Perdebatan global mengenai kepemilikan negara atas perusahaan kecerdasan buatan (AI) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara harus menjadi pemilik teknologi strategis masa depan? Di Indonesia, pertanyaan itu tidak lagi sebatas teori. Melalui Danantara dan berbagai investasi pada pusat data, rantai pasok semikonduktor, serta pengembangan model bahasa nasional, negara telah mengambil posisi sebagai pemain utama dalam ekosistem AI. Namun di balik ambisi membangun kedaulatan teknologi, muncul tantangan besar mengenai tata kelola, independensi regulator, serta risiko ketika negara berperan sebagai pemilik, pembuat kebijakan, sekaligus pengawas.
– Sebuah refleksi atas perdebatan kepemilikan negara dalam tata kelola AI.
Awal Juni 2026. Di atas pesawat Air Force One, Presiden Donald Trump mengonfirmasi kepada wartawan bahwa Gedung Putih sedang membahas kemungkinan negara mengambil saham di OpenAI. Beberapa hari sebelumnya, Senator Bernie Sanders memperkenalkan RUU yang mengusulkan negara mengambil 50 persen saham perusahaan-perusahaan AI terkemuka, lengkap dengan hak suara dan kursi di dewan direksi. Para ekonom mengritik, kolom opini bermunculan di mana-mana. Yang menarik? Indonesia diam-diam sudah menjalankan eksperimen yang jauh lebih besar dari sekadar punya saham di satu perusahaan AI.
Lewat Danantara — superholding BUMN yang mengelola aset hampir US$1 triliun, sekitar 71 persen PDB kita — negara secara terbuka mengarahkan uangnya ke “tulang punggung” AI: pusat data, hilirisasi nikel dan tembaga untuk semikonduktor, dan model kecerdasan buatan itu sendiri. Tambahkan Sahabat-AI, model bahasa nasional yang dikembangkan Indosat dari Llama 3 untuk 277 juta penutur Bahasa Indonesia. Hasilnya satu potret yang nyata: negara yang membangun “kedaulatan AI” bukan lewat pidato, melainkan lewat neraca.
Untuk dunia berkembang, ini terdengar seperti jawaban yang ditunggu-tunggu — bukan lagi sekadar pengguna, melainkan pemilik. Tapi sebelum kita bertepuk tangan, ada satu cerita lama yang perlu diingat. Dan ironisnya, cerita itu ditulis oleh negara-negara seperti kita sendiri.
Ironi: Amerika Sedang Belajar Apa yang Sudah Lama Kita Tahu
Coba perhatikan siapa yang paling keras mengritik proposal AS mengambil saham di OpenAI. Bukan kelompok pasar bebas radikal. Adam Posen dari Peterson Institute menyebutnya “langkah menuju kapitalisme negara.” Nat Purser dari Public Knowledge bertanya sederhana: bagaimana kalau pemerintah jadi enggan menegakkan aturan keselamatan karena hal itu bisa menurunkan nilai investasinya sendiri?
Pertanyaan ini sebenarnya bukan barang baru. OECD dan Bank Dunia sudah lama menyimpulkan satu hal: kebijakan kepemilikan negara hanya bisa jalan kalau peran sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan pemilik dipisah secara tegas. Dan tahukah Anda dari mana mereka memetik pelajaran itu? Dari kita.
PDVSA, raksasa minyak Venezuela, runtuh jauh sebelum sanksi AS — dirusak oleh intervensi politik, salah kelola, dan utang. Pemex Meksiko terjebak dekade demi dekade dalam politisasi kronis. Keduanya adalah laboratorium hidup tentang apa yang terjadi ketika negara menjadi pemilik dan wasit sekaligus.
Sekarang perhatikan ironinya. Amerika sedang menemukan kembali pelajaran yang dibayar mahal oleh negara berkembang. Dan Indonesia, di tengah ambisi membangun “kedaulatan AI”, justru berisiko mengulangi kesalahan yang sama — kali ini di lapisan teknologi paling penting abad ini.
Danantara: Pemilik dan Wasit dalam Satu Atap
Mari saya gambarkan persoalannya dengan analogi sederhana. Bayangkan Anda menonton pertandingan sepak bola di mana pemilik salah satu klub merangkap menjadi wasit. Anda tidak perlu menuduh wasit itu curang. Cukup tanyakan satu hal: apakah Anda percaya pada keputusannya?
Itulah posisi Danantara hari ini. Lembaga ini lahir dari peleburan Otoritas Investasi Indonesia dengan sebagian fungsi Kementerian BUMN. Artinya, satu lembaga sekaligus berperan sebagai pemilik aset BUMN dan pelaksana fungsi yang dulu melekat pada pembuat kebijakan sektor strategis. Persis percampuran peran yang sudah bertahun-tahun OECD peringatkan.
