Pemerintah resmi mengadopsi standar pajak global Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lewat PMK 108/2025, penyedia jasa aset kripto wajib mengidentifikasi pengguna sejak 1 Januari 2026 dan mulai melaporkan aset serta transaksi pada 2027 untuk data 2026. Kebijakan ini menutup celah penghindaran pajak kripto dan memaksa ekosistem exchanger, trader, dan investor masuk ke rezim transparansi perpajakan. Fokus: […]
Pasar kripto Indonesia tumbuh pesat, namun fondasinya rapuh. Riset LPEM FEB UI menunjukkan mayoritas investor kripto berasal dari kelompok usia muda dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Meski aktif bertransaksi dan menopang lonjakan nilai perdagangan hingga ratusan triliun rupiah, profil ini menyimpan risiko besar—baik bagi stabilitas keuangan ritel, perlindungan konsumen, maupun efektivitas regulasi […]
Indonesia resmi memasuki babak baru pengawasan aset kripto. Setelah satu tahun masa transisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sepenuhnya mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Bappebti. Langkah ini menandai pergeseran kripto dari rezim komoditas menuju ekosistem jasa keuangan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta stabilitas sistem […]
Pemerintah resmi memperluas pengawasan pajak ke jantung ekonomi digital. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengakses data transaksi e-wallet hingga aset kripto melalui PMK 108/2025. Kebijakan ini menandai era baru transparansi keuangan digital, menyelaraskan Indonesia dengan standar global OECD, sekaligus mengubah lanskap kepatuhan pajak bagi perbankan, fintech, dan pelaku ekonomi digital. Fokus Utama: ■ […]
Ajaib Kripto meraih predikat Financial Integrity Rating (FIR) Terbaik 2025 dari PPATK, menjadi satu-satunya platform pedagang aset kripto di Indonesia yang mencapai penghargaan tertinggi untuk kepatuhan, tata kelola, dan integritas keuangan tahun ini. Penghargaan ini menegaskan posisinya sebagai pionir berintegritas di industri yang tengah tumbuh pesat namun kerap dihadapkan pada tantangan keamanan dan regulasi. Fokus […]
Ledakan investasi aset kripto di Indonesia memunculkan gelombang perkara hukum yang menantang sistem peradilan nasional. Di tengah belum adanya undang-undang khusus, Mahkamah Agung (MA) kini dihadapkan pada tugas berat: menafsirkan hukum baru bagi aset digital yang kerap menimbulkan sengketa. Dalam ruang abu-abu antara teknologi dan hukum, putusan hakim menjadi jangkar kepastian hukum di era kripto. […]
Pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia terus mencuat, meski belakangan menunjukkan gejala koreksi bulanan. Data OJK mencatat transaksi kripto mencapai Rp 49,57 triliun pada Mei 2025, sementara jumlah investor melonjak ke 14,78 juta orang. Kebijakan baru mengenai perpajakan kripto, dan peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK, membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku pasar. Fokus Utama: […]
DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
