Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 831 pengaduan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meski 95,91% pengaduan telah ditanggapi oleh pelaku usaha jasa keuangan, data ini mengungkap persoalan laten dalam ekosistem pembiayaan perumahan—mulai dari pengembalian sertifikat agunan, restrukturisasi kredit, hingga praktik penagihan. Di tengah ambisi pemerintah merealisasikan program 3 juta rumah, kualitas layanan KPR kembali […]
RUPSLB Bank Mandiri resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Utama. Kembalinya bankir senior ini menandai upaya penguatan fungsi pengawasan di tengah tantangan transformasi perbankan, volatilitas global, dan tuntutan tata kelola BUMN yang makin ketat. Di tengah tekanan global, transformasi digital, dan tuntutan tata kelola BUMN yang kian kompleks, RUPSLB perseroan resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Sebanyak 226 BPR/BPRS sedang diproses untuk digabung menjadi 79 entitas yang lebih kuat secara modal dan tata kelola. Langkah ini ditempuh di tengah meningkatnya tekanan permodalan, penutupan tujuh BPR sepanjang 2025, serta kebutuhan memperkuat peran BPR sebagai tulang punggung pembiayaan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 111 sanksi administratif kepada pelaku usaha jasa keuangan sepanjang Januari–November 2025 akibat kelalaian dalam pelaporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Nilai denda mencapai Rp6,1 miliar, mencerminkan keseriusan regulator mendorong disiplin kepatuhan di tengah masih lebarnya kesenjangan literasi keuangan nasional. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa edukasi dan perlindungan konsumen […]
OJK mengonfirmasi pengawasan ketat terhadap praktik remunerasi bankir, termasuk bonus dan tantiem, untuk memastikan keselarasan dengan kinerja dan profil risiko bank. Langkah ini menyusul kebijakan Danantara yang menghapus tantiem bagi komisaris BUMN. Fokus Utama: ■ OJK mengawasi ketat pemberian remunerasi bankir sesuai POJK 45/2015 dan POJK 17/2023.■ OJK berwenang meminta penyesuaian remunerasi yang berpotensi pengaruhi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan syarat baru bagi bank kecil (KBMI 1) yang ingin naik kelas: tak hanya kecukupan modal, tetapi kesiapan transformasi digital dan manajemen risiko menjadi prasyarat wajib dalam upaya memperkuat ketahanan sektor perbankan nasional. ■ Pergeseran Paradigma Regulasi: OJK mengubah pendekatan dari sekadar penilaian modal menjadi penekanan pada kesiapan digital, infrastruktur TI, […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peraturan baru bagi bank syariah untuk memperkuat struktur likuiditas dan permodalan. Langkah ini menandai babak baru ketahanan industri perbankan syariah Indonesia yang kini diarahkan mengikuti standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Dengan kebijakan ini, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib […]
