Era Baru Pajak Digital, Transaksi E-Wallet hingga Kripto Resmi Masuk Radar DJP

- 8 Januari 2026 - 08:53

Pemerintah resmi memperluas pengawasan pajak ke jantung ekonomi digital. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengakses data transaksi e-wallet hingga aset kripto melalui PMK 108/2025. Kebijakan ini menandai era baru transparansi keuangan digital, menyelaraskan Indonesia dengan standar global OECD, sekaligus mengubah lanskap kepatuhan pajak bagi perbankan, fintech, dan pelaku ekonomi digital. Fokus Utama: ■ […]

Pajak Kripto dan Fintech Dongkrak Penerimaan Negara Rp41 T hingga Agustus 2025

- 28 September 2025 - 07:33

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp41,09 triliun hingga Agustus 2025. Pajak kripto menyumbang Rp1,61 triliun, menjadi salah satu motor pertumbuhan penerimaan negara di era digital, di samping PPN perdagangan elektronik dan pajak fintech. Tren ini menunjukkan penguatan basis pajak digital seiring perkembangan industri kripto dan fintech di Indonesia. […]