CEO Citigroup Jane Fraser menyambut baik pembahasan RUU Clarity Act terkait regulasi kripto, namun tetap menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi dampak aturan imbal hasil stablecoin terhadap likuiditas dana pihak ketiga di perbankan tradisional.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ CEO Citigroup Jane Fraser mendukung pengesahan Clarity Act secara umum meski menolak aturan imbal hasil stablecoin yang dinilai mengancam DPK bank.
■ Perdebatan sengit terjadi antara industri perbankan dan perusahaan kripto terkait risiko perpindahan dana nasabah akibat penawaran yield aset digital.
■ Sejumlah senator AS dihadapkan pada pilihan sulit antara mendukung industri perbankan konvensional atau merangkul sektor aset digital yang sedang tumbuh.
Perdebatan panjang mengenai regulasi industri aset digital di Amerika Serikat kembali memanas menjelang pemungutan suara prosedural untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Clarity Act bulan depan. Di satu sisi, para pelaku industri keuangan tradisional sepakat bahwa regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Namun di sisi lain, kekhawatiran besar masih membayangi terkait dampak sistemik dari instrumen keuangan digital.
CEO Citigroup, Jane Fraser, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap upaya legislasi tersebut. Menurutnya, kerangka regulasi yang komprehensif akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi ekosistem keuangan secara keseluruhan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihak perbankan belum berhenti melobi adanya perbaikan substansial, khususnya terkait ketentuan mengenai imbal hasil atau rewards pada stablecoin.
“Jadi, kami belum menyerah untuk mendesak agar beberapa perbaikan dilakukan pada RUU tersebut, namun kami ingin RUU yang baik bisa disahkan. Saya pikir itu akan sangat baik bagi sistem,” ujar Fraser dalam sebuah wawancara dengan Fox Business.
Perang Pengaruh Antara Bank dan Kripto
Isu seputar imbal hasil stablecoin—yang memungkinkan pengguna memperoleh bunga atas dana simpanan mereka—telah berulang kali menjadi titik perdebatan panas sepanjang tahun terakhir. Kalangan perbankan tradisional memperingatkan bahwa penawaran imbal hasil yang tinggi dari aset digital akan menyedot likuiditas dan dana pihak ketiga dari bank-bank konvensional.
Sebaliknya, perusahaan-perusahaan kripto berargumen bahwa pembatasan terhadap imbal hasil tersebut justru akan menghambat inovasi teknologi finansial di Amerika Serikat. Perbedaan pandangan ini menciptakan benturan kepentingan yang cukup tajam antara dua raksasa industri di Washington.
Kompromi sebelumnya sempat dirumuskan oleh Senator Angela Alsobrooks (D-Md.) dan Senator Thom Tillis (R-N.C.) dalam naskah kompromi Clarity Act. Pasal tersebut menyatakan bahwa platform tidak boleh memberikan imbal hasil semata-mata karena memegang aset (holding), namun imbal hasil diperbolehkan jika diberikan atas transaksi dan pembayaran aktual.
Kendati demikian, Fraser menilai celah tersebut tetap berpotensi memberikan dampak merusak terhadap simpanan nasabah konvensional. Ia khawatir penurunan simpanan di bank akan membatasi kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit ke berbagai wilayah di AS yang tidak terjangkau oleh bank besar maupun ekosistem kripto.
“Jika Anda memiliki sistem imbal hasil pada simpanan, itu dapat berdampak merusak pada simpanan mereka, dan oleh karena itu mengurangi kemampuan mereka untuk menyediakan pinjaman dan akses kredit di bagian AS yang tidak dijangkau oleh kripto, dan jujur saja, tidak dijangkau oleh bank-bank besar,” tegas Fraser.
“Jadi, saya khawatir tentang hal itu dari perspektif tersebut,” tambahnya.
Sikap Keras Perbankan dan Pilihan Politik
Pandangan hati-hati yang disuarakan Fraser senada dengan sikap keras sejumlah pemimpin perbankan Wall Street lainnya. Sebelumnya, CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap draf awal regulasi tersebut dalam berbagai kesempatan, menunjukkan ketidakpuasan mendalam sektor perbankan tradisional terhadap arah kebijakan aset digital.
Di arena politik, dinamika ini menempatkan para legislator—khususnya dari Partai Republik yang secara historis menjadi sekutu kuat sektor perbankan—dalam posisi dilematis. Senator Utah, John Curtis, mengungkapkan bahwa dirinya menyukai inovasi kripto namun di sisi lain tetap memegang teguh komitmennya untuk melindungi sektor perbankan konvensional. Dilema serupa juga dirasakan oleh Senator South Dakota, Mike Rounds, yang memiliki keterikatan erat dengan industri perbankan.
Sementara itu, CEO Blockchain Association, Summer Mersinger, memperingatkan bahwa perdebatan mengenai imbal hasil ini kemungkinan besar akan kembali disorot secara tajam ketika rancangan undang-undang tersebut dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemungutan suara lanjutan, mengindikasikan bahwa jalan menuju pengesahan regulasi kripto komprehensif di AS masih akan menghadapi jalan terjal. (NCK) ■
DIGIONARY:
● Clarity Act adalah rancangan undang-undang di Amerika Serikat yang dirancang untuk membangun kerangka regulasi yang jelas bagi aset digital dan stablecoin.
● Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok pada aset acuan eksternal, seperti dolar AS, untuk meminimalkan volatilitas harga.
● TradFi (Traditional Finance) merujuk pada sistem keuangan konvensional yang mencakup bank komersial, lembaga pinjaman tradisional, dan pasar keuangan mapan.
● Yield adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang diperoleh dari investasi, biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan dari modal yang ditanamkan.
#ClarityAct #Citigroup #Stablecoin #RegulasiKripto #PerbankanTradisional #JaneFraser #JPMorgan #AsetDigital #EkonomiGlobal #FinansialTeknologi #PerbankanAS #WallStreet #KebijakanMoneter #PasarKeuanganglobal #KriptoIndonesia #BeritaKeuangan #Blockchain #PerbankanKonvensional #InvestasiKripto #PerbankanModern
