PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mempertahankan peringkat kredit korporasi tertinggi idAAA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk periode September 2026 hingga September 2027. Pengakuan yang diraih secara konsisten sejak 2023 ini mencerminkan posisi bisnis bank yang sangat kuat, fleksibilitas keuangan yang solid, serta dukungan penuh dari pemerintah melalui BPI Danantara dan BP BUMN selaku pemegang 60% saham. Kinerja ini menegaskan peran krusial BTN sebagai pilar utama pembiayaan perumahan nasional, khususnya dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah dan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ Peringkat Kredit Tertinggi: BTN pertahankan peringkat korporasi idAAA dari Pefindo dengan outlook stabil untuk periode 2026–2027.
■ Dukungan Kuat Pemerintah: Pemegang saham mayoritas BPI Danantara dan BP BUMN memperkokoh posisi BTN dalam Program Tiga Juta Rumah.
■ Kinerja Surat Berharga Solid: Pefindo ganjar peringkat idAAA untuk Obligasi Sosial dan idAA untuk Obligasi Subordinasi yang diterbitkan BTN.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali mengamankan peringkat kredit korporasi tertinggi idAAA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Predikat ini berlaku untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.
Pencapaian ini mempertahankan rekor konsistensi BTN yang telah menggenggam peringkat idAAA dari Pefindo sejak 2023. Penilaian ini sekaligus menegaskan ketahanan bisnis dan likuiditas perseroan di tengah dinamika industri perbankan nasional.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa raihan peringkat tersebut merupakan cerminan atas fundamental bisnis bank yang berada dalam kondisi sangat sehat.
“Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi bisnis yang kuat, memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan bisnis BTN tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9).
Pefindo menegaskan bahwa kekuatan kredit BTN disokong oleh posisi bisnis yang dominan di pasar pembiayaan perumahan, pengelolaan likuiditas yang disiplin, serta fleksibilitas keuangan yang tinggi. Selain itu, status BTN sebagai bank BUMN menerima dorongan nilai tambah dari tingginya komitmen dukungan pemerintah. Hal ini sejalan dengan peran vital BTN dalam menyukseskan program-program strategis nasional di sektor perumahan, termasuk Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain tingkat korporasi, Pefindo turut memperbarui peringkat untuk instrumen surat berharga yang diterbitkan perseroan. Pefindo mempertahankan peringkat idAAA untuk Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar. Sementara itu, untuk Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun, Pefindo menyematkan peringkat idAA.
Penilaian Pefindo selaras dengan data laporan keuangan perseroan. Per 30 Juni 2026, kepemilikan saham BTN tercatat sebesar 60% dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BP BUMN, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh publik. Restrukturisasi holding BUMN dan keterlibatan Danantara memperkuat struktur permodalan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan jangka panjang.
Riset industri perbankan menunjukkan bahwa sektor pembiayaan perumahan (mortgage) nasional masih memiliki potensi pertumbuhan yang luas, mengingat backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka belasan juta unit.
Meskipun BTN terus mentransformasikan model bisnisnya menuju beyond mortgage—termasuk memperluas layanan perbankan digital dan transaksi ritel—perseroan tetap mempertahankan core bisnisnya (noble purpose) sebagai penyalur KPR bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Strategi pembiayaan berkelanjutan melalui penerbitan Obligasi Sosial juga mempertegas komitmen BTN dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam penyediaan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat.■
DIGIONARY:
● Backlog Perumahan: Angka kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah kebutuhan rumah yang diperlukan masyarakat.
● BP BUMN: Badan Pengelola BUMN yang bertugas mengawasi dan mengelola tata kelola aset perusahaan-perusahaan milik negara.
● BPI Danantara: Badan Pengelola Investasi Danantara yang bertugas mengonsolidasikan dan mengoptimalkan dana serta aset investasi strategis negara.
● KPR Bersubsidi: Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah yang mendapat bantuan subsidi pemerintah berupa keringanan bunga atau bantuan uang muka bagi MBR.
● Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga memerlukan bantuan pemerintah untuk mendapatkan rumah.
● Noble Purpose: Nilai atau tujuan luhur yang mendasari keberadaan suatu perusahaan untuk memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat luas.
● Obligasi Sosial: Instrumen surat utang yang hasil penerbitannya digunakan khusus untuk membiayai atau mendanai ulang proyek-proyek bernuansa sosial.
● Obligasi Subordinasi: Surat utang yang memiliki tingkatan prioritas pelunasan lebih rendah dibanding utang utama lainnya jika penerbit mengalami likuidasi.
● Outlook Stable: Proyeksi peringkat kredit yang menunjukkan kecilnya kemungkinan perubahan peringkat dalam jangka menengah.
● Pefindo: PT Pemeringkat Efek Indonesia, lembaga pemeringkat kredit independen terkemuka yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
● Peringkat idAAA: Tingkat peringkat kredit tertinggi yang diberikan Pefindo kepada entitas dengan kemampuan memenuhi komitmen keuangan jangka panjang yang paling unggul.
● Peringkat idAA: Tingkat peringkat kredit berisiko sangat rendah yang menunjukkan kemampuan memenuhi komitmen keuangan jangka panjang yang sangat kuat.
#BTN #Pefindo #PeringkatKredit #idAAA #NixonNapitupulu #ProgramTigaJutaRumah #PrabowoSubianto #BPUBN #BPIDanantara #PerbankanIndonesia #ObligasiSosial #ObligasiSubordinasi #KPRBersubsidi #MasyarakatBerpenghasilanRendah #PembiayaanPerumahan #LikuiditasBank #KinerjaBTN #BUMN #SahamBTN #EkonomiIndonesia
