Jumlah orang superkaya di Indonesia diproyeksikan melonjak 82% dalam lima tahun ke depan. Di tengah proyeksi tersebut, pemerintah menegaskan fokus utamanya bukan sekadar menciptakan lebih banyak kekayaan, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung lebih merata melalui penguatan kelas menengah, perlindungan masyarakat berpendapatan rendah, serta perbaikan koefisien Gini sebagai indikator ketimpangan.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ Knight Frank memproyeksikan jumlah orang superkaya Indonesia meningkat 82% hingga 2031, tertinggi di antara sejumlah negara.
■ Pemerintah menegaskan prioritas tetap pada pengurangan ketimpangan melalui perbaikan koefisien Gini dan penguatan kelas menengah.
■ Stimulus pangan, subsidi energi, serta KUR Perumahan menjadi instrumen menjaga daya beli dan memperluas pemerataan ekonomi.
Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan jumlah orang super
kaya tercepat di dunia dalam lima tahun mendatang. Namun, di balik lonjakan kekayaan tersebut, pemerintah menegaskan pemerataan ekonomi tetap menjadi prioritas agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Laporan lembaga konsultan properti global Knight Frank memperkirakan jumlah Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) di Indonesia akan meningkat 82% hingga 2031. UHNWI merupakan individu yang memiliki kekayaan bersih minimal US$30 juta atau sekitar Rp540 miliar dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
Menanggapi proyeksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini tetap berfokus memperbaiki koefisien Gini, indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan maupun kekayaan.
“Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Airlangga, strategi pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kelompok kelas menengah sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.
Pemerintah memperpanjang bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026. Program tersebut diharapkan dapat menjaga konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat pada kelompok pendapatan terbawah.
Selain bantuan pangan, pemerintah memperbesar dukungan terhadap sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp5 miliar, sementara plafon anggaran dinaikkan menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun.
“Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp 5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun,” bebernya.
Pemerintah juga mempertahankan berbagai stimulus ekonomi, mulai dari PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama musim liburan, hingga menjaga harga Pertalite dan biodiesel melalui skema subsidi.
“Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi,” ujarnya.
Indonesia Pimpin Pertumbuhan Orang Super Kaya
Laporan Knight Frank Wealth Report menempatkan Indonesia sebagai negara dengan proyeksi pertumbuhan UHNWI tertinggi di dunia hingga 2031.
Jumlah orang dengan kekayaan di atas US$30 juta diperkirakan meningkat dari 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031, atau naik sekitar 82%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi maupun Polandia yang diproyeksikan mencatat pertumbuhan di atas 60%.
Peningkatan jumlah individu super kaya mencerminkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia, pertumbuhan investasi, serta meningkatnya nilai aset di berbagai sektor, mulai dari teknologi, energi, manufaktur hingga pasar modal.
Namun, berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan OECD mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus diikuti dengan pemerataan kesempatan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan kelas menengah agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan hanya menciptakan lebih banyak kekayaan, tetapi memastikan kekayaan tersebut mampu mendorong investasi produktif, membuka lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. ●
DIGI-INSIGHTS:
Pertumbuhan jumlah orang super kaya hingga 82% tidak otomatis menjadi indikator bahwa ketimpangan akan semakin melebar. Dalam banyak negara maju, peningkatan jumlah miliarder justru berjalan beriringan dengan lahirnya perusahaan-perusahaan inovatif yang menciptakan jutaan lapangan kerja. Yang menentukan bukan banyaknya orang kaya, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dihasilkan dan didistribusikan kembali melalui investasi, inovasi, penciptaan pekerjaan, dan kontribusi pajak. Jika kekayaan lahir dari sektor-sektor produktif seperti teknologi, manufaktur bernilai tambah, energi hijau, dan ekonomi digital, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih besar dibandingkan apabila hanya berasal dari kenaikan harga aset.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding sekadar memperbaiki koefisien Gini. Indonesia perlu memastikan kelas menengah tidak terus mengalami tekanan akibat inflasi, perlambatan produktivitas, dan perubahan struktur pekerjaan akibat digitalisasi serta AI. Penguatan pendidikan, peningkatan keterampilan, reformasi perpajakan, dan kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor yang menentukan apakah masyarakat dapat naik kelas secara ekonomi. Tanpa mobilitas sosial yang kuat, pertumbuhan kelompok super kaya berpotensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.
Dalam jangka panjang, ukuran keberhasilan Indonesia bukanlah berapa banyak miliarder yang lahir, tetapi seberapa besar ekonomi mampu menciptakan kemakmuran yang inklusif. Negara yang berhasil adalah negara yang memiliki kelas menengah kuat, tingkat inovasi tinggi, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Jika kekayaan baru mampu diubah menjadi investasi produktif dan penciptaan nilai tambah nasional, maka bertambahnya orang super kaya justru dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Namun bila kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok, maka pertumbuhan ekonomi akan kehilangan kualitas dan berisiko memperlebar ketimpangan sosial. ●
DIGIONARY:
● Koefisien Gini: Indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara.
● KUR Perumahan: Skema Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.
● Kelas Menengah: Kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang menjadi motor utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
● Knight Frank Wealth Report: Laporan tahunan yang memetakan tren kekayaan global dan jumlah individu dengan kekayaan sangat tinggi.
● PPN DTP: Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagai stimulus ekonomi.
● UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals): Individu yang memiliki kekayaan bersih minimal US$30 juta.
#EkonomiIndonesia #AirlanggaHartarto #KnightFrank #UHNWI #OrangSuperKaya #KelasMenengah #Ketimpangan #KoefisienGini #PemerataanEkonomi #Investasi #PertumbuhanEkonomi #WealthReport #KURPerumahan #PPNDTP #DayaBeli #Kemiskinan #Pembangunan #EkonomiNasional #Indonesia #Finance
