Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru (POJK No.23/2025) yang memperluas cakupan dan memperketat regulasi perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk aset kripto dan derivatifnya. Aturan ini menandai fase kematangan pasar dengan penguatan perlindungan konsumen, mekanisme margin, dan syarat knowledge test untuk perdagangan derivatif yang berisiko tinggi. Fokus Utama: ■ POJK baru ini secara […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang membatasi jumlah saham yang dapat dipesan oleh seorang investor ritel dalam penawaran umum perdana (IPO) maksimal 10% dari total nilai efek yang ditawarkan. Aturan ini bertujuan menciptakan kesetaraan kesempatan dan mencegah dominasi investor tertentu, sekaligus menanggapi keluhan investor ritel yang kerap mendapat jatah sangat kecil dalam penjatahan […]
OJK mengonfirmasi pengawasan ketat terhadap praktik remunerasi bankir, termasuk bonus dan tantiem, untuk memastikan keselarasan dengan kinerja dan profil risiko bank. Langkah ini menyusul kebijakan Danantara yang menghapus tantiem bagi komisaris BUMN. Fokus Utama: ■ OJK mengawasi ketat pemberian remunerasi bankir sesuai POJK 45/2015 dan POJK 17/2023.■ OJK berwenang meminta penyesuaian remunerasi yang berpotensi pengaruhi […]
OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum yang menstandarisasi klasifikasi rekening aktif, tidak aktif, dan dormant. Aturan baru ini memperkuat transparansi dan tata kelola perbankan dengan mewajibkan bank memiliki sistem flagging rekening dan prosedur penatausahaan yang jelas. Fokus Utama: ■ Standarisasi klasifikasi rekening menjadi aktif, tidak […]
OJK mendorong penguatan regulasi penghapusan kredit macet UMKM di bank pemerintah dengan landasan hukum lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah dan memperluas akses keuangan sektor produktif. Fokus Utama: ■ Penguatan Regulasi: OJK usulkan aturan lebih kuat untuk hapus buku kredit macet UMKM di bank pemerintah dibanding regulasi sebelumnya.■ Koordinasi Lintas Kementerian: OJK berkoordinasi […]
OJK menerbitkan POJK No.24/2025 yang menstandarisasi pengelolaan rekening dormant, mengakhiri variasi kebijakan antar bank dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor perbankan. Fokus Utama: ■ Standarisasi Nasional Pengelolaan Rekening: OJK mengakhiri kebijakan masing-masing bank dengan membuat aturan seragam untuk rekening aktif, tidak aktif, dan dormant.■ Pencegahan Penyalahgunaan Rekening: Bank diwajibkan […]
OJK sedang mengkaji penghapusan kategori KBMI 1 sebagai langkah memperkuat struktur industri perbankan Indonesia. Bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun diminta mempertimbangkan merger, meski rencana penghapusan belum memiliki tenggat resmi. Fokus Utama: ■ OJK menilai struktur empat kategori KBMI tidak lagi relevan dan sedang mempertimbangkan pengurangan menjadi tiga.■ Bank KBMI 1 diimbau mulai […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peraturan baru bagi bank syariah untuk memperkuat struktur likuiditas dan permodalan. Langkah ini menandai babak baru ketahanan industri perbankan syariah Indonesia yang kini diarahkan mengikuti standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Dengan kebijakan ini, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan hijau. Melalui revisi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan amandemen POJK 51/2017, aturan ini menjadi langkah besar Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke sistem keuangan nasional—mulai berlaku bertahap pada 2027. Fokus Utama ● Kewajiban Pembiayaan […]
Pemerintah melalui Kementerian UMKM sedang menyusun regulasi khusus untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ekosistem digital, termasuk pengemudi ojek online (ojol) dan pedagang e-commerce. Aturan yang masih digodok bersama Kementerian Koordinator Perekonomian ini akan memuat prinsip keadilan bagi pelaku usaha, platform digital, dan mitra kerja, serta membuka […]
