Nilai transaksi pembayaran lintas negara (cross-border payments) di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan melonjak dari US$12,8 triliun pada 2024 menjadi hampir US$24 triliun pada 2032. Namun di tengah ledakan volume transaksi tersebut, infrastruktur pembayaran global yang masih bergantung pada jaringan correspondent banking justru terus menyusut. Kondisi ini memicu risiko meningkatnya biaya transaksi, keterlambatan pembayaran, likuiditas yang tertahan, hingga hambatan bagi perdagangan, remitansi, dan ekonomi digital yang berkembang pesat di kawasan.
DIGI-INSIGHTS:
■ Nilai transaksi lintas negara Asia-Pasifik diproyeksikan hampir dua kali lipat menjadi US$23,8 triliun pada 2032, didorong perdagangan dan ekonomi digital.
■ Jaringan correspondent banking terus menyusut saat volume transaksi meningkat, memicu biaya tinggi dan keterlambatan pembayaran lintas negara.
■ Negara-negara Asia mempercepat pembangunan infrastruktur baru seperti Nexus, ISO 20022, CBDC, dan stablecoin untuk menutup kesenjangan.
Asia sedang bergerak menuju era baru pembayaran lintas negara. Nilai uang yang berpindah antarnegara di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan hampir dua kali lipat dalam delapan tahun ke depan. Namun pertumbuhan tersebut menghadapi satu persoalan besar, infrastruktur pembayaran global yang menopangnya belum berkembang secepat kebutuhan pasar.
Studi Money20/20 bersama FXC Intelligence memperkirakan nilai transaksi cross-border di Asia-Pasifik akan meningkat dari sekitar US$12,8 triliun pada 2024 menjadi US$23,8 triliun pada 2032 [mendekati US$25 triliun]. Angka itu menjadikan Asia sebagai pusat pertumbuhan pembayaran lintas batas terbesar di dunia.
Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya perdagangan intra-Asia, pertumbuhan ekonomi digital, ledakan e-commerce, industri pariwisata, serta arus remitansi pekerja migran yang terus meningkat.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut tersimpan tantangan struktural yang belum terselesaikan. Sistem pembayaran lintas negara saat ini masih bergantung pada jaringan correspondent banking yang dibangun puluhan tahun lalu untuk menangani volume transaksi yang jauh lebih kecil dibanding saat ini.
Akibatnya, transaksi lintas negara masih dapat memakan waktu beberapa hari dan biayanya bisa mencapai hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan transaksi domestik.
Menurut Bank of England, transaksi cross-border harus melewati berbagai lapisan bank koresponden, sistem kepatuhan yang berbeda-beda, jam operasional yang tidak seragam antarnegara, serta proses verifikasi berulang yang memperlambat penyelesaian transaksi.
Asia Menjadi Pusat Pertumbuhan Global
Jika proyeksi tersebut terealisasi, Asia-Pasifik akan menangani sekitar 36,8% dari seluruh transaksi pembayaran lintas negara dunia pada 2032, naik dari 32,2% pada 2024. Artinya, lebih dari sepertiga transaksi global akan terkonsentrasi di kawasan ini.
Masalahnya, kapasitas sistem pembayaran internasional belum berkembang secepat pertumbuhan volume transaksi tersebut. “Volume transaksi akan terus bertambah, terlepas dari apakah infrastrukturnya siap atau tidak,” tulis Zennon Kapron, analis fintech dan kontributor Forbes.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah transaksi gagal, dana mengendap dalam proses settlement, serta biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha maupun konsumen.
Jaringan Bank Koresponden Terus Menyusut
Ionisnya, ketika transaksi lintas negara melonjak, jumlah hubungan correspondent banking secara global justru terus berkurang.
Data Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan banyak bank internasional memilih keluar dari sejumlah koridor pembayaran yang dinilai tidak lagi ekonomis atau memiliki risiko kepatuhan yang tinggi.
Semakin sedikit hubungan koresponden yang tersedia, semakin panjang rantai transaksi yang harus dilalui sebuah pembayaran. Konsekuensinya adalah biaya yang lebih mahal dan waktu penyelesaian yang lebih lama. Dampak paling besar dirasakan oleh negara berkembang dan pekerja migran.
