Wacana pembatasan bunga kartu kredit oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekhawatiran serius di industri perbankan global. CFO JPMorgan Chase memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memangkas akses kredit bagi segmen masyarakat berisiko tinggi, mengguncang model bisnis kartu kredit, dan menimbulkan efek domino ke pasar keuangan. Isu ini menjadi sinyal penting bagi regulator dan bank di negara berkembang seperti Indonesia, yang tengah menyeimbangkan perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri jasa keuangan.
Fokus Utama:
■ Kontrol bunga kartu kredit berisiko merusak model bisnis perbankan.
■ Akses kredit bagi nasabah berisiko tinggi justru terancam.
■ Pelajaran penting bagi regulator Indonesia dalam menata kebijakan perlindungan konsumen.
Upaya menurunkan beban bunga kartu kredit terdengar populis dan pro-konsumen. Namun bagi JPMorgan Chase, bank terbesar di Amerika Serikat, kebijakan tersebut justru berisiko menjadi bumerang. Jika bunga kartu kredit dipaksa turun drastis, industri ini bisa berubah dari mesin profit menjadi ladang kerugian—dengan dampak paling berat justru dirasakan oleh nasabah yang paling membutuhkan akses kredit.
Peringatan itu disampaikan langsung oleh Chief Financial Officer JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, saat memaparkan kinerja kuartal IV 2025. Menanggapi rencana Presiden Donald Trump yang ingin membatasi bunga kartu kredit maksimal 10% selama satu tahun, Barnum menilai kebijakan berbasis kontrol harga berpotensi merusak fondasi bisnis kartu kredit.
“Ini adalah bisnis yang sangat kompetitif, tetapi kami tidak akan berada di dalamnya jika bisnis ini tidak menguntungkan. Dalam kondisi di mana kontrol harga membuatnya tidak lagi layak, itu akan menjadi tantangan besar,” ujar Barnum kepada analis dan pemegang saham seperti ditulis Business Insider.
Menurut Barnum, dampak kebijakan tersebut sangat bergantung pada detail implementasinya. Namun satu hal yang ia tekankan, perubahan drastis pada struktur bunga berisiko menimbulkan konsekuensi serius bagi konsumen.
“Perubahan seperti itu bisa berdampak negatif bagi konsumen—terutama mereka yang paling membutuhkannya.”
Presiden Trump sebelumnya menyampaikan melalui platform Truth Social bahwa ia akan mendorong pembatasan bunga kartu kredit sebesar 10% mulai 20 Januari. Langkah ini mendapat dukungan sebagian politisi lintas partai, mengingat bunga kartu kredit di AS telah bertahan di kisaran 20% dalam beberapa tahun terakhir, menurut data Bloomberg.
Namun, secara hukum, Kongres AS tetap harus menyetujui kebijakan tersebut—dan jika disahkan, margin keuntungan bank dipastikan tergerus.
Akses Kredit Terancam
CEO JPMorgan Jamie Dimon memperkuat peringatan tersebut. Ia menilai pembatasan bunga justru dapat menutup akses kredit bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi. “Jika itu terjadi seperti yang digambarkan, dampaknya akan sangat dramatis,” kata Dimon.
Bagi bank, kartu kredit bukan sekadar produk ritel. Pada kuartal IV 2025, volume transaksi kartu debit dan kredit JPMorgan tumbuh 7% secara tahunan, dengan total nilai transaksi mencapai sekitar US$360 miliar. Divisi consumer and community banking mencatat pendapatan US$19,4 miliar, naik 6% dibanding tahun sebelumnya—sebagian besar ditopang oleh pendapatan bunga dari kartu kredit seiring meningkatnya saldo bergulir.
Tak hanya itu, JPMorgan juga tengah bersiap mengambil alih portofolio Apple Card dari Goldman Sachs, sebuah transisi yang diperkirakan memakan waktu hingga dua tahun dan semakin menegaskan pentingnya bisnis kartu kredit bagi bank tersebut.
Risiko ke Sistem Keuangan
Asosiasi perbankan AS—termasuk Bank Policy Institute dan American Bankers Association—sebelumnya telah memperingatkan bahwa pembatasan bunga justru bisa mendorong konsumen ke pinjaman nonformal yang lebih mahal dan kurang teregulasi. “Jika diberlakukan, kebijakan ini hanya akan mendorong konsumen ke alternatif yang lebih mahal dan kurang diawasi,” demikian pernyataan bersama asosiasi tersebut.
Kekhawatiran pasar langsung tercermin di bursa. Saham-saham sektor keuangan, termasuk JPMorgan, mengalami tekanan jual setelah wacana tersebut mencuat, menambah volatilitas pasar yang sudah sensitif terhadap intervensi kebijakan.
Implikasi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, perdebatan ini relevan di tengah penguatan perlindungan konsumen jasa keuangan oleh OJK. Wacana pembatasan suku bunga, termasuk pada paylater dan kartu kredit, harus mempertimbangkan keseimbangan antara akses pembiayaan, manajemen risiko kredit, dan keberlanjutan industri.
Data OJK menunjukkan kredit konsumsi masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan perbankan nasional. Namun pembatasan bunga tanpa mitigasi risiko berpotensi mempersempit akses kredit bagi segmen unbanked dan underbanked—sebuah pelajaran penting dari pengalaman Amerika Serikat.
Pengguna kartu kredit di Indonesia terus bertambah, mencapai sekitar 18,8 juta kartu beredar pada pertengahan 2025, meskipun penetrasinya masih rendah (sekitar 6%) dibanding negara Asia Tenggara lain. Trennya positif, didorong oleh Gen Z dan Milenial yang tertarik pada cashback dan rewards, meski juga bersaing ketat dengan metode pembayaran digital lain seperti QRIS (pengguna >50 juta) dan Paylater. Bank memitigasi risiko dengan lebih hati-hati dalam akuisisi kartu baru.
Photos: Win McNamee/Getty Images, Ziyan/Adobe Stock
Digionary:
● Bunga Kartu Kredit: Biaya bunga atas saldo tagihan kartu kredit yang tidak dilunasi penuh
● Consumer Banking: Layanan perbankan untuk individu dan rumah tangga
● Kontrol Harga: Kebijakan pemerintah yang membatasi harga atau tarif tertentu
● Net Interest Income: Pendapatan bersih bank dari selisih bunga kredit dan simpanan
● Saldo Bergulir: Tagihan kartu kredit yang dibayar sebagian dan dikenakan bunga
● Underbanked: Kelompok masyarakat dengan akses terbatas ke layanan keuangan formal
#PerbankanGlobal #KartuKredit #JPMorgan #SukuBunga #RegulasiKeuangan #IndustriKeuangan #DonaldTrump #JamieDimon #JeremyBarnum #FinancialStability #ConsumerBanking #AksesKredit #KebijakanPublik #WallStreet #OJK #PerbankanIndonesia #Paylater #RisikoKredit #FinansialGlobal #EkonomiDunia
