Lonjakan kebocoran data 2022–2025 menandai Indonesia masuk fase darurat keamanan siber. Transformasi digital melaju, tetapi arsitektur keamanan, SDM, dan penegakan UU PDP tertinggal. Tanpa standar minimum nasional, audit rutin, dan otoritas pengawas independen, data warga terus menjadi komoditas empuk di pasar gelap global. Fokus: ■ Ketimpangan antara laju digitalisasi dan kesiapan arsitektur keamanan membuat sistem […]
Menutup 2025 dengan lonjakan pengguna dan ekspansi internasional, Privy menegaskan posisinya sebagai tulang punggung digital trust Indonesia. Dengan 71 juta pengguna terverifikasi, jaminan keaslian dokumen hingga Rp 1 miliar, serta kemampuan menangkal ratusan juta upaya penipuan digital—including deepfake berbasis AI—Privy memasuki 2026 dengan strategi agresif memperkuat identitas digital, komunikasi terverifikasi, dan tanda tangan elektronik lintas […]
Kepala Keamanan Siber Australia memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) telah menjadi senjata pamungkas bagi kelompok kriminal siber, menyulitkan deteksi serangan dan meningkatkan ancaman terhadap data pribadi miliaran orang, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai US$25,4 miliar. Fokus Utama: 1. Ancaman AI-powered hacking yang semakin sulit dideteksi.2. Gelombang serangan terhadap perusahaan besar Australia.3. Kebijakan pemerintah dan strategi […]
Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET) dalam revisi PP No. 71/2019 memantik perdebatan. Meski ditujukan untuk memperkuat keamanan transaksi digital berisiko tinggi, aturan ini dikhawatirkan menambah beban biaya, membatasi netralitas teknologi, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Pakar menilai regulasi perlu lebih jelas, terutama soal definisi transaksi berisiko tinggi dan perlindungan data pribadi, […]
