Ledakan investasi aset kripto di Indonesia memunculkan gelombang perkara hukum yang menantang sistem peradilan nasional. Di tengah belum adanya undang-undang khusus, Mahkamah Agung (MA) kini dihadapkan pada tugas berat: menafsirkan hukum baru bagi aset digital yang kerap menimbulkan sengketa. Dalam ruang abu-abu antara teknologi dan hukum, putusan hakim menjadi jangkar kepastian hukum di era kripto. […]
Pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia terus mencuat, meski belakangan menunjukkan gejala koreksi bulanan. Data OJK mencatat transaksi kripto mencapai Rp 49,57 triliun pada Mei 2025, sementara jumlah investor melonjak ke 14,78 juta orang. Kebijakan baru mengenai perpajakan kripto, dan peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK, membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku pasar. Fokus Utama: […]
DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
