Pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif untuk menenangkan pasar keuangan global setelah lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service memberikan catatan kritis terhadap outlook ekonomi nasional. Melalui CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pemerintah mengumumkan pembentukan tim lintas instansi—melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan BEI—untuk melakukan roadshow reguler ke lembaga rating internasional. Langkah ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto secara lebih transparan guna menjaga kredibilitas investasi dan stabilitas nilai tukar di tengah dinamika pasar modal global.
Fokus:
■ Respons Cepat terhadap Moody’s: Pemerintah tidak tinggal diam atas perubahan outlook ekonomi; CEO Danantara Rosan Roeslani telah berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo untuk mempertajam strategi komunikasi global.
■ Pembentukan Tim “Roadshow” Gabungan: Penanganan kredibilitas ekonomi dilakukan secara kolektif dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, dan Bursa Efek Indonesia.
■ Misi Diplomasi Ekonomi: Fokus utama tim adalah melakukan sosialisasi kebijakan domestik kepada lembaga pemeringkat (rating agency) seperti S&P dan Fitch guna memastikan penilaian risiko investasi Indonesia tetap stabil.
Bayang-bayang ketidakpastian mulai menyelinap ke pasar modal Indonesia setelah lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service, mengeluarkan penilaian terbarunya. Tak ingin bola salju spekulasi menggelinding lebih jauh, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa pemerintah akan “turun gunung” melakukan diplomasi ekonomi yang lebih proaktif di panggung global.
Langkah ini diambil setelah Rosan melakukan diskusi mendalam dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Pemerintah menyadari bahwa performa ekonomi yang solid di dalam negeri seringkali mengalami “salah baca” atau kurang tersosialisasi di mata pemangku kepentingan internasional. Moody’s, yang baru-baru ini menyoroti tata kelola dan keberlanjutan fiskal, menjadi pemicu bagi Danantara untuk segera merapatkan barisan.
“Akan tetapi, memang kita perlu me-reach out, kita perlu melakukan sosialisasi ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, tentunya kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency dan yang lain-lain,” tegas Rosan dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2).
Diplomasi Lintas Instansi
Alih-alih bergerak sendiri, Danantara akan memimpin sebuah “tim nasional” yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bursa Efek Indonesia (BEI). Tim gabungan ini dijadwalkan melakukan roadshow atau kunjungan kerja secara reguler untuk menemui lembaga pemeringkat utama dunia, termasuk Standard & Poor’s (S&P) dan Fitch Ratings.
Misi besarnya jelas: memberikan konteks yang lebih utuh mengenai kebijakan rampingisasi BUMN, hilirisasi yang diklaim telah menyerap 600.000 tenaga kerja, hingga target ambisius Presiden Prabowo yang meminta Danantara meraup keuntungan (Return on Asset) minimal 7%. Tanpa komunikasi yang tajam, target-target besar ini dikhawatirkan dianggap sebagai risiko fiskal oleh investor global.
Menjaga Kepercayaan di Tengah Turbulensi
Perubahan outlook oleh lembaga pemeringkat bukan perkara sepele. Sebagai gambaran, peringkat kredit yang lebih rendah berarti biaya pinjaman negara (yield) akan naik, yang pada akhirnya membebani APBN. Berdasarkan data terkini, profil utang Indonesia tengah menjadi sorotan seiring dengan gejolak di pasar saham global yang dipicu oleh kebijakan moneter Amerika Serikat.
Moody’s baru-baru ini juga menurunkan peringkat kredit Indika Energy (INDY) menjadi B1, sebuah sinyal bahwa tekanan tidak hanya menimpa level negara, tetapi juga sektor korporasi. Oleh karena itu, roadshow Danantara bukan sekadar ajang presentasi, melainkan upaya menjaga agar arus modal asing tetap mengalir ke proyek-proyek strategis senilai US$26 miliar yang sedang digarap pemerintah.
Melalui komunikasi yang lebih transparan dan berbasis data, pemerintah berharap persepsi risiko terhadap Indonesia dapat ditekan. Sebagaimana titah Presiden, Danantara harus menjadi mesin pertumbuhan yang efisien, sekaligus “benteng” yang mampu meyakinkan dunia bahwa ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang benar.
Digionary:
● BPI Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, institusi superholding yang mengelola investasi strategis negara.
● Hilirisasi: Proses pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
● Lembaga Pemeringkat (Rating Agency): Perusahaan swasta yang menilai kemampuan peminjam (negara/perusahaan) untuk membayar kembali utangnya.
● Outlook: Proyeksi atau pandangan lembaga pemeringkat terhadap prospek kredit suatu negara atau perusahaan di masa depan (stabil, positif, atau negatif).
● Return on Asset (ROA): Rasio keuangan yang menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan/badan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelolanya.
● Roadshow: Serangkaian pertemuan atau presentasi yang dilakukan oleh perwakilan organisasi kepada investor atau pemangku kepentingan di berbagai lokasi.
#Danantara #RosanRoeslani #PrabowoSubianto #Moody’s #EkonomiIndonesia #RatingGlobal #PasarModal #Investasi #BUMN #Kemenkeu #OJK #BursaEfekIndonesia #RatingAgency #Fiskal #Hilirisasi #S&PRatings #FitchRatings #EkonomiGlobal #SahamIndonesia #Infrastruktur
