Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings mengubah proyeksi (outlook) utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level Baa2. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran atas menurunnya prediktabilitas kebijakan dan tata kelola, terutama terkait beban fiskal dari program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ketidakpastian tata kelola pada raksasa investasi baru, Danantara, yang kini mengelola aset senilai 60% dari PDB nasional.
Fokus:
■ Erosi Prediktabilitas Kebijakan: Moody’s menyoroti lemahnya konsistensi komunikasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang berisiko menggerus kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.
■ Tekanan Fiskal dari Program Populis: Ekspansi belanja publik untuk program MBG dan perumahan rakyat yang dibiayai lewat realokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur dinilai dapat mempersempit ruang fiskal dan fleksibilitas APBN.
■ Risiko Kontinjensi Danantara: Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan aset jumbo di atas US$ 900 miliar menciptakan ketidakpastian baru terkait tata kelola dan potensi beban utang terselubung bagi pemerintah.
Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang melampaui ekspektasi, sebuah peringatan dini datang dari New York. Lembaga pemeringkat kredit terkemuka, Moody’s Ratings, resmi mengubah prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari “Stabil” menjadi “Negatif” pada Kamis (5/2).
Meski peringkat kredit jangka panjang Indonesia masih tertahan di level Baa2—setara dengan investment grade—perubahan outlook ini mengirimkan pesan kuat tentang meningkatnya risiko sistemik dalam setahun ke depan. Moody’s menilai ada pergeseran dalam kualitas tata kelola pemerintahan yang berpotensi melumpuhkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini menjadi tameng stabilitas makroekonomi Indonesia.
Beban “Makan Gratis” dan Fleksibilitas APBN
Fokus utama Moody’s tertuju pada ambisi fiskal Presiden Prabowo Subianto. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi mampu menstimulasi konsumsi, namun di sisi lain mengancam fleksibilitas anggaran.
Hingga saat ini, pendanaan program-program tersebut masih mengandalkan “jurus” realokasi belanja kementerian, termasuk memangkas anggaran pemeliharaan infrastruktur. Moody’s memperingatkan bahwa ketergantungan pada pemangkasan belanja rutin untuk membiayai program sosial masif akan menekan kapasitas pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi di masa depan, apalagi basis penerimaan negara masih tergolong lemah.
Bayang-bayang Danantara
Selain fiskal, kehadiran raksasa investasi baru, Danantara, menjadi sorotan tajam. Sebagai sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar atau setara 60% PDB nominal 2025, Danantara memegang kendali ekonomi yang sangat besar. Moody’s menilai ketidakpastian mekanisme pendanaan dan prioritas investasi badan ini bisa memicu risiko kewajiban kontinjensi yang membayangi neraca negara.
”Terlepas dari munculnya risiko, penegasan (peringkat Baa2 untuk Indonesia) tersebut juga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana yang telah menghasilkan stabilitas makroekonomi,” tulis Moody’s dalam pernyataan resminya.
Ketahanan di Tengah Ketidakpastian
Meski proyeksi memburuk, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup tangguh. Moody’s memperkirakan pertumbuhan ekonomi tetap mampu bertahan di angka 5% dengan defisit fiskal dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan kuartal IV-2025 mencapai 5,39%, meski secara akumulatif sepanjang 2025 hanya mencapai 5,11%—sedikit di bawah target APBN 5,2%.
Pengamat pasar modal, Michael Yeoh, menilai pasar tidak perlu bereaksi berlebihan. “Outlook dalam pandangan analis (Moody’s) bersifat cukup subjektif dan tidak sekuat rating,” tuturnya. Menurutnya, selama peringkat Baa2 tidak diturunkan, Indonesia masih berada dalam zona investasi yang aman bagi investor asing.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Konsistensi dalam menjaga independensi Bank Indonesia serta transparansi tata kelola Danantara akan menjadi kunci apakah outlook negatif ini akan kembali ke stabil atau justru berujung pada penurunan peringkat kredit (downgrade) di masa mendatang.
Digionary:
● Baa2: Peringkat kredit kategori layak investasi (investment grade) menengah yang menunjukkan risiko kredit moderat.
● Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lembaga pengelola aset negara yang menyatukan berbagai aset BUMN.
● Defisit Fiskal: Selisih antara pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah.
● Investment Grade: Peringkat kredit yang menunjukkan bahwa suatu negara atau perusahaan memiliki risiko gagal bayar yang rendah.
● Kewajiban Kontinjensi: Potensi kewajiban pembayaran yang mungkin muncul di masa depan tergantung pada hasil dari peristiwa tertentu (seperti kegagalan investasi BUMN).
● Outlook Negatif: Prediksi lembaga pemeringkat bahwa ada kemungkinan peringkat kredit akan diturunkan dalam jangka menengah (12-18 bulan).
● PDB Nominal: Nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku saat ini.
#EkonomiIndonesia #MoodysRating #OutlookNegatif #UtangNegara #FiskalIndonesia #Danantara #MakanBergiziGratis #Baa2 #KreditRating #PrabowoSubianto #StabilitasMakro #PasarModal #InvestasiAsing #Kemenkeu #APBN2026 #PertumbuhanEkonomi #RatingUtang #BPSData #BeritaEkonomi #InvestasiAman
