Friderica Widyasari Dewi, pejabat senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akrab disapa Kiki, menawarkan delapan agenda strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan Indonesia dalam uji kelayakan calon pimpinan OJK di DPR. Agenda tersebut mencakup stabilitas sistem keuangan, pemulihan kepercayaan publik, pendalaman pasar, hingga perlindungan konsumen—sebuah paket reformasi yang ditujukan untuk memperkuat peran sektor keuangan dalam […]
Putusan pengadilan Inggris yang menolak gugatan Visa, Mastercard, dan Revolut atas rencana pembatasan biaya kartu lintas negara menandai babak baru pengawasan regulator terhadap industri pembayaran global. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada pasar Inggris–Eropa, tetapi juga memberi sinyal kuat bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperketat pengawasan biaya transaksi, melindungi konsumen, dan menata ulang keseimbangan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 37 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Aturan ini memperluas penerapan pengawasan berbasis risiko, memperketat parameter kesehatan lembaga, serta memberi kewenangan tambahan bagi OJK untuk bertindak lebih dini demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fokus Utama: ■ OJK memperluas penerapan risk […]
Penipuan keuangan di Indonesia mencapai level mengkhawatirkan sepanjang 2025. OJK mencatat lebih dari 411 ribu laporan scam masuk ke Indonesia Anti Scam Center, dengan total kerugian korban menembus Rp 9 triliun. Meski puluhan ribu rekening telah diblokir dan sebagian dana diamankan, lonjakan kasus ini menunjukkan ancaman serius terhadap perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan nasional. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 111 sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan sepanjang Januari–November 2025 akibat kelalaian dalam pelaporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Nilai denda mencapai Rp6,1 miliar, mencerminkan keseriusan regulator mendorong disiplin kepatuhan di tengah masih lebarnya kesenjangan literasi keuangan nasional. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa edukasi dan perlindungan konsumen […]
OJK resmi mengundangkan POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, sebuah kebijakan yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) untuk menyederhanakan proses kredit dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih cepat, murah, dan inklusif — namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko. Kebijakan ini diharapkan […]
