Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 31 Tahun 2025 untuk memperketat tata kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Self-Regulatory Organizations (SRO), sebagai respons atas meningkatnya risiko operasional dan teknologi di pasar keuangan digital, termasuk ancaman keamanan siber, potensi gangguan sistem, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi, di […]
Pendanaan industri fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia sampai hari ini masih sangat bergantung pada perbankan. Hingga November 2025, bank menyumbang Rp60,79 triliun atau 64,10% dari total outstanding pendanaan pinjol. OJK menilai dominasi ini mencerminkan peran kuat lembaga keuangan formal, sekaligus menjadi fondasi stabilitas industri menjelang pengetatan regulasi dan penataan ulang struktur lender […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fraud dan lemahnya tata kelola masih menjadi penyebab utama tutupnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Meski jumlah bank yang dicabut izinnya menurun signifikan sepanjang 2025, kasus-kasus tersebut menegaskan rapuhnya sebagian fondasi industri BPR. Di sisi lain, konsolidasi dan penguatan struktur industri mulai menunjukkan hasil, tercermin dari […]
Tingkat kredit macet industri fintech lending Indonesia melonjak signifikan pada akhir 2025. Data OJK menunjukkan rasio TWP90 menembus 4,33% per November 2025, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Meski masih di bawah ambang batas regulator, tren ini menjadi peringatan serius bagi pelaku industri dan regulator di tengah tekanan ekonomi, peningkatan konsumsi akhir tahun, serta pertumbuhan pembiayaan […]
Mayoritas industri asuransi Indonesia mulai menunjukkan kesiapan menghadapi pengetatan permodalan. Hingga Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 77,8% perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi pada 2026. Namun, di balik angka itu, tantangan konsolidasi, daya tahan modal, dan stabilitas jangka panjang industri masih menjadi pekerjaan rumah besar […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti potensi lonjakan kredit bermasalah (NPL) dan moral hazard di tengah derasnya stimulus fiskal dan moneter yang digelontorkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Meski penyaluran kredit tumbuh 7,56% yoy hingga Agustus 2025 dengan likuiditas ample, OJK mengingatkan agar perbankan tetap disiplin menjaga kualitas kredit di tengah ekspansi yang cepat. Fokus Utama: 1. Stimulus Pemerintah […]
DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tujuh perusahaan asuransi berada dalam kondisi kritis dengan potensi kerugian Rp19,34 triliun. Situasi ini mempertegas rapuhnya industri asuransi nasional setelah sebelumnya sepuluh perusahaan dicabut izinnya, sementara Jiwasraya dan Bumiputera masih terjerat restrukturisasi berkepanjangan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan serta kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia. Fokus […]
Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) masih menunjukkan perlambatan pada kuartal II-2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan aset, kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tidak sekuat periode yang sama tahun lalu. Fokus Utama: Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, perlambatan ini tidak lepas dari […]
