Mayoritas industri asuransi Indonesia mulai menunjukkan kesiapan menghadapi pengetatan permodalan. Hingga Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 77,8% perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi pada 2026. Namun, di balik angka itu, tantangan konsolidasi, daya tahan modal, dan stabilitas jangka panjang industri masih menjadi pekerjaan rumah besar […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan kewajiban pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) bagi perusahaan asuransi kesehatan. Regulasi yang semula dirancang dalam bentuk Surat Edaran akan dinaikkan menjadi Peraturan OJK (POJK) pada awal 2026. Kehadiran DPM diyakini bisa memperkuat validasi klaim dan mencegah fraud, namun juga menimbulkan perdebatan soal biaya, fleksibilitas, serta kompleksitas koordinasi antarperusahaan. Fokus […]
