Sektor properti Indonesia bersiap menyongsong fase pemulihan pada 2026, didorong oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 5,45% pada akhir 2025 dan kebijakan strategis pemerintah melalui program Tiga Juta Rumah. Sinergi antara insentif fiskal seperti PPN DTP 100%, tren penurunan suku bunga, serta pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) diyakini menjadi katalisator utama yang akan membawa industri ini keluar dari stagnasi panjang menuju siklus booming baru.
Fokus Utama:
■ Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang mencapai 5,45% menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan properti di 2026.
■ Perpanjangan PPN DTP 100% dan tren pelonggaran moneter menjadi stimulus daya beli masyarakat di tengah transisi ekonomi.
■ Pembentukan BP3R sebagai lembaga eksekutor diharapkan mampu mereplikasi kesuksesan HDB Singapura dan TOKI Turki dalam menyediakan hunian massal.
Industri properti nasional diprediksi bangkit pada 2026 seiring membaiknya daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Simak analisis Satgas Perumahan mengenai peran BP3R dan insentif PPN DTP dalam memacu siklus booming properti baru.
Setelah hampir satu dekade terjebak dalam pertumbuhan yang moderat, industri properti nasional kini menatap fajar baru pada 2026. Optimisme ini membuncah seiring dengan data makroekonomi yang menunjukkan tren penguatan sejak penghujung 2025, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa titik nadir industri telah terlampaui.
Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit, menegaskan bahwa tahun ini akan menjadi tonggak penting bagi kebangkitan sektor hunian. Indikator utamanya terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang menyentuh 5,45%, melampaui capaian kuartal sebelumnya sebesar 5,04%.
“Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini,” ujar Panangian dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13/1).
Memutus Rantai Pertumbuhan Rendah
Sejarah mencatat, selama periode 2014 hingga 2024, sektor properti layu akibat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tertahan di level 4%—sebuah dampak panjang dari pandemi dan ketidakpastian global. Namun, proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia untuk 2026 jauh lebih bergairah. Pemerintah membidik angka 5,4%, sementara Bank Indonesia mematok rentang 5,1% hingga 5,6%.
Bagi Panangian, kenaikan tipis pada angka pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak eksponensial pada industri properti melalui konsep growth elasticity. “Pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5 hingga 1,7 kali pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2% saja, pertumbuhan properti sudah mencapai 8% atau mendekati 10%,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,5%, maka kenaikan industri properti hampir pasti terjadi secara signifikan.
Fenomena ini mengingatkan pada era 2009-2012, di mana sektor properti mengalami masa keemasan pasca-krisis global. “Biasanya kalau properti sudah bangkit, akan menuju booming. Seperti di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, properti bangkit pada tahun 2009, tapi mulai booming pada 2010 hingga 2012 karena properti umumnya menjadi tempat untuk orang menempatkan uangnya atau berinvestasi, apalagi ketika harga komoditas naik. Jadi, apakah situasinya bisa seperti itu lagi, tergantung pada pertumbuhan ekonomi,” tambah pakar properti tersebut.
Stimulus Fiskal dan “Senjata” Baru BP3R
Selain faktor alamiah siklus ekonomi, pemerintah juga memperkuat “bantalan” industri melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum di tengah transisi suku bunga yang mulai melandai.
Namun, gebrakan sesungguhnya diharapkan muncul dari reformasi birokrasi perumahan. Pemerintah tengah menggodok pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R). Lembaga ini dirancang untuk menjadi “panglima” eksekusi di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). “Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah. Saya berharap sebelum Lebaran (Idul Fitri) lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ungkap Panangian.
BP3R tidak hadir tanpa referensi. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya mesin akselerasi yang meniru keberhasilan social housing program di mancanegara. Model tersebut merujuk pada kesuksesan Housing & Development Board (HDB) di Singapura dan Housing Development Administration (TOKI) di Turki dalam menyediakan hunian massal yang efisien dan terintegrasi.
