Otoritas Jasa Keuangan mendesak Bank Negara Indonesia (BNI) segera menuntaskan kasus dugaan penggelapan dana nasabah di KCP Aek Nabara, Sumatera Utara. Fokus utama OJK bukan hanya pada pengembalian dana nasabah, tetapi juga pada investigasi internal secara menyeluruh terhadap aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola bank. Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan […]
Kerja Sama Data RI-AS Dibuka, OJK Waspadai Risiko Kedaulatan dan Keamanan Siber
Kebijakan pertukaran data lintas batas antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan OJK karena membuka peluang efisiensi sekaligus menghadirkan risiko baru bagi sektor keuangan. OJK menegaskan bahwa akses penuh terhadap data tetap menjadi syarat mutlak, di tengah meningkatnya ketergantungan industri perbankan pada infrastruktur digital global dan ancaman siber yang kian kompleks. Fokus: ■ OJK menegaskan […]
Fraud Masih Jadi Penyakit Lama BPR, OJK Dorong Konsolidasi Demi Selamatkan Industri
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fraud dan lemahnya tata kelola masih menjadi penyebab utama tutupnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Meski jumlah bank yang dicabut izinnya menurun signifikan sepanjang 2025, kasus-kasus tersebut menegaskan rapuhnya sebagian fondasi industri BPR. Di sisi lain, konsolidasi dan penguatan struktur industri mulai menunjukkan hasil, tercermin dari […]
Mayoritas Asuransi Siap Hadapi 2026, OJK Dorong Konsolidasi demi Industri Lebih Tangguh
Mayoritas industri asuransi Indonesia mulai menunjukkan kesiapan menghadapi pengetatan permodalan. Hingga Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 77,8% perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi pada 2026. Namun, di balik angka itu, tantangan konsolidasi, daya tahan modal, dan stabilitas jangka panjang industri masih menjadi pekerjaan rumah besar […]
Stimulus Ekonomi Meluas, OJK Tegaskan Pentingnya Disiplin Risiko di Sektor Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti potensi lonjakan kredit bermasalah (NPL) dan moral hazard di tengah derasnya stimulus fiskal dan moneter yang digelontorkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Meski penyaluran kredit tumbuh 7,56% yoy hingga Agustus 2025 dengan likuiditas ample, OJK mengingatkan agar perbankan tetap disiplin menjaga kualitas kredit di tengah ekspansi yang cepat. Fokus Utama: 1. Stimulus Pemerintah […]
RUU P2SK Sah, OJK Pegang Kendali Penuh Aset Kripto di Indonesia
DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
