Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan bank-bank di Amerika Serikat mengumpulkan data kewarganegaraan nasabah. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan sistem keuangan dan imigrasi, tetapi menuai kritik karena dinilai berpotensi menambah beban administrasi perbankan, mengganggu akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta memunculkan kekhawatiran soal privasi dan pengawasan negara terhadap data pribadi warga.
Fokus:
■ Pemerintahan Trump menyiapkan perintah eksekutif agar bank mengumpulkan data kewarganegaraan nasabah.
■ Kebijakan ini dinilai bisa menambah biaya industri perbankan hingga miliaran dolar AS.
■ Sejumlah pihak khawatir aturan baru akan memperbesar jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang menyiapkan langkah baru yang bisa mengubah cara bank di Amerika Serikat mengenali nasabahnya. Lewat rancangan perintah eksekutif atau executive order (EO), pemerintah AS berencana mewajibkan bank-bank mengumpulkan data kewarganegaraan dari seluruh nasabah, baik yang baru membuka rekening maupun yang sudah lama menjadi pelanggan.
Jika kebijakan ini resmi diterapkan, bank tidak hanya perlu memeriksa identitas nasabah seperti nama, alamat, dan nomor identitas, tetapi juga harus memastikan apakah seseorang adalah warga negara AS, pemegang green card, pemegang visa, atau bahkan tidak memiliki status hukum yang jelas.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan bank harus siap menjalankan aturan tersebut. “Jika Kementerian Keuangan dan regulator perbankan mengatakan itu adalah tugas mereka, maka itu adalah tugas mereka,” ujar Bessent kepada CNN. Dia mengatakan hal itu dalam sebuah forum ekonomi di Washington DC.
Ia menilai aturan existing seperti Know Your Customer (KYC) belum cukup kuat untuk mengetahui siapa saja yang sebenarnya berada di dalam sistem keuangan Amerika.
“Mengapa warga negara asing yang tidak dikenal bisa membuka rekening bank? Tugas eksekutif bank adalah mengenal nasabahnya. Bagaimana Anda bisa mengenal nasabah jika Anda tidak tahu apakah mereka memiliki status legal atau ilegal, apakah mereka warga negara AS atau pemegang green card?” katanya.
Pemerintah Ingin Menghubungkan Perbankan dengan Agenda Imigrasi
Langkah ini merupakan bagian dari agenda lebih besar pemerintahan Trump untuk mengaitkan sistem keuangan dengan kebijakan imigrasi.
Selama ini, bank di AS memang diwajibkan memverifikasi identitas nasabah melalui aturan KYC untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.
Namun, status kewarganegaraan belum menjadi syarat utama untuk membuka rekening bank.
Bank biasanya hanya meminta dokumen identitas resmi seperti SIM, paspor, nomor jaminan sosial, atau dokumen visa tertentu.
Di bawah aturan baru, bank kemungkinan harus meminta dokumen tambahan seperti paspor AS, akta kelahiran, atau bukti kewarganegaraan lain. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa rekening nasabah lama pun dapat ditutup jika mereka tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta.
Sejumlah pejabat Gedung Putih mengatakan aturan ini dirancang untuk memastikan sistem keuangan AS tidak dimanfaatkan oleh individu yang tidak memiliki status legal atau terkait dengan jaringan kriminal dan terorisme.
Beban Baru bagi Industri Perbankan
Di balik alasan keamanan, industri perbankan melihat kebijakan ini sebagai sumber biaya baru yang sangat besar. Lembaga think tank American Action Forum memperkirakan aturan verifikasi kewarganegaraan dapat menambah beban administrasi bank sebesar 30 juta hingga 70 juta jam kerja.
Biaya tambahan yang harus ditanggung industri diperkirakan mencapai antara US$2,6 miliar hingga US$5,6 miliar. Angka itu mencakup pembaruan sistem teknologi, pelatihan pegawai, verifikasi dokumen, audit hukum, hingga penyesuaian proses pembukaan rekening.
Beban tersebut pada akhirnya bisa diteruskan kepada nasabah dalam bentuk biaya administrasi yang lebih mahal, persyaratan rekening yang lebih rumit, atau proses pembukaan rekening yang lebih lama.
Sejumlah ekonom juga mempertanyakan efektivitas aturan ini. Mereka menilai ancaman pencucian uang dan pendanaan ilegal lebih sering terkait dengan pola transaksi, perusahaan cangkang, dan rekening anonim lintas negara, bukan semata-mata soal status kewarganegaraan seseorang.
Jutaan Orang Bisa Kehilangan Akses ke Bank
Kritik paling keras terhadap rencana ini datang dari kelompok advokasi imigran dan organisasi perlindungan hak sipil. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan memperbesar jumlah masyarakat “unbanked” atau mereka yang tidak memiliki akses ke rekening bank.
Masalahnya, tidak semua warga negara AS memiliki dokumen kewarganegaraan yang mudah diakses. Survei tahun 2023 dari Brennan Center for Justice menunjukkan sekitar 21,3 juta warga usia pemilih di AS tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang mudah ditemukan atau digunakan.
Hanya sekitar 48% warga Amerika yang memiliki paspor AS. Artinya, jutaan warga yang tidak memiliki paspor atau dokumen resmi lain bisa menghadapi kesulitan saat membuka rekening baru atau mempertahankan rekening lama mereka.
Kelompok hak sipil juga memperingatkan bahwa pengumpulan data kewarganegaraan berisiko membuka jalan bagi pemerintah untuk mengakses data pribadi nasabah secara lebih luas. Mereka khawatir data tersebut nantinya bisa dipakai untuk pelacakan imigran, pengawasan masyarakat, atau tujuan lain di luar urusan perbankan.
Industri Perbankan Bersiap
Meski belum resmi diterbitkan, banyak bank besar di AS mulai bersiap jika aturan tersebut benar-benar diterapkan. Bagi industri perbankan, ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi baru, tetapi juga soal menjaga reputasi, keamanan data, dan hubungan dengan jutaan nasabah.
Di satu sisi, pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap sistem keuangan. Namun di sisi lain, bank menghadapi risiko kehilangan nasabah, meningkatnya biaya operasional, dan kritik publik terkait privasi.
Kebijakan ini juga memperlihatkan arah baru pemerintahan Trump: sistem perbankan tidak lagi hanya dilihat sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan imigrasi dan keamanan nasional.
Digionary:
● Account holder: Pemilik rekening bank atau nasabah yang memiliki akses atas rekening tertentu.
● Executive order: Perintah resmi presiden yang memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan lembaga pemerintah.
● Green card: Izin tinggal permanen di Amerika Serikat bagi warga negara asing.
● KYC: Singkatan dari Know Your Customer, yaitu proses verifikasi identitas nasabah oleh bank.
● Money laundering: Pencucian uang atau upaya menyamarkan asal-usul uang dari aktivitas ilegal.
● Patriot Act: Undang-undang AS yang memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan setelah serangan 11 September.
● Unbanked: Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal.
● Visa holder: Warga negara asing yang tinggal atau bekerja di suatu negara dengan izin resmi.
#Trump #DonaldTrump #BankAS #PerbankanAS #DataNasabah #Kewarganegaraan #KYC #KnowYourCustomer #ScottBessent #ImigrasiAS #GreenCard #ExecutiveOrder #BankingRegulation #PrivasiData #KeamananFinansial #SistemPerbankan #BankAmerika #EkonomiAS #RegulasiBank #NasabahBank
