Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 31 Tahun 2025 untuk memperketat tata kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Self-Regulatory Organizations (SRO), sebagai respons atas meningkatnya risiko operasional dan teknologi di pasar keuangan digital, termasuk ancaman keamanan siber, potensi gangguan sistem, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi, di […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan aturan baru terkait batas saham yang dilepas ke publik (free float) dalam IPO. Kebijakan ini ditujukan untuk pendalaman pasar jangka panjang, namun berpotensi menantang daya serap investor dan kesiapan emiten, terutama jika ambang batas dinaikkan. Fokus Utama: ■ OJK menyiapkan aturan free float IPO bertahap untuk pendalaman pasar jangka […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Sebanyak 226 BPR/BPRS sedang diproses untuk digabung menjadi 79 entitas yang lebih kuat secara modal dan tata kelola. Langkah ini ditempuh di tengah meningkatnya tekanan permodalan, penutupan tujuh BPR sepanjang 2025, serta kebutuhan memperkuat peran BPR sebagai tulang punggung pembiayaan […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat dorongan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai strategi memperluas akses kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan target penyaluran mencapai Rp130 triliun, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasional dan membantu pemerintah mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah. Fokus Utama: ■ OJK dorong percepatan realisasi KUR […]
