Maraknya rekomendasi investasi oleh influencer keuangan atau finfluencer kian menimbulkan risiko bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, kerugian akibat mengikuti rekomendasi influencer bukan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan. Meski demikian, OJK tengah memfinalisasi aturan finfluencer yang ditargetkan terbit pada kuartal I 2026, seiring meningkatnya kasus misleading endorsement dan konflik kepentingan yang merugikan investor ritel. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memiliki kewenangan menggugat pelaku usaha jasa keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025. Aturan ini menandai perubahan besar dalam mekanisme perlindungan konsumen, dengan negara hadir langsung sebagai penggugat untuk memulihkan kerugian masyarakat dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan. Fokus: ■ OJK kini memiliki hak gugat institusional untuk melindungi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 31 Tahun 2025 untuk memperketat tata kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Self-Regulatory Organizations (SRO), sebagai respons atas meningkatnya risiko operasional dan teknologi di pasar keuangan digital, termasuk ancaman keamanan siber, potensi gangguan sistem, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi, di […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 37 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Aturan ini memperluas penerapan pengawasan berbasis risiko, memperketat parameter kesehatan lembaga, serta memberi kewenangan tambahan bagi OJK untuk bertindak lebih dini demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fokus Utama: ■ OJK memperluas penerapan risk […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan aturan baru terkait batas saham yang dilepas ke publik (free float) dalam IPO. Kebijakan ini ditujukan untuk pendalaman pasar jangka panjang, namun berpotensi menantang daya serap investor dan kesiapan emiten, terutama jika ambang batas dinaikkan. Fokus Utama: ■ OJK menyiapkan aturan free float IPO bertahap untuk pendalaman pasar jangka […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru, POJK 26/2025, untuk menyempurnakan kerangka pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Aturan ini mencakup penyesuaian besar dalam investasi, termasuk fleksibilitas untuk produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), ekspansi investasi pada reksadana dan ETF, serta masa transisi dua tahun bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian. Fokus […]
OJK tengah bersiap mengeluarkan regulasi ketat bagi financial influencer (finfluencer) pada kuartal I-2026. Aturan yang sedang dalam finalisasi ini mewajibkan transparansi penuh terhadap kerja sama berbayar, kapabilitas memadai, dan kepatuhan terhadap perizinan sektor keuangan. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus promosi produk keuangan yang menyesatkan dan merugikan masyarakat. Fokus Utama: ■ Deadline Regulasi yang Jelas: […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran waktu bagi ribuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memenuhi aturan permodalan yang ketat, melalui revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 25 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan respons atas tekanan ekonomi yang menggerus kemampuan LKM, dengan tujuan menjaga stabilitas sektor keuangan mikro yang menjadi tulang punggung pendanaan usaha ultra-kecil di pelosok […]
OJK mempertegas larangan perusahaan asuransi menaikkan premi kesehatan sebelum masa kontrak polis berakhir minimal satu tahun. Aturan ini, yang akan diformalkan lewat RPOJK mulai 2026, dirancang untuk mencegah praktik repricing sepihak yang merugikan nasabah di tengah tren kenaikan biaya kesehatan dan maraknya keluhan soal premi yang melonjak tanpa persetujuan. Fokus Utama: ■ OJK menegaskan larangan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru (POJK No.23/2025) yang memperluas cakupan dan memperketat regulasi perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk aset kripto dan derivatifnya. Aturan ini menandai fase kematangan pasar dengan penguatan perlindungan konsumen, mekanisme margin, dan syarat knowledge test untuk perdagangan derivatif yang berisiko tinggi. Fokus Utama: ■ POJK baru ini secara […]
