Putusan pengadilan Inggris yang menolak gugatan Visa, Mastercard, dan Revolut atas rencana pembatasan biaya kartu lintas negara menandai babak baru pengawasan regulator terhadap industri pembayaran global. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada pasar Inggris–Eropa, tetapi juga memberi sinyal kuat bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperketat pengawasan biaya transaksi, melindungi konsumen, dan menata ulang keseimbangan […]
Kolaborasi Raksasa Teknologi dan Bank Ubah Peta Keuangan Global, Bank Tradisional Minggir!
Kolaborasi PayPal–Deutsche Bank, langkah Visa mengadopsi stablecoin bersama BVNK, serta ekspansi fitur P2P Klarna menandai babak baru sistem pembayaran global. Industri jasa keuangan bergerak menuju ekosistem yang lebih cepat, lintas batas, berbasis teknologi, dan beroperasi bahkan ketika bank tutup. Perubahan ini membawa peluang besar, tetapi juga risiko serius terkait stabilitas sistem, keamanan siber, dan kesiapan […]
OJK Posisikan Indonesia Sebagai Hub Regulasi Fintech Asia
OJK dan OECD pimpin forum kebijakan fintech Asia di Bali. Fokus pertemuan ini adalah mencari keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi keuangan—seperti AI dan tokenisasi aset—dengan menjaga stabilitas sistem dan melindungi konsumen di tengah lanskap digital yang berubah cepat. Fokus Utama: ■ Perkembangan AI yang eksplosif menjadi perhatian primer. OJK menyadari hal ini dan telah mulai […]
Kemudahan Digital Berujung Jerat Finansial, Utang Pinjol Terus Mendekati Rp100 Triliun
Utang pinjol (pinjaman online) Indonesia melonjak ke rekor Rp90,99 triliun per September 2025 atau terus mendekati Rp100 triliun, namun dibayangi kenaikan kredit macet yang mencapai 2,82% sebagai sinyal alarm atas kemampuan bayar masyarakat yang mulai terjepit. Fokus utama: ■ Lonjakan Ekstrem Utang Pinjol: Outstanding pembiayaan P2P Lending meroket 22,16% (yoy) menjadi Rp90,99 triliun, menunjukkan ketergantungan […]
Tanda Tangan Elektronik Wajib, Ekonomi Digital Bisa Terhambat?
Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET) dalam revisi PP No. 71/2019 memantik perdebatan. Meski ditujukan untuk memperkuat keamanan transaksi digital berisiko tinggi, aturan ini dikhawatirkan menambah beban biaya, membatasi netralitas teknologi, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Pakar menilai regulasi perlu lebih jelas, terutama soal definisi transaksi berisiko tinggi dan perlindungan data pribadi, […]