Sekarang masukkan AI ke dalam persamaan. Ketika Danantara menjadi pemegang saham utama di pusat data nasional dan rantai pasok semikonduktor, siapa yang akan mengatur sektor itu secara independen? Kalau ada keluhan soal keamanan model AI atau pelanggaran privasi pengguna, kepada siapa publik mengadu — entitas yang sama yang dividennya bergantung pada perusahaan tertuduh?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan paranoia. Para analis sudah mencatat: Danantara berkembang menjadi aktor politik yang semakin powerful dalam model kapitalisme yang dikemudikan negara. Ia adalah master shareholder seluruh BUMN, dan lewat anak-anak usahanya, mengontrol saluran ekspor strategis.
Ketika Danantara menjadi pemegang saham utama di pusat data nasional dan rantai pasok semikonduktor, siapa yang akan mengatur sektor itu secara independen? Kalau ada keluhan soal keamanan model AI atau pelanggaran privasi pengguna, kepada siapa publik mengadu — entitas yang sama yang dividennya bergantung pada perusahaan tertuduh?
Pelajaran dari PDVSA dan Pemex jelas: tanpa tembok pemisah antara kepemilikan dan pengawasan, “kedaulatan” perlahan berubah menjadi nama lain untuk penangkapan negara oleh satu entitas yang terlampau besar untuk diregulasi.
Lapisan yang Sering Terlupakan: Mereka yang Membersihkan Data Kita
Sementara kita sibuk berdebat tentang saham dan dana kekayaan, ada cerita lain yang jarang diceritakan. AI yang sekarang kita pakai — yang bisa menulis puisi, menerjemahkan kontrak, mengerjakan tugas anak SMA — tidak benar-benar lahir di kepala mesin. Ia dilatih oleh jutaan orang di seluruh dunia yang mengetik, mengklasifikasi, dan menandai data, satu demi satu, hari demi hari. Dan sebagian besar dari mereka berada di Global South.
Di Kenya, pekerja anotasi data dilaporkan menerima kurang dari US$2 per jam. Di Amerika Serikat, pekerjaan serupa dibayar lebih dari US$20 per jam. Di Filipina, sebagian anotator bahkan tidak menerima upah minimum regional yang setara sekitar US$6 per hari. Indonesia, dengan jumlah pengguna internet terbesar ketujuh di dunia, adalah salah satu pemasok data dan pasar dalam rantai itu — dan akan semakin demikian seiring penetrasi AI di sini.
Jaron Lanier, salah satu pemikir awal Silicon Valley yang justru paling pedih mengritiknya, punya nama untuk masalah ini: data dignity. Intinya sederhana — data dan kerja anotasi adalah bentuk kerja, dan kerja seharusnya dibayar. Bukan dianggap “buangan” yang boleh diambil gratis.
Tapi di sini perlu kehati-hatian. Centre for International Governance Innovation mengingatkan: model “bayar untuk data” yang asal jadi justru bisa menciptakan kesenjangan digital baru, dan tetap tidak menjawab kekhawatiran utama warga tentang privasi, keamanan, dan penyalahgunaan.
Untuk Indonesia, pelajarannya satu: “bayar anotator dengan adil” dan “jadikan Global South pemilik infrastruktur AI” adalah dua agenda yang berbeda. Yang pertama urusan standar perburuhan. Yang kedua klaim struktural tentang siapa yang memanen rente AI. Indonesia butuh dua-duanya — tapi harus tahu kapan memakai palu, kapan memakai obeng.
Kedaulatan Tanpa Pemisahan = Penangkapan Negara
Lalu, apa yang harus dilakukan? Bukan menghentikan Danantara atau Sahabat-AI. Keduanya, secara prinsip, adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan abad ini. Yang perlu diperkuat adalah arsitekturnya — di tiga tingkat.
Pertama, pisahkan pemilik dari pengawas. Norwegia melakukan ini dengan Statoil. Cile menjalankan Codelco dengan model serupa. Regulator pusat data dan otoritas AI tidak boleh berada di bawah payung kelembagaan yang sama dengan Danantara. Ini bukan birokrasi tambahan — ini syarat agar publik bisa percaya bahwa keputusan tentang keamanan AI tidak akan dikompromikan demi melindungi dividen.