Dengan sinkronisasi antara kebijakan fiskal, pelonggaran moneter, dan kehadiran lembaga eksekutor yang tangguh, 2026 bukan sekadar tahun kalender bagi para pengembang dan pencari hunian, melainkan awal dari babak baru kejayaan properti tanah air.
Mengapa Indonesia meniru HDB Singapura dan TOKI Turki? Dalam visi program Tiga Juta Rumah, pemerintah tidak hanya sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga mencoba mereformasi sistem tata kelola perumahan dengan berkaca pada dua negara yang dianggap paling sukses di dunia dalam urusan social housing.
HDB Singapura: Masterplan Keteraturan dan Inklusi Sosial
Housing & Development Board (HDB) yang didirikan pada 1960 adalah kunci mengapa 80% warga Singapura tinggal di apartemen subsidi dengan kualitas premium. HDB bertindak sebagai pengembang, perencana, sekaligus penyedia pembiayaan (melalui dana CPF/sejenis BPJS Ketenagakerjaan). Ini yang menjadi kekuatannya. Daru HDB Singapura, Indonesia bisa meniru konsep hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik (TOD) dan kepastian kepemilikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP3R diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan lahan seperti yang dilakukan HDB untuk menekan harga jual.
TOKI Turki: Kecepatan dan Skala Pembangunan Masif
Jika Singapura unggul dalam keteraturan, Housing Development Administration of Turkiye (TOKI) unggul dalam skala dan kecepatan eksekusi. Kekuatan utama TOKI memiliki wewenang luar biasa dalam pengadaan lahan negara tanpa biaya tinggi. Mereka mampu membangun ratusan ribu unit rumah dalam waktu singkat di berbagai provinsi, bahkan di daerah terdampak bencana. Hal yang bisa ditiru Indonesia adalah model kemitraan publik-swasta. TOKI sering kali membangun proyek komersial di lahan premium, lalu keuntungannya digunakan untuk mensubsidi pembangunan rumah murah di wilayah lain (cross-subsidy).
Selama ini, masalah utama perumahan di Indonesia adalah fragmentasi. Urusan lahan ada di Agraria, pembiayaan di Bank/Kementerian Keuangan, dan teknis di PUPR. Dengan kehadiran BP3R yang mengambil inspirasi dari HDB dan TOKI, eksekusi dilakukan satu atap. Tidak ada lagi tumpang tindih aturan yang membuat pengembang frustrasi.
Kemudian efisiensi harga. Dengan kontrol lahan di tangan badan khusus, harga rumah bisa ditekan hingga 20-30% karena komponen biaya tanah dan perizinan berkurang. Kepastian hukum dari badan ini akan membuat investor global lebih berani masuk ke sektor properti nasional, yang pada gilirannya akan memicu booming yang diprediksi Panangian Simanungkalit.
Ilustrasi: The Telegraph
Digionary:
● BP3R (Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat): Lembaga yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan perumahan nasional.
● Growth Elasticity: Konsep ekonomi yang mengukur sensitivitas pertumbuhan satu sektor (properti) terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi makro.
● HDB (Housing & Development Board): Lembaga perumahan publik di Singapura yang sukses menyediakan hunian bagi mayoritas penduduknya.
● PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah): Insentif pajak di mana pemerintah menanggung biaya PPN atas pembelian properti, sehingga harga jual ke konsumen lebih murah.
● Social Housing Program: Program penyediaan perumahan yang dikelola atau disubsidi pemerintah untuk memastikan akses hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.
● TOKI: Otoritas pembangunan perumahan di Turki yang dikenal luas karena kemampuannya membangun hunian massal dalam waktu singkat.
#Properti2026 #IndustriProperti #EkonomiIndonesia #TigaJutaRumah #SatgasPerumahan #InvestasiProperti #PPNDTP #PertumbuhanEkonomi #PasarHunian #PrabowoGibran #BP3R #FahriHamzah #RumahRakyat #SiklusProperti #AnalisisEkonomi #PropertyBoom #HDBIndonesia #KementerianPKP #SukuBunga #HunianMasaDepan
