Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan berbasis efek dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini menandai babak baru integrasi sektor keuangan Indonesia di tengah meningkatnya kompleksitas produk derivatif global. Pengawasan kini mencakup transaksi lintas bursa dan luar negeri, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor di pasar derivatif […]
KB Bank Rombak Direksi, Rekrut Bankir Senior CIMB Niaga
KB Bank Indonesia (BBKP), anak usaha Kookmin Bank asal Korea Selatan, merombak jajaran direksinya untuk memperkuat arah transformasi bisnis di pasar Indonesia. Bank ini mengangkat Widodo Suryadi, bankir dengan pengalaman hampir 30 tahun di industri perbankan korporasi dan komersial, sebagai direktur baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang di tengah […]
OJK Wajibkan Dewan Medis di Industri Asuransi, Pro-Kontra Biaya dan Efisiensi Mengemuka
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan kewajiban pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) bagi perusahaan asuransi kesehatan. Regulasi yang semula dirancang dalam bentuk Surat Edaran akan dinaikkan menjadi Peraturan OJK (POJK) pada awal 2026. Kehadiran DPM diyakini bisa memperkuat validasi klaim dan mencegah fraud, namun juga menimbulkan perdebatan soal biaya, fleksibilitas, serta kompleksitas koordinasi antarperusahaan. Fokus […]
Reformasi Asuransi BUMN: Dari 15 Perusahaan Menuju 3 Pemain Utama
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar: mengonsolidasikan 15 perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya 3 entitas besar. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat industri asuransi nasional yang selama ini masih rapuh, sekaligus memenuhi ketentuan modal minimum dari regulator. Meski OJK mengaku belum menerima detail rencana tersebut, konsolidasi ini dinilai […]
Tanda Tangan Elektronik Wajib, Ekonomi Digital Bisa Terhambat?
Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET) dalam revisi PP No. 71/2019 memantik perdebatan. Meski ditujukan untuk memperkuat keamanan transaksi digital berisiko tinggi, aturan ini dikhawatirkan menambah beban biaya, membatasi netralitas teknologi, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Pakar menilai regulasi perlu lebih jelas, terutama soal definisi transaksi berisiko tinggi dan perlindungan data pribadi, […]
Setelah Jiwasraya dan Bumiputera, Tujuh Asuransi Lain Terancam Rugi Rp19,34 Triliun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tujuh perusahaan asuransi berada dalam kondisi kritis dengan potensi kerugian Rp19,34 triliun. Situasi ini mempertegas rapuhnya industri asuransi nasional setelah sebelumnya sepuluh perusahaan dicabut izinnya, sementara Jiwasraya dan Bumiputera masih terjerat restrukturisasi berkepanjangan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan serta kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia. Fokus […]
Bongkar Bobroknya Kelolaan Investasi Taspen dan Asabri, OJK: Rentan Disalahgunakan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti buruknya tata kelola investasi di Taspen dan Asabri yang dinilai membuka celah penyalahgunaan dan membuat hasil investasi jauh dari optimal. Dalam rapat dengan DPR, OJK merekomendasikan reformasi mendasar, mulai dari kewenangan pengawasan penuh, penerapan GCG setara industri keuangan lain, hingga pemisahan aset sosial dan komersial agar misi layanan publik tidak […]
Dibuka Jalannya, Tertatih Implementasinya: Menakar CoB BPJS-Asuransi di Indonesia
Skema koordinasi manfaat (Coordination of Benefit/CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta mulai digulirkan sejak Juli 2025. Meski di atas kertas mampu memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN, implementasinya menghadapi empat tantangan besar: koordinasi dengan rumah sakit dan TPA, perbedaan administrasi, rendahnya literasi masyarakat, serta hambatan infrastruktur digital. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia […]