Bank Dunia mencatat biaya rata-rata remitansi global masih berada di level 6,36%, jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan biaya remitansi di bawah 3%. Bahkan untuk transaksi melalui perbankan tradisional, biaya dapat mendekati 15%.
Menurut estimasi Bank Dunia, penurunan biaya remitansi sebesar lima poin persentase dapat mengembalikan hingga US$16 miliar per tahun kepada pekerja migran dan keluarga mereka.
Upaya Modernisasi Mulai Berjalan
Meski demikian, berbagai inisiatif modernisasi pembayaran lintas negara mulai bermunculan.
Salah satunya adalah implementasi standar pesan keuangan global ISO 20022 yang mulai diterapkan luas setelah masa transisi berakhir pada November 2025. Standar ini memungkinkan data transaksi dikirim dalam format yang lebih kaya dan terstruktur sehingga dapat diproses secara otomatis.
Di Asia, Bank for International Settlements (BIS) juga mengembangkan Project Nexus yang bertujuan menghubungkan sistem pembayaran instan India, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina dalam satu jaringan terpadu. Jika berhasil diluncurkan sesuai target pada 2027, Nexus akan menghubungkan sekitar 1,7 miliar penduduk.
Selain itu, Project mBridge yang melibatkan sejumlah bank sentral tengah menguji penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk settlement antarbank lintas negara secara lebih cepat dan efisien.
Namun berbagai proyek tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan pasar. “Perbaikannya datang secara bertahap, sementara pertumbuhan volumenya datang sekaligus,” tulis laporan tersebut.
Stablecoin dan Blockchain Mulai Menjadi Alternatif
Selain proyek yang dipimpin regulator dan bank sentral, sektor swasta juga mulai menawarkan alternatif baru. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi berjalan 24 jam sehari tanpa bergantung pada rantai correspondent banking.
Visa, misalnya, telah mengembangkan penyelesaian transaksi menggunakan stablecoin di sembilan jaringan blockchain dengan nilai transaksi tahunan yang telah mencapai sekitar US$7 miliar.
Sementara itu, sejumlah bank dan institusi keuangan mulai menguji tokenized deposits sebagai alternatif infrastruktur pembayaran generasi berikutnya.
Meski demikian, para analis menilai masa depan pembayaran lintas negara kemungkinan tidak akan bergantung pada satu sistem tunggal. Sebaliknya, akan terbentuk ekosistem yang terdiri dari berbagai infrastruktur yang saling terhubung, mulai dari jaringan perbankan tradisional, sistem pembayaran instan, CBDC, hingga blockchain dan stablecoin.
E-Commerce Jadi Pendorong Utama
Pertumbuhan tercepat justru diperkirakan datang dari segmen konsumen. Transaksi bisnis-ke-bisnis (B2B) masih mendominasi nilai pembayaran lintas negara, tetapi transaksi konsumen diproyeksikan menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat berkat ekspansi e-commerce global, layanan berlangganan digital, serta ekonomi kreator yang semakin mendunia.
Masalahnya, jaringan correspondent banking yang ada saat ini dirancang untuk transfer institusional bernilai besar dan berfrekuensi rendah, bukan jutaan transaksi konsumen bernilai kecil yang harus diproses secara instan. Ketidaksesuaian antara karakteristik permintaan dan desain infrastruktur inilah yang menjadi akar persoalan.
Asia Memasuki Dekade Penentu
Pengalaman India melalui sistem pembayaran instan Unified Payments Interface (UPI) menunjukkan bahwa infrastruktur yang dirancang dengan tepat mampu memproses transaksi dalam jumlah sangat besar dengan biaya sangat rendah. Dalam waktu kurang dari satu dekade, UPI berkembang menjadi sistem pembayaran instan terbesar di dunia.
Negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina juga telah membangun jaringan pembayaran domestik real-time yang memungkinkan transaksi berlangsung dalam hitungan detik.
Tantangan berikutnya adalah menghubungkan sistem-sistem tersebut lintas negara. Survei Money20/20 dan FXC Intelligence menunjukkan 93% pelaku industri memperkirakan infrastruktur pembayaran Asia akan mengalami perubahan signifikan hingga 2035. Sebanyak 88% responden menilai interoperabilitas antarjaringan menjadi faktor paling penting untuk masa depan pembayaran regional.
