melalui proposal yang mencakup pengetatan ambang batas keterbukaan informasi pemilik saham dari 5% ke 1%, pengungkapan beneficial owner yang lebih mendalam, hingga rencana kenaikan ambang batas free float menjadi 15%, regulator […]
OJK mengonfirmasi pengawasan ketat terhadap praktik remunerasi bankir, termasuk bonus dan tantiem, untuk memastikan keselarasan dengan kinerja dan profil risiko bank. Langkah ini menyusul kebijakan Danantara yang menghapus tantiem bagi komisaris BUMN. Fokus Utama: ■ OJK mengawasi ketat pemberian remunerasi bankir sesuai POJK 45/2015 dan POJK 17/2023.■ OJK berwenang meminta penyesuaian remunerasi yang berpotensi pengaruhi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak pemerintah memperpanjang program penghapusan kredit macet UMKM sebagai langkah darurat menahan laju krisis pembiayaan sektor produktif. Di tengah perlambatan ekonomi lapisan bawah, program ini dinilai vital untuk memulihkan kepercayaan perbankan dan menjaga likuiditas pelaku usaha kecil. Namun, implementasinya terhambat oleh tumpukan utang, lambatnya restrukturisasi, serta keterbatasan fiskal negara. Fokus Utama: […]
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar: mengonsolidasikan 15 perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya 3 entitas besar. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat industri asuransi nasional yang selama ini masih rapuh, sekaligus memenuhi ketentuan modal minimum dari regulator. Meski OJK mengaku belum menerima detail rencana tersebut, konsolidasi ini dinilai […]
