digitalbank.id – Bank ternyata tak bisa sembarangan mengklaim sebagai bank digital. Ada banyak prasyarat yang mesti dipenuhi sebelum akhirnya bisa disebut sebagai bank digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengukur kadar digitalisasi suatu bank melalui konsep penilaian Digital Maturity Assessment for Bank (DMAB).
Menurut Deputi Komisioner Perbankan I OJK Teguh Supangkat, DMAB perlu diterapkan sebagai respons regulator dalam mengawasi tingkat kematangan digitalisasi setiap entitas bank. Setidaknya ada enam aspek untuk mengukur tingkat kematangan bank dalam digitalisasi, yakni data, nasabah, teknologi, tatanan institusi, kolaborasi, dan manajemen risiko.
“Ini artinya untuk mengatakan bahwa suatu bank ini sudah siap ke digital atau tidak, ada suatu rating atau tingkat kematangan suatu bank untuk masuk ke digitalisasi. Jadi nanti pengawas akan melihat, ini tingkat kematangan seperti apa?” ujar Teguh pada diskusi Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital, Kamis (17/2).
Baca juga: Masih pelajari perkembangan metaverse, OJK belum siapkan regulasi metaverse banking
Menurut dia, inisiatif OJK itu juga dalam rangka memberi panduan dalam transformasi digital bagi perbankan. Dengan begitu, bank juga memiliki acuan untuk akselerasi perkembangan inovasi layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan ekspektasi nasabah.
“Kami menyadari untuk menyiapkan perbankan dalam transformasi digital diperlukan berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat memberikan arah bagi perbankan ke depan, bagi inovasi perbankan namun tetap mengutamakan aspek prudensial dan kehati-hatian,” kata Teguh.
Dia mengatakan, penilaian atas kematangan itu tidak terlepas dari lima pilar cetak biru transformasi digital di sektor perbankan. Lima pilar yang dimaksud di antaranya juga menjadi aspek yang dinilai pada DMAB.
Baca juga: Profil calon dewan komisioner OJK, dicari kombinasi birokrat dan profesional senior
Pertama terkait dengan perlindungan data yang diukur mulai dari meraih, menggunakan, hingga melindungi data nasabah dan bank. Pilar kedua yakni teknologi, perlu dipastikan telah memadai dan bisa dinamis seiring dengan perkembangan kecepatan teknologi saat ini. Pilar ketiga adalah manajemen risiko, baik secara umum maupun manajemen risiko IT. Pilar keempat yang merupakan kolaborasi ditujukan untuk mencapai efisiensi. Sedangkan tatanan institusi sebagai pilar kelima dilihat lebih luas dari sisi kemampuan investasi, keuangan, budaya, kepemimpinan, desain, dan SDM.
Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah mengatakan, mau tidak mau perbankan memang perlu melakukan penyesuaian bisnis modelnya. Karena selama ini tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka, didorong oleh ekspektasi publik agar layanan keuangan lebih efisien, cepat, aman, dan bisa dilakukan dimana saja.
Baca juga: OJK akui sulit berantas praktik pinjol ilegal, masyarakat diminta lebih cermat memilih
“Bahkan kalau dilihat ke depan layanan perbankan, seperti data yang ada, akan menjadi personalize, lebih sesuai dengan perilaku individual nasabah bank itu sendiri. Rasanya ini menjadi salah satu poin untuk perbankan kita meningkatkan daya saingnya, baik di level domestik maupun di level internasional,” katanya.
Meski begitu tidak semua bank dapat bertransformasi menjadi bank digital karena beberapa faktor yang menajdi petimbangan. Antara lain dari konteks model bisnis, manajemen risiko, teknologi informasi, internal control, dan kualitas dari SDM yang dimiliki.
“Bagaimanapun juga, transformasi digital mutlak perlu dilakukan perbankan saat ini untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya, daripada sekadar menyediakan layanan online dan mobile banking. Tapi inovasi dapat menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah sehingga pelayanan bank lebih personalize,” katanya. (HAN)
