Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan panduan penggunaan media sosial bagi industri perbankan—langkah strategis yang menegaskan bahwa stabilitas bank di era digital tak lagi hanya ditentukan oleh angka di laporan keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan ketepatan mengelola opini publik di ruang digital. Regulasi ini hadir di tengah meningkatnya risiko reputasi yang dapat memicu krisis […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Bank Neo Commerce Tbk setelah menemukan pelanggaran aturan pasar modal. Bank berkode saham BBYB itu dicabut statusnya sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek karena tidak menjalankan aktivitas tersebut selama satu tahun sejak memperoleh izin. Sanksi ini menegaskan sikap tegas regulator dalam menjaga disiplin pelaku industri keuangan, […]
Kebijakan pertukaran data lintas batas antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan OJK karena membuka peluang efisiensi sekaligus menghadirkan risiko baru bagi sektor keuangan. OJK menegaskan bahwa akses penuh terhadap data tetap menjadi syarat mutlak, di tengah meningkatnya ketergantungan industri perbankan pada infrastruktur digital global dan ancaman siber yang kian kompleks. Fokus: ■ OJK menegaskan […]
Pengesahan Dewan Komisioner baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terjadi di tengah perubahan besar industri keuangan. Ledakan fintech, aset kripto, serta pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam layanan keuangan membuat sistem finansial semakin kompleks sekaligus berisiko. Dalam lanskap baru ini, OJK tidak cukup hanya menjadi pembuat regulasi. Regulator harus […]
Terpilihnya Friderica Widyasari Dewi—yang akrab disapa Kiki—sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandai fase baru bagi arsitektur pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dengan membawa delapan agenda strategis yang dipaparkan dalam uji kelayakan di DPR, kepemimpinan Kiki diproyeksikan akan menitikberatkan pada penguatan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, transformasi digital, serta pendalaman pasar keuangan nasional. Tantangannya […]
Komisi XI DPR RI resmi memilih Friderica Widyasari Sari—akrab disapa Kiki—sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Penunjukan ini menjadi momen penting bagi industri jasa keuangan Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar: stabilitas pasar, lonjakan inovasi teknologi finansial, hingga perlindungan konsumen di era digital. Selain Kiki, DPR juga menetapkan sejumlah pejabat kunci […]
Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025 membuka babak baru dalam sistem perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia, memberi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hak menggugat secara institusional pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kebijakan ini merupakan respons terhadap kompleksitas industri finansial modern dan ketidakcukupan instrumen hukum sebelumnya. Namun momentum ini wajib diimbangi dengan kapasitas eksekusi, transparansi, dan […]
Menanggapi maraknya kasus penipuan dan pelanggaran etika, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meluncurkan Kode Etik Terintegrasi 2025. Inisiatif ini bertujuan memperkuat fondasi integritas, keamanan siber, dan perlindungan konsumen, sekaligus menyelaraskan standar perilaku di tengah kompleksitas bisnis digital yang terus berkembang. Fokus Utama: ■ Konsolidasi delapan kode etik lama menjadi satu dokumen terpadu dengan 10 prinsip dasar […]
Industri fintech lending mencatatkan 34,48% dari total outstanding pembiayaan sebesar Rp 90,99 triliun mengalir ke sektor produktif per September 2025. Meski menunjukkan peningkatan, angka ini masih di bawah target roadmap OJK sebesar 40%-50% untuk tahun 2025-2026, dengan tantangan utama pada keterbatasan data kelayakan usaha dan risiko kredit (TWP90) yang meningkat menjadi 2,82%. Fokus Utama: ■ […]
Industri pinjaman daring (pindar) mencatat laba Rp1,34 triliun hingga Juli 2025, ditopang peralihan peminjam dari pinjol ilegal ke platform resmi berizin OJK. Meski kinerja masih positif, sektor ini dibayangi dua tantangan besar: maraknya ajakan gagal bayar (galbay) dan dugaan praktik kartel yang menyeret 97 penyelenggara. OJK mengingatkan risiko kredit bermasalah masih mengintai, dengan rasio TWP90 […]