Dengan nilai transaksi yang diperkirakan mendekati US$24 triliun pada 2032, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah uang akan terus bergerak melintasi perbatasan, melainkan apakah infrastruktur yang ada mampu mengimbanginya. Jika tidak, biaya, keterlambatan, dan inefisiensi akan menjadi harga yang harus dibayar oleh bisnis, konsumen, dan perekonomian Asia secara keseluruhan. ●
DIGI-INSIGHTS:
Lonjakan nilai pembayaran lintas negara di Asia hingga mendekati US$24 triliun pada 2032 merupakan sinyal kuat bahwa pusat gravitasi ekonomi global semakin bergeser ke Asia. Pertumbuhan perdagangan intra-Asia, ekspansi e-commerce lintas negara, meningkatnya mobilitas tenaga kerja, serta semakin terhubungnya ekosistem digital regional menjadi faktor utama pendorong kenaikan tersebut. Namun, pertumbuhan volume transaksi yang sangat cepat ini tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pembayaran global yang masih mengandalkan jaringan correspondent banking tradisional. Akibatnya, biaya transaksi tetap tinggi, proses settlement lambat, dan efisiensi likuiditas belum optimal.
Bagi industri jasa keuangan Indonesia, fenomena ini membuka peluang sekaligus tantangan besar. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai perdagangan internasional yang terus meningkat serta populasi digital yang mencapai lebih dari 220 juta pengguna internet. Bank-bank nasional, perusahaan fintech, dan penyelenggara sistem pembayaran perlu mempercepat transformasi menuju sistem pembayaran lintas negara yang lebih modern melalui implementasi ISO 20022, konektivitas QR lintas negara ASEAN, pemanfaatan API terbuka (Open API), hingga eksplorasi teknologi blockchain dan stablecoin untuk settlement. Langkah ini penting agar pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM eksportir dan pekerja migran, dapat menikmati biaya transaksi yang lebih murah dan proses pembayaran yang lebih cepat.
Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia membangun interoperabilitas pembayaran lintas negara akan menjadi faktor penentu daya saing sektor keuangan nasional. Inisiatif Bank Indonesia bersama negara-negara ASEAN melalui kerja sama pembayaran regional (Regional Payment Connectivity/RPC) sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, jika perkembangan infrastruktur global seperti Project Nexus, CBDC lintas negara, dan tokenisasi aset berjalan lebih cepat dibanding kesiapan domestik, Indonesia berisiko hanya menjadi pengguna sistem, bukan pemain utama dalam ekosistem pembayaran regional. Karena itu, momentum transformasi pembayaran lintas negara saat ini bukan lagi sekadar agenda teknologi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan digital di kawasan Asia. ●
DIGIONARY:
● CBDC: Mata uang digital yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral suatu negara.
● Correspondent Banking: Jaringan kerja sama antarbank di berbagai negara untuk memproses transaksi internasional.
● Cross-Border Payment: Transaksi pembayaran yang melibatkan pengirim dan penerima di negara berbeda.
● FXC Intelligence: Perusahaan riset global yang fokus pada industri pembayaran dan remitansi lintas negara.
● ISO 20022: Standar internasional untuk pertukaran data transaksi keuangan yang lebih terstruktur dan otomatis.
● Liquidity Trapped: Dana yang tertahan selama proses settlement dan belum dapat digunakan kembali.
● mBridge: Proyek lintas bank sentral yang menguji penggunaan CBDC untuk transaksi internasional.
● Nexus: Proyek BIS yang menghubungkan sistem pembayaran instan antarnegara.
● Remitansi: Pengiriman uang oleh pekerja migran kepada keluarga atau pihak lain di negara asal.
● Settlement: Proses penyelesaian akhir transaksi keuangan antar lembaga keuangan.
● Stablecoin: Aset kripto yang nilainya dipatok pada aset tertentu seperti dolar AS.
● Tokenized Deposits: Simpanan bank yang direpresentasikan dalam bentuk token digital di jaringan blockchain.
● UPI: Unified Payments Interface, sistem pembayaran instan nasional India.
#CrossBorderPayment #PembayaranInternasional #FintechAsia #DigitalPayment #PembayaranDigital #Remitansi #CorrespondentBanking #ISO20022 #CBDC #Stablecoin #BlockchainFinance #Money2020 #FXCIntelligence #NexusProject #mBridge #EkonomiDigital #FintechIndonesia #BankDigital #InfrastrukturKeuangan #PembayaranGlobal
