Pemerintah resmi mengadopsi standar pajak global Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lewat PMK 108/2025, penyedia jasa aset kripto wajib mengidentifikasi pengguna sejak 1 Januari 2026 dan mulai melaporkan aset serta transaksi pada 2027 untuk data 2026. Kebijakan ini menutup celah penghindaran pajak kripto dan memaksa ekosistem exchanger, trader, dan investor masuk ke rezim transparansi perpajakan. Fokus: […]
Pemerintah resmi memperluas pengawasan pajak ke jantung ekonomi digital. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengakses data transaksi e-wallet hingga aset kripto melalui PMK 108/2025. Kebijakan ini menandai era baru transparansi keuangan digital, menyelaraskan Indonesia dengan standar global OECD, sekaligus mengubah lanskap kepatuhan pajak bagi perbankan, fintech, dan pelaku ekonomi digital. Fokus Utama: ■ […]
Rapat Panja Revisi UU P2SK di DPR pekan ini membuka wacana besar: menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Usulan ini muncul di tengah lonjakan minat masyarakat terhadap kripto, namun sebagian besar transaksi justru lari ke platform global. Selain kripto, sektor asuransi juga mengajukan revisi regulasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan manajemen risiko. […]
