Indonesia resmi memasuki babak baru pengawasan aset kripto. Setelah satu tahun masa transisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sepenuhnya mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Bappebti. Langkah ini menandai pergeseran kripto dari rezim komoditas menuju ekosistem jasa keuangan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta stabilitas sistem […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru (POJK No.23/2025) yang memperluas cakupan dan memperketat regulasi perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk aset kripto dan derivatifnya. Aturan ini menandai fase kematangan pasar dengan penguatan perlindungan konsumen, mekanisme margin, dan syarat knowledge test untuk perdagangan derivatif yang berisiko tinggi. Fokus Utama: ■ POJK baru ini secara […]
