digitalbank.id – MAKIN merebaknya penggunaan kendaraan listrik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta industri memberi premi lebih murah untuk asuransi kendaraan listrik. Terkait permintaan OJK tersebut, PT Asuransi Simas Insurtech mengakui sampai saat ini masih mengikuti ketentuan tarif yang ada. “Sebab, belum ada POJK khusus untuk mengatur tarif premi mobil listrik,” ucap Direktur Utama Asuransi […]
digitalbank.id – Dewasa ini, akses masyarakat untuk perlindungan dari berbagai macam asuransi makin luas dan mudah didapat dengan hadirnya insurance technology (insurtech) di Indonesia. Insurtech sendiri merupakan kolaborasi antara produk asuransi dan teknologi digital supaya bisa lebih mudah dijangkau serta memberi pengalaman yang lebih baik ke para nasabahnya. Bahkan, insurtech saat ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce lewat beragam manfaat perlindungan […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) Nomor/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum. Hal ini sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5/OJK) […]
digitalbank.id – ASOSIASI Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia (Apparindo) mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah untuk membahas aturan mengenai ekuitas minimum. Menurut Yulius Bhayangkara, Ketua Umum Apparindo, ukuran ekuitas tersebut ditetapkan dalam rancangan Rancangan Peraturan POJK (RPOJK). Dia menyatakan bahwa OJK mengusulkan modal disetor sebesar Rp10 miliar untuk […]
digitalbank.id – KABAR gembira khusus bagi di lender di industri fintech peer to peer (P2P) lending, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah upaya guna memastikan perlindungan konsumen. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono Gani mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan tata kelola di platform fintech agar dapat bersikap transparan, koperatif, dan cermat agar […]
digitalbank.id – TOTAL aset sektor industri keuangan non bank (IKNB) per Mei 2023 sebesar Rp3.171,62 triliun. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono seraya menyatakan angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,88% Year on Year (YoY). “Adapun jumlah pelaku di sektor IKNB per Mei 2023, yakni 1.274 entitas, dengan […]
digitalbank.id – PRESIDEN Unit Bisnis Financial Technology GoTo Hans Patuwo menyebut lebih memilih untuk berkolaborasi dengan perbankan daripada bertransformasi ke bank digital. GoTo diketahui telah berkolaborasi dengan Bank Jago sejak 2022. “Kami bukannya bank dan akan tetap menjadi financial technology (fintech). Kami akan berkolaborasi dengan Bank Jago serta perbankan lain. Kami pada intinya merupakan perusahaan […]
digitalbank.id – INDUSTRI financial technology (fintech) lending resmi diyakini kehadirannya sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan nonbank yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kewaspadaan masyarakat karena maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang sangat meresahkan. Yasmine Meylia, Head of Compliance Kredit Pintar menyatakan, masyarakat harus jeli melihat mana pinjol yang legal dan ilegal. Ia menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi pinjaman online legal […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan surat peringatan kepada 33 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang belum memenuhi aturan batas permodalan minimum. Adapun fintech P2P lending harus memenuhi batas permodalan minimum Rp 2,5 miliar per 4 Juli 2023. Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono Gani mengatakan OJK […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan. Dalam aturan tersebut perusahaan penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan pemisahan atau spin off. Spin off dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri penjaminan, serta menciptakan operasional […]
