Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap fundamental ekonomi syariah di Indonesia yang dinilainya masih jauh dari ideal dan belum menjadi bagian strategis dalam pembangunan nasional. Meski Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, Purbaya menyebut keberpihakan nyata terhadap sektor ini hampir tidak ada dalam 25 tahun terakhir.
Fokus:
■ Kritik Fundamental: Menkeu Purbaya menilai ekonomi syariah selama 25 tahun terakhir belum menjadi strategi besar nasional dan masih bersifat “labeling”.
■ Masalah Biaya: Praktik bagi hasil di lembaga keuangan syariah dinilai sering kali lebih mahal daripada bunga bank konvensional.
■ Dominasi Asing: Pasar busana Muslim domestik masih dikuasai produk impor, terutama dari China dan barang ilegal.
■ Opsi Insentif: Kemenkeu membuka ruang insentif fiskal dengan syarat adanya diskusi strategi kebijakan yang serius dari pelaku industri.
■ Perlindungan Pasar: Fokus ke depan adalah penguatan pengawasan Bea Cukai dan penyediaan pembiayaan yang memadai bagi produsen syariah lokal.
Dalam “Sharia Economic Forum” yang diadakan Metro TV dan INDEF, Jumat (13/2), Menkeu menegaskan bahwa ekonomi syariah seharusnya tidak sekadar menjadi label atau istilah pemasaran. Ia menyoroti praktik lembaga keuangan syariah yang secara esensi masih sering membebani pelaku usaha dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, meski menggunakan skema bagi hasil.
”Kalau mau bangun, bangun betul. Syariah bukan hanya istilah saja, tapi praktik syariahnya betul-betul syariah,” tegas Purbaya.
Ironi Impor dan Tawaran Insentif Fiskal
Kritik Menkeu juga menyasar ketimpangan antara potensi pasar dan kemampuan produksi dalam negeri. Sebagai contoh, industri busana Muslim Indonesia—yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di dunia—faktanya masih didominasi oleh produk asal China, termasuk masuknya barang impor ilegal.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, Purbaya membuka peluang pemberian insentif fiskal guna memacu pertumbuhan industri syariah nasional. Namun, ia menekankan bahwa insentif tersebut tidak akan diberikan secara cuma-cuma tanpa strategi kebijakan yang matang dari para pemangku kepentingan.
”Saya mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Tapi diskusinya mesti bener,” ungkapnya.
Tantangan Efisiensi
Kritik Menkeu mengenai mahalnya pembiayaan syariah mencerminkan tantangan efisiensi yang masih menghantui sektor ini. Secara tren global, negara seperti Malaysia telah lebih dulu mengintegrasikan kebijakan pajak dan subsidi untuk menekan biaya operasional bank syariah agar kompetitif dengan konvensional.
Di Indonesia, dominasi produk impor dalam industri halal menunjukkan lemahnya rantai pasok domestik. Jika insentif fiskal nantinya diterapkan, hal tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim manajemen dan pembiayaan yang lebih sehat, sehingga produsen lokal dapat menguasai pasar domestik yang selama ini lebih banyak dinikmati produsen asing.
Digionary:
● Ekonomi Syariah: Sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi.
● Insentif Fiskal: Kebijakan perpajakan yang diberikan pemerintah (seperti pemotongan pajak atau pembebasan bea masuk) untuk mendorong investasi dan pertumbuhan di sektor tertentu.
● Bagi Hasil (Profit Sharing): Skema pendanaan dalam keuangan syariah di mana keuntungan atau kerugian ditanggung bersama antara penyedia modal dan pengelola usaha sesuai kesepakatan.
● Pilar Pertumbuhan Berkeadilan: Konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
● Impor Ilegal: Masuknya barang-barang dari luar negeri tanpa melalui prosedur resmi atau tanpa membayar pajak, yang dapat merusak harga pasar dan daya saing produsen dalam negeri.
#EkonomiSyariah #PurbayaYudhiSadewa #Kemenkeu #InsentifFiskal #IndustriHalal #KeuanganIslam #PasarDomestik #ProdukDalamNegeri #BeaCukai #StrategiNasional #PertumbuhanEkonomi #InvestasiSyariah #KedaulatanEkonomi #MuslimMarket #IndonesiaMaju
