Pemerintah resmi mengadopsi standar pajak global Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lewat PMK 108/2025, penyedia jasa aset kripto wajib mengidentifikasi pengguna sejak 1 Januari 2026 dan mulai melaporkan aset serta transaksi pada 2027 untuk data 2026. Kebijakan ini menutup celah penghindaran pajak kripto dan memaksa ekosistem exchanger, trader, dan investor masuk ke rezim transparansi perpajakan. Fokus: […]
Indonesia resmi memasuki babak baru pengawasan aset kripto. Setelah satu tahun masa transisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sepenuhnya mengambil alih pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Bappebti. Langkah ini menandai pergeseran kripto dari rezim komoditas menuju ekosistem jasa keuangan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta stabilitas sistem […]
