Revolusi Artificial Intelligence (AI) mulai merambah sektor perbankan India, didorong oleh kerangka regulasi “FREE-AI” dari Reserve Bank of India (RBI). Meski menjanjikan efisiensi dan inklusi keuangan yang lebih luas, integrasi AI menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan, akuntabilitas, dan keamanan. Para ahli menekankan bahwa mesin tidak dapat menggantikan hubungan kepercayaan yang dibangun oleh manusia, sehingga […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap merilis Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang membagi rekening bank nasabah menjadi tiga kategori: aktif, tidak aktif, dan dorman. Regulasi baru ini bertujuan meningkatkan tata kelola dan keamanan dana nasabah, sekaligus menuntut bank untuk memperketat kebijakan pemantauan, komunikasi, dan pengendalian internal terhadap rekening yang menunjukkan minimnya aktivitas (penyetoran, penarikan, cek saldo). […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan berbasis efek dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini menandai babak baru integrasi sektor keuangan Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas produk derivatif global. Pengawasan kini mencakup transaksi lintas bursa dan luar negeri, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor di pasar derivatif […]
DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan perubahan besar dalam aturan free float saham untuk emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika sebelumnya acuan ditetapkan berdasarkan ekuitas, kini OJK berencana mengubahnya menjadi berbasis kapitalisasi pasar. Langkah ini diharapkan mendorong likuiditas, memperkuat transparansi, serta menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar global. Fokus Utama: 1. Perubahan acuan […]
Italia resmi menjadi negara pertama di Uni Eropa yang mengesahkan undang-undang komprehensif untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI). Undang-undang ini menetapkan hukuman penjara bagi penyalahgunaan AI, membatasi akses anak di bawah 14 tahun, dan menekankan transparansi, pengawasan manusia, serta perlindungan privasi. Dukungan modal negara hingga €1 miliar disiapkan untuk mendorong inovasi AI, meski kritikus menilai […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) untuk meninjau ulang biaya administrasi, provisi, suku bunga, dan biaya lain terkait kredit setiap tiga bulan. Aturan ini ditegaskan dalam POJK No. 19 Tahun 2025 guna mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dengan biaya yang lebih transparan, adil, dan inklusif, sembari tetap menjaga prinsip kehati-hatian […]
Rasio kredit untuk UMKM kembali anjlok ke level 15,58% per Juli 2025, jauh di bawah ambisi 20% yang sempat dicapai pada 2023. Perlambatan ini memaksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru melalui POJK 19/2025 untuk mendorong akses pembiayaan UMKM. Meski kredit perbankan tumbuh 6,7% yoy, porsi yang mengalir ke UMKM stagnan, sementara banyak pelaku […]
OJK resmi menerbitkan aturan baru mengenai transparansi dan publikasi laporan bank melalui POJK Nomor 18 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan bank menyampaikan laporan keuangan dan informasi material dengan standar keterbukaan internasional, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan publik. Regulasi berlaku mulai Februari 2026 dan mencabut aturan lama, dengan sanksi tegas bagi bank yang tidak patuh. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) industri pegadaian dan bullion untuk mendorong sektor Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) menjadi pilar ekonomi nasional selain perbankan. Langkah ini dibarengi dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengawasan guna mengantisipasi fraud dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat. […]
