Sebagian besar masyarakat Indonesia menghadapi ancaman krisis finansial di masa pensiun. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap fakta mencengangkan: replacement ratio atau rasio pendapatan masa pensiun warga Indonesia hanya 10-15%, jauh di bawah standar minimum International Labour Organization (ILO) sebesar 40%. Rendahnya rasio ini, diperparah dengan partisipasi program pensiun yang hanya mencakup 23,6 juta dari 144,6 juta angkatan kerja, menandakan bom waktu kesejahteraan lansia yang harus segera diantisipasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Fokus Utama:
1. Kesenjangan Penggantian Pendapatan yang Mengkhawatirkan: Replacement ratio pensiun Indonesia yang hanya 10-15% mengindikasikan mayoritas lansia hanya mengandalkan pendapatan yang sangat kecil dibanding masa produktifnya.
2. Partisipasi dan Aset Dana Pensiun yang Terbatas: Tingkat kepesertaan program pensiun wajib masih sangat rendah, dan aset dana pensiun Indonesia hanya 6,8% terhadap PDB, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia (60%).
3. Pentingnya Kolaborasi Strategis untuk Reformasi Sistem Pensiun: OJK menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai kunci untuk memperluas cakupan dan meningkatkan proteksi pensiun, dengan target rasio aset terhadap PDB sebesar 11,2% pada 2029.
Bayangkan setelah puluhan tahun bekerja,pendapatan Anda tiba-tiba menyusut drastis hingga hanya tersisa 15% dari gaji bulanan sebelumnya. Itulah gambaran suram yang menghantui mayoritas tenaga kerja Indonesia saat memasuki masa pensiun. Data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sebuah realitas pahit: sistem jaminan hari tua nasional kita masih compang-camping, meninggalkan puluhan juta lansia dalam bayang-bayang ketidakpastian finansial.
Dalam paparannya pada Indonesia Pension Fund Summit(IPFS) di Tangerang Selatan, Kamis (23/10), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkap angka yang memprihatinkan. Replacement ratio di Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 10%-15%. Angka ini bahkan tidak mencapai separuh dari standar minimal International Labour Organization (ILO) yang sebesar 40%.
“Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki jaminan pendapatan yang memadai setelah usia pensiun,” tegas Ogi dalam forum tersebut.
Replacement ratio adalah indikator krusial yang sering diabaikan. Secara sederhana, rasio ini membandingkan pendapatan seseorang saat pensiun dengan pendapatannya sebelum pensiun. Misalnya, dengan gaji Rp10 juta per bulan sebelum pensiun, standar ILO mensyaratkan dana pensiun minimal Rp4 juta per bulan. Namun, realita di Indonesia, orang yang sama mungkin hanya menerima Rp 1- 1,5 juta per bulan, sebuah angka yang sulit untuk mempertahankan standar hidup layak di tengah inflasi dan biaya kesehatan yang terus melambung.
Rendahnya replacement ratio ini berjalan beriringan dengan minimnya partisipasi dalam program pensiun. Pada 2024, dari total 144,6 juta angkatan kerja Indonesia, hanya 23,6 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib. Ini berarti, lebih dari 120 juta pekerja—atau setara dengan 83% angkatan kerja—masuk dalam kategori “uncovered workers” yang tidak memiliki jaminan pendapatan formal di hari tua.
Celah perlindungan yang lebar ini tercermin dari besaran aset dana pensiun Indonesia. Hingga 2024, aset dana pensiun nasional baru mencapai Rp1.509,9 triliun, atau hanya setara dengan 6,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pencapaian ini tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai perbandingan, Malaysia, tetangga terdekat kita, memiliki rasio aset dana pensiun terhadap PDB yang mencapai 60%.
“Artinya masih banyak yang harus ditingkatkan untuk pendalaman pasar di sektor dana pensiun,” ucap Ogi menegaskan.
Kondisi ini diperburuk oleh temuan terbaru dari World Bank dalam laporan “A Silver Opportunity: Indonesia’s Aging Population” yang memprediksi proporsi penduduk Indonesia berusia di atas 60 tahun akan melonjak dari sekitar 10% pada 2020 menjadi lebih dari 20% pada 2045. Ledakan populasi lansia tanpa dukungan sistem pensiun yang kuat berpotensi memicu krisis kesejahteraan dan membebani anggaran negara.
Menutupi kesenjangan yang sedemikian lebar bukanlah pekerjaan mudah. Ogi menekankan bahwa solusinya terletak pada kolaborasi strategis seluruh pemangku kepentingan. “Dari seluruh upaya reformasi yang kita jalankan, satu hal yang menjadi kunci keberhasilan adalah kolaborasi. Kolaborasi dilakukan secara strategis dari berbagai para stakeholders,” katanya.
Pemerintah sendiri telah memasukkan target penguatan sistem pensiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ditargetkan, rasio aset dana pensiun terhadap PDB dapat meningkat menjadi 11,2% pada 2029 dan 20,4% pada 2045. Meski demikian, target 2045 tersebut masih jauh di bawah pencapaian Malaysia hari ini, menunjukkan betapa panjangnya jalan yang harus ditempuh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan masa tua yang sejahtera bagi warganya.
Digionary:
● Angkatan Kerja: Penduduk dalam usia kerja yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.
●ILO (International Labour Organization): Organisasi buruh internasional di bawah PBB yang menetapkan standar ketenagakerjaan, termasuk standar pendapatan pensiun.
●OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, kelompok negara-negara dengan ekonomi maju.
●Replacement Ratio: Rasio yang menggambarkan persentase pendapatan yang diterima seseorang saat pensiun dibandingkan dengan pendapatannya sebelum pensiun.
●Uncovered Workers: Pekerja yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial atau pensiun formal apa pun.
#Pensiun #DanaPensiun #OJK #ReplacementRatio #HariTua #Keuangan #Finansial #PerencanaanKeuangan #Lansia #JaminanPensiun #Investasi #MasaTua #BPJS #TenagaKerja #Ekonomi #PDB #ILO #OECD #Kesejahteraan #KrisisPensiun
