Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memiliki kewenangan menggugat pelaku usaha jasa keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025. Aturan ini menandai perubahan besar dalam mekanisme perlindungan konsumen, dengan negara hadir langsung sebagai penggugat untuk memulihkan kerugian masyarakat dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan. Fokus: ■ OJK kini memiliki hak gugat institusional untuk melindungi […]
Memasuki 2026, para eksekutif global tetap menempatkan artificial intelligence (AI) sebagai prioritas strategis utama, meski kekhawatiran soal gelembung valuasi, kesiapan organisasi, dan risiko manusia kian menguat. Survei terbaru Harvard Business Review menunjukkan AI telah bergeser dari fase eksperimen ke produksi berskala besar. Bagi perbankan dan industri jasa keuangan, tren ini membuka peluang efisiensi dan pertumbuhan, […]
Seruan Presiden AS Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit maksimal 10% mulai 20 Januari 2026 menempatkan industri perbankan Amerika dalam posisi sulit. Di tengah ketidakjelasan dasar hukum dan mekanisme penerapan, bank-bank besar memperingatkan risiko penyempitan akses kredit, sementara sebagian ekonom menilai margin keuntungan bank masih cukup lebar untuk menurunkan bunga tanpa mengguncang sistem […]
Danantara mulai mengarahkan ulang bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan strategi penajaman fokus bisnis, penguatan tata kelola, dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan kredit. Langkah ini menandai fase baru restrukturisasi perbankan BUMN yang tidak lagi semata soal skala aset, melainkan kualitas pembiayaan, transparansi, dan disiplin risiko di tengah tekanan ekonomi global. Fokus: ■ Penajaman […]
Gelombang mundurnya CEO dan eksekutif senior bank digital di Malaysia memicu kekhawatiran pasar. Namun, jika ditarik lebih jauh ke konteks regional, fenomena ini justru mencerminkan fase transisi alami dari tahap pembangunan menuju disiplin operasional—pola yang sebelumnya terjadi di Singapura dan Hong Kong, dan relevan sebagai pelajaran penting bagi bank digital Indonesia. Fokus: ■ Pergantian CEO […]
Wacana pembatasan bunga kartu kredit oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekhawatiran serius di industri perbankan global. CFO JPMorgan Chase memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memangkas akses kredit bagi segmen masyarakat berisiko tinggi, mengguncang model bisnis kartu kredit, dan menimbulkan efek domino ke pasar keuangan. Isu ini menjadi sinyal penting bagi regulator dan bank […]
Singapura memilih pendekatan berbeda dalam menghadapi disrupsi artificial intelligence di sektor perbankan dengan melatih ulang sekitar 35.000 bankir alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Melalui kolaborasi negara, regulator, dan industri, AI diposisikan sebagai alat peningkat produktivitas sekaligus sarana menjaga stabilitas sosial, perlindungan konsumen, dan kepercayaan sistem keuangan. Kebijakan ini menjadi contoh bahwa transformasi digital tidak […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 37 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Aturan ini memperluas penerapan pengawasan berbasis risiko, memperketat parameter kesehatan lembaga, serta memberi kewenangan tambahan bagi OJK untuk bertindak lebih dini demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fokus Utama: ■ OJK memperluas penerapan risk […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fraud dan lemahnya tata kelola masih menjadi penyebab utama tutupnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Meski jumlah bank yang dicabut izinnya menurun signifikan sepanjang 2025, kasus-kasus tersebut menegaskan rapuhnya sebagian fondasi industri BPR. Di sisi lain, konsolidasi dan penguatan struktur industri mulai menunjukkan hasil, tercermin dari […]
Sepanjang 2025, perbankan Indonesia menghadapi paradoks klasik: likuiditas berlimpah, tetapi kredit bergerak lamban. Meski berbagai insentif moneter dan fiskal digelontorkan—dari relaksasi likuiditas hingga penempatan dana pemerintah—bank tetap menahan gas. Kehati-hatian terhadap risiko, lemahnya kredit modal kerja, dan ketimpangan pembiayaan antara korporasi besar dan UMKM membuat transmisi kebijakan ke sektor riil berjalan tidak secepat yang diharapkan. […]
