digitalbank.id – GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti tantangan dan implikasi dari ketergantungan yang tinggi pada mata uang dominan tertentu. Diketahui bahwa dolar AS adalah instrumen terpenting dalam perdagangan dunia saat ini. Perry mengatakan ketergantungan pada mata uang dominan untuk perjanjian perdagangan dan investasi internasional dapat meningkatkan kerentanan dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas keuangan, […]
digitalbank.id – BANK Indonesia (BI) akan menggandeng bank sentral Korea Selatan untuk kerja sama local currency transaction (LCT), penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, juga transaksi menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang masing-masing negara. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penandatangan kerja sama LCT dengan Korea Selatan tersebut akan dilakukan pada Mei mendatang. “Awal bulan […]
digitalbank.id – BULAN Maret 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan Kredit di bulan ketiga tahun ini hanya tumbuh single digit, setelah dua bulan berturut-turut tumbuh dua digit. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan pada Maret tumbuh sebesar 9,93% secara tahunan atau year on year (yoy). Padahal di Januari, kredit sudah tumbuh 10,53% yoy meskipun ada momentum libur […]
digitalbank.id – Bank Indonesia mencatat pada periode Januari-Februari 2023, transaksi melalui LCT (local currency transaction) telah mencapai US$957 juta dengan jumlah pelaku LCT saat ini mencapai 2.014 pelaku, meningkat 274 pelaku dari kondisi 2022 yang kala itu sebanyak 1.740 pelaku. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Sinyal positif ini beberapa waktu lalu pernah […]
digitalbank.id – Bank Indonesia (BI) memastikan akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik berbentuk fisik awal Mei 2023. KKP dipastikan tidak akan menggunakan VISA atau Mastercard, melainkan menggunakan sistem pembayaran domestik yakni gerbang pembayaran nasional (GPN). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan peluncuran KKP dijadwalkan akan dilakukan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian dalam […]
digitalbank.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kerja samanya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas OJK untuk, bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan industri keuangan dan telah ditandatangani […]
digitalbank.id – LITERASI keuangan adalah pengetahuan seseorang terkait pengetahuan keuangan dan kemampuan dalam mengelola keuangan. Sedangkan inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses terkait produk dan jasa keuangan. Hasil survei nasional tahun 2022 menunjukkan, tingkat literasi dan inklusi keuangan meningkat. Meski demikian, gap tingkat literasi dan inklusi keuangan masih tinggi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan, tahun 2013 gap tersebut baru […]
digitalbank.id – DENGAN disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi kekuatan baru bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan bisa menjadi semacam “pedang Damocles” untuk memberi efek jera dan memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan konsumen. Perumpamaan itu dipopulerkan filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero (106 SM-43 SM) dalam bukunya, Cicero ’s Tusculanae […]
digitalbank.id – TANIFUND perusahaan fintech anak perusahaan TaniHub Group menerima sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pada 10 Maret 2023, Tanifund dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saat ini Tanifund telah diminta untuk memenuhi rekomendasi, yaitu di […]
digitalbank.id – KEPALA Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 11 perusahaan asuransi bermasalah dan masuk ke dalam kategori tidak normal. Ogi merincikan 11 perusahaan asuransi bermasalah yang masuk dalam pengawasan khusus OJK tersebut mayoritas diisi oleh perusahaan asuransi […]
