Pemerintah resmi memperluas pengawasan pajak ke jantung ekonomi digital. Mulai 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengakses data transaksi e-wallet hingga aset kripto melalui PMK 108/2025. Kebijakan ini menandai era baru transparansi keuangan digital, menyelaraskan Indonesia dengan standar global OECD, sekaligus mengubah lanskap kepatuhan pajak bagi perbankan, fintech, dan pelaku ekonomi digital. Fokus Utama: ■ […]
Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBOC) mengumumkan operasi penindakan menyeluruh terhadap mata uang virtual dan menyoroti kekhawatiran mendalam tentang stablecoin dalam pertemuan kebijakan terbaru. Langkah ini memperkuat posisi China sebagai negara dengan regulasi kripto paling ketat di dunia di tengah kapitalisasi pasar stablecoin global yang mencapai US$280 miliar. Fokus Utama: ■ Operasi penindakan komprehensif […]
