Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan ketat bagi financial influencer (finfluencer), termasuk kewajiban izin, uji kompetensi, hingga ancaman denda administratif maksimal Rp15 miliar. Lewat Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), regulator ingin menertibkan arus informasi keuangan di media sosial yang kian liar dan berisiko merugikan masyarakat. OJK juga berwenang melakukan take down konten serta mencabut izin usaha […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru untuk mengawasi influencer keuangan yang kerap memberikan rekomendasi investasi di ruang digital. Melalui Peraturan OJK (POJK) yang ditargetkan terbit semester I 2026, regulator akan menindak aktivitas promosi atau rekomendasi yang menyesatkan dan merugikan publik—termasuk praktik “pompom” saham dan promosi berkomisi tersembunyi. Langkah ini menandai babak baru pengawasan industri […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberi notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float minimum 15% di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola pasar modal untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi, meski risiko delisting tetap terbuka sebagai langkah terakhir. Fokus: ■ OJK akan memberi penanda khusus bagi emiten yang […]
OJK menyiapkan jurus baru memberantas “saham gorengan” dengan menaikkan porsi free float saat IPO, memperketat kewajiban lanjutan emiten, hingga menata exit policy. Langkah ini diselaraskan dengan standar global dan masukan MSCI, sekaligus menjadi fondasi penting menuju demutualisasi BEI pada 2026 demi likuiditas yang sehat dan harga saham yang lebih rasional. Fokus: ■ OJK akan menaikkan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 37 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Aturan ini memperluas penerapan pengawasan berbasis risiko, memperketat parameter kesehatan lembaga, serta memberi kewenangan tambahan bagi OJK untuk bertindak lebih dini demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fokus Utama: ■ OJK memperluas penerapan risk […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tantangan terbesar pasar modal Indonesia bukan lagi besaran kapitalisasi pasar, melainkan dangkalnya likuiditas akibat rendahnya free float (saham beredar). Dengan rata-rata free float hanya 7,5%—jauh di bawah negara tetangga yang minimal 25%—bursa saham Indonesia dinilai kurang cair dan dalam, sehingga rentan terhadap volatilitas dan kurang menarik bagi investor institusional besar. […]
OJK mendorong penguatan regulasi penghapusan kredit macet UMKM di bank pemerintah dengan landasan hukum lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah dan memperluas akses keuangan sektor produktif. Fokus Utama: ■ Penguatan Regulasi: OJK usulkan aturan lebih kuat untuk hapus buku kredit macet UMKM di bank pemerintah dibanding regulasi sebelumnya.■ Koordinasi Lintas Kementerian: OJK berkoordinasi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan syarat baru bagi bank kecil (KBMI 1) yang ingin naik kelas: tak hanya kecukupan modal, tetapi kesiapan transformasi digital dan manajemen risiko menjadi prasyarat wajib dalam upaya memperkuat ketahanan sektor perbankan nasional. ■ Pergeseran Paradigma Regulasi: OJK mengubah pendekatan dari sekadar penilaian modal menjadi penekanan pada kesiapan digital, infrastruktur TI, […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan perubahan besar dalam aturan free float saham untuk emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika sebelumnya acuan ditetapkan berdasarkan ekuitas, kini OJK berencana mengubahnya menjadi berbasis kapitalisasi pasar. Langkah ini diharapkan mendorong likuiditas, memperkuat transparansi, serta menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar global. Fokus Utama: 1. Perubahan acuan […]