Kedua, kunci dividen AI dari siklus politik. Pengalaman Alaska menarik untuk direnungkan. Mereka punya formula statutori yang sudah berjalan empat dekade — dan tetap rapuh. Sejak 2016, miliaran dolar yang seharusnya dibagikan justru ditahan dalam tarik-ulur anggaran tahunan. Mongolia lebih dramatis lagi: menjanjikan dividen tambang batu bara menjelang pemilu, akhirnya hanya sanggup membayar sekitar US$92 per warga — jauh dari janji. Kalau Indonesia ingin dana kedaulatan AI-nya kredibel, aturan main harus dikunci di tingkat undang-undang, bukan di belas kasih rapat anggaran tahun berikutnya.
Ketiga, gabungkan kepemilikan dengan transfer yang ditargetkan. Indonesia sudah mengalami sendiri cerita ini. BLT awal pada 2005 mengecewakan — penargetan meleset, tidak ada syarat untuk mendorong perilaku produktif. Lalu datang inovasi yang banyak orang lupa kita yang menciptakan: penargetan berbasis komunitas. Musyawarah desa menentukan siapa yang miskin menurut definisi setempat, dan BLT-Dana Desa di masa pandemi mendistribusikan IDR 600.000 per bulan kepada delapan juta keluarga dengan daftar yang difinalisasi lewat musyawarah desa. Kalau gelombang otomatisasi AI benar-benar memukul pasar kerja, dividen flat ala Alaska — yang dibagi rata ke semua orang — akan terlalu tipis untuk berarti. Yang kita perlukan adalah model bersyarat ala Bolsa Família Brasil, dengan akar penargetan komunitas yang sudah kita miliki sendiri.
Posisi Dulu, Distribusi Kemudian
Benang merah dari semua ini sederhana. Amerika bisa berdebat soal bagaimana membagi kue AI karena mereka sudah memiliki kuenya. Pertanyaan yang lebih mendasar untuk Global South: apakah kita akan punya kue itu sama sekali?
Indonesia memilih jawaban yang benar — bangun posisi dulu, sebelum meja distribusi tersusun. Tapi jawaban yang benar tetap bisa berakhir buruk kalau kelembagaannya rapuh. Tanpa tembok pemisah antara pemilik dan regulator, tanpa kunci undang-undang atas siklus politik, dan tanpa penargetan yang menjangkau mereka yang benar-benar terpukul, “kedaulatan AI” akan menjadi slogan yang sama hampanya dengan “dividen AI” tanpa pendanaan riil.
Pelajaran dari PDVSA, Pemex, Alaska, Mongolia, dan Bolsa Família tidak ditulis di Washington. Mereka ditulis di belahan dunia ini, oleh negara-negara seperti kita. Akan menjadi ironi pahit kalau Indonesia, di hadapan teknologi paling transformatif sejak listrik ditemukan, justru melupakan pelajaran yang kita sendiri sumbangkan ke dunia. ●
*) Raditio Ghifiardi adalah pemimpin strategi keamanan dan transformasi digital, VP di Indosat Ooredoo Hutchison, peneliti AI dan teknologi masa depan serta pembicara di berbagai forum internasional.
DIGIONARY:
● AI Sovereignty (Kedaulatan AI): Kemampuan suatu negara menguasai dan mengendalikan infrastruktur, data, serta teknologi AI secara mandiri.
● Danantara: Sovereign wealth fund Indonesia yang mengelola aset strategis negara untuk investasi jangka panjang.
● Data Dignity: Konsep yang menempatkan data dan kontribusi manusia dalam ekonomi digital sebagai aset yang layak mendapatkan kompensasi.
● Data Annotation: Proses memberi label atau klasifikasi data untuk melatih model AI.
● OpenAI: Perusahaan pengembang teknologi AI generatif yang menciptakan ChatGPT dan berbagai model AI lainnya.
● PDVSA: Perusahaan minyak milik negara Venezuela yang sering dijadikan contoh kegagalan tata kelola perusahaan negara.
● Pemex: Perusahaan minyak nasional Meksiko yang menghadapi tantangan akibat campur tangan politik dalam pengelolaannya.
● Semikonduktor: Komponen utama dalam chip komputer yang menjadi fondasi perangkat AI modern.
● Sovereign Wealth Fund: Dana investasi milik negara yang mengelola aset untuk tujuan pembangunan dan investasi jangka panjang.
● State Capitalism: Sistem ekonomi di mana negara memiliki peran dominan sebagai pemilik dan penggerak aktivitas bisnis.
#AI #ArtificialIntelligence #KedaulatanAI #Danantara #OpenAI #TeknologiIndonesia #EkonomiDigital #DataCenter #Semikonduktor #SahabatAI #TransformasiDigital #Governance #StateCapitalism #AIRegulation #DataGovernance #DigitalEconomy #SovereignWealthFund #InfrastrukturDigital #KebijakanTeknologi #MasaDepanAI
