PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) secara kumulatif sebesar Rp7,4 triliun guna memperkuat ekosistem sektor perumahan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Terbagi atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2,0 triliun KPP Demand, skema ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Sosialisasi KPP di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Tingginya penyerapan pasar juga mendorong pemerintah menaikkan alokasi kuota KPP nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun, di mana BTN menargetkan penyaluran sebesar Rp10 triliun hingga akhir tahun.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ Kinerja Penyaluran KPP: BTN menyalurkan KPP Rp7,4 triliun kumulatif, terdiri dari Rp5,4 triliun rantai pasok dan Rp2,0 triliun sisi permintaan.
■ Kenaikan Kuota Nasional: Penyerapan pasar yang tinggi mendorong pemerintah menaikkan kuota KPP nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
■ Pemberdayaan Sektor UMKM: KPP menyediakan pembiayaan hingga Rp5 miliar bagi pengembang dan toko bangunan serta Rp500 juta bagi UMKM perorangan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat penetrasi pembiayaan di seluruh rantai pasok industri perumahan nasional melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha sekaligus mendorong daya beli masyarakat di sektor properti.
Sejak program ini diluncurkan, bank BUMN penyalur kredit perumahan terbesar di Indonesia tersebut telah merealisasikan penyaluran KPP secara kumulatif sebesar Rp7,4 triliun. Angka tersebut terbagi atas Rp5,4 triliun untuk KPP Supply yang menyasar pengembang dan kontraktor, serta Rp2,0 triliun untuk KPP Demand bagi masyarakat produktif.
Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugroho menegaskan bahwa skema KPP dirancang secara holistik untuk menggerakkan dua sisi rantai pasok sekaligus, sehingga memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9).
Pada rantai pasok (supply), pembiayaan KPP disalurkan kepada pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan plafon pinjaman mencapai Rp5 miliar. Sementara dari sisi permintaan (demand), KPP menyediakan plafon hingga Rp500 juta bagi pelaku UMKM perorangan yang ingin membangun, membeli, atau merenovasi tempat tinggal yang sekaligus difungsikan sebagai lokasi usaha.
BTN mencatat potensi ceruk pasar KPP di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih sangat besar. Hingga saat ini, tercatat ada 353 permohonan peminatan dengan total plafon mencapai Rp424,944 miliar, yang terdiri atas 57 peminatan KPP Supply sebesar Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” kata Helmy.
Ia menambahkan bahwa bagi masyarakat produktif, hunian berfungi ganda sebagai tempat tinggal sekaligus aset produktif penghasil tambahan.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Hadir dalam acara yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas akselerasi BTN dalam menggerakkan ekosistem perumahan. Menurutnya, skema subsidi bunga dalam KPP menjadi stimulus vital bagi pelaku usaha kecil di bidang konstruksi.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.
Maruarar menguraikan bahwa antusiasme pasar yang tinggi terhadap program yang belum genap berusia satu tahun ini melandasi keputusan pemerintah untuk menaikkan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” kata Maruarar.
Menteri PKP menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan KPP terletak pada pencapaian jangka panjang para pelaku usaha yang terlibat. “Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” kata Maruarar.
Lebih lanjut, Maruarar mengingatkan bahwa industri perumahan memiliki keterkaitan erat dengan lebih dari 180 sektor turunan, mulai dari bahan bangunan, transportasi, hingga jasa pekerja harian.
“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Khusus untuk kinerja tahun 2026, sepanjang periode Januari hingga 9 September 2026, BTN telah berhasil menyalurkan KPP sebesar Rp5,25 triliun dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp10 triliun.
“Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” tutup Maruarar. ■
DIGIONARY:
● Ekosistem Perumahan: Jaringan interaksi bisnis yang melibatkan pengembang, bahan bangunan, pembiayaan, hingga konsumen akhir.
● Helmi Afrisa: Direktur Corporate Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
● KPP Demand: Fasilitas Kredit Program Perumahan yang ditujukan untuk masyarakat produktif atau UMKM guna membeli atau merenovasi rumah.
● KPP Supply: Fasilitas Kredit Program Perumahan yang ditujukan bagi pengembang, kontraktor, dan toko material.
● Kredit Program Perumahan (KPP): Skema pembiayaan bersubsidi pemerintah untuk menggerakkan rantai pasok dan permintaan perumahan.
● Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
● Multiplier Effect: Dampak berganda yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.
● Plafon Kredit: Batas maksimal nominal pinjaman pembiayaan yang dapat disetujui oleh lembaga perbankan.
● Rantai Pasok: Seluruh tahapan proses produksi dan distribusi barang dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen.
● UMKM Naik Kelas: Peningkatan skala usaha kecil dan menengah menjadi entitas bisnis yang lebih besar dan mandiri secara finansial.
#BTN #BankBTN #KreditProgramPerumahan #KPPBTN #MaruararSirait #KementerianPKP #PembiayaanPerumahan #KPPSupply #KPPDemand #UMKMNaikKelas #EkosistemPerumahan #SektorProperti #SubsidiBunga #PengembangPerumahan #TokoBangunan #EkonomiRakyat #MenaraBTN #BeritaPerbankan #KreditPerumahan #InvestasiProperti
