Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025 membuka babak baru dalam sistem perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia, memberi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hak menggugat secara institusional pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kebijakan ini merupakan respons terhadap kompleksitas industri finansial modern dan ketidakcukupan instrumen hukum sebelumnya. Namun momentum ini wajib diimbangi dengan kapasitas eksekusi, transparansi, dan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memiliki kewenangan menggugat pelaku usaha jasa keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 38 Tahun 2025. Aturan ini menandai perubahan besar dalam mekanisme perlindungan konsumen, dengan negara hadir langsung sebagai penggugat untuk memulihkan kerugian masyarakat dan menegakkan keadilan di sektor jasa keuangan. Fokus: ■ OJK kini memiliki hak gugat institusional untuk melindungi […]
Kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan digital (scam) dan kejahatan siber mencapai angka fantastis Rp8,2 triliun dalam satu tahun terakhir (Nov 2024-Nov 2025), berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center OJK. Lonjakan ini dipicu pesatnya transformasi keuangan digital, namun tidak diimbangi kesiapan keamanan dan literasi masyarakat. OJK menegaskan keamanan siber kini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku industri […]
Perdebatan soal praktik penagihan utang kembali memanas setelah anggota Komisi III DPR, Abdullah, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut aturan yang memperbolehkan penggunaan pihak ketiga atau debt collector. DPR menilai praktik penagihan di lapangan jauh dari prinsip perlindungan konsumen dan kerap berujung pada kekerasan serta tindak pidana. Desakan ini muncul setelah sejumlah insiden viral yang […]
