DPR resmi mengesahkan RUU P2SK revisi terbaru yang memberi OJK kewenangan penuh mengatur dan mengawasi aset kripto. Regulasi ini menetapkan izin wajib bagi bursa, dompet digital, hingga exchangers, dengan modal minimum Rp1 triliun dan 11 pendiri. Aturan baru ini dipandang sebagai tonggak penting dalam tata kelola pasar keuangan digital Indonesia, sekaligus sinyal penguatan perlindungan konsumen […]
Rapat Panja Revisi UU P2SK di DPR pekan ini membuka wacana besar: menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Usulan ini muncul di tengah lonjakan minat masyarakat terhadap kripto, namun sebagian besar transaksi justru lari ke platform global. Selain kripto, sektor asuransi juga mengajukan revisi regulasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan manajemen risiko. […]
