Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan ketat bagi financial influencer (finfluencer), termasuk kewajiban izin, uji kompetensi, hingga ancaman denda administratif maksimal Rp15 miliar. Lewat Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), regulator ingin menertibkan arus informasi keuangan di media sosial yang kian liar dan berisiko merugikan masyarakat. OJK juga berwenang melakukan take down konten serta mencabut izin usaha […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru untuk mengawasi influencer keuangan yang kerap memberikan rekomendasi investasi di ruang digital. Melalui Peraturan OJK (POJK) yang ditargetkan terbit semester I 2026, regulator akan menindak aktivitas promosi atau rekomendasi yang menyesatkan dan merugikan publik—termasuk praktik “pompom” saham dan promosi berkomisi tersembunyi. Langkah ini menandai babak baru pengawasan industri […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat pengawasan sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital melalui penerbitan POJK 30/2025 dan SEOJK 34/2025. Regulasi baru ini mewajibkan penyelenggara teknologi finansial untuk menerapkan tata kelola Direksi-Komisaris yang lebih ketat, manajemen risiko siber yang komprehensif, serta kewajiban penyampaian rencana bisnis tahunan mulai 2026 guna menjamin stabilitas […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas bursa mempercepat langkah strategis untuk memenuhi standar transparansi pasar modal global guna mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks MSCI. Melalui proposal yang mencakup pengetatan ambang batas keterbukaan informasi pemilik saham dari 5% ke 1%, pengungkapan beneficial owner yang lebih mendalam, hingga rencana kenaikan ambang batas free float menjadi 15%, regulator […]
Maraknya rekomendasi investasi oleh influencer keuangan atau finfluencer kian menimbulkan risiko bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, kerugian akibat mengikuti rekomendasi influencer bukan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan. Meski demikian, OJK tengah memfinalisasi aturan finfluencer yang ditargetkan terbit pada kuartal I 2026, seiring meningkatnya kasus misleading endorsement dan konflik kepentingan yang merugikan investor ritel. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memiliki kewenangan menggugat pelaku usaha jasa keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025. Aturan ini menandai perubahan besar dalam mekanisme perlindungan konsumen, dengan negara hadir langsung sebagai penggugat untuk memulihkan kerugian masyarakat dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan. Fokus: ■ OJK kini memiliki hak gugat institusional untuk melindungi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 31 Tahun 2025 untuk memperketat tata kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Self-Regulatory Organizations (SRO), sebagai respons atas meningkatnya risiko operasional dan teknologi di pasar keuangan digital, termasuk ancaman keamanan siber, potensi gangguan sistem, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi, di […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 37 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Aturan ini memperluas penerapan pengawasan berbasis risiko, memperketat parameter kesehatan lembaga, serta memberi kewenangan tambahan bagi OJK untuk bertindak lebih dini demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fokus Utama: ■ OJK memperluas penerapan risk […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan aturan baru terkait batas saham yang dilepas ke publik (free float) dalam IPO. Kebijakan ini ditujukan untuk pendalaman pasar jangka panjang, namun berpotensi menantang daya serap investor dan kesiapan emiten, terutama jika ambang batas dinaikkan. Fokus Utama: ■ OJK menyiapkan aturan free float IPO bertahap untuk pendalaman pasar jangka […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru, POJK 26/2025, untuk menyempurnakan kerangka pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Aturan ini mencakup penyesuaian besar dalam investasi, termasuk fleksibilitas untuk produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), ekspansi investasi pada reksadana dan ETF, serta masa transisi dua tahun bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian. Fokus […]
