Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan program Danantara Housing untuk menyerap inventaris hunian milik BUMN yang belum terjual dengan menawarkan skema pembiayaan bunga rendah agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
DIGI-HIGHLIGHTS:
■ Danantara Housing akan menjadi penyerap utama aset rumah dan apartemen milik BUMN yang selama ini masih menumpuk dan belum terserap oleh pasar properti.
■ Program ini menjanjikan skema pembiayaan dengan suku bunga dan metode pembayaran yang diklaim jauh lebih menarik dibandingkan produk KPR komersial biasa.
■ Inisiatif ini melengkapi upaya pemerintah dalam mendongkrak realisasi KPR subsidi yang hingga Juli 2026 baru mencapai sepertiga dari target nasional.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kini melirik sektor properti sebagai langkah strategis dalam mengelola aset negara. CEO BPI Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya tengah merancang program Danantara Housing untuk mengatasi masalah inventaris hunian BUMN yang selama ini tidak terserap pasar.
Program ini dirancang sebagai solusi bagi perusahaan pelat merah yang memiliki portofolio properti—baik itu rumah tapak maupun apartemen—yang telah rampung dibangun namun masih minim pembeli. Rosan memastikan bahwa Danantara akan membenahi akses kepemilikan hunian tersebut agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi.
“Ada beberapa pembangunan sifatnya apartemen atau rumah yang selama ini belum atau sudah dibangun oleh BUMN tapi belum bisa terjual, kita akan mengadakan Danantara Housing,” ujar Rosan saat ditemui di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7).
Meskipun demikian, Rosan belum merinci secara spesifik mengenai besaran dana yang akan dikucurkan maupun detail skema bunga yang akan ditawarkan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kriteria hunian BUMN mana saja yang akan dimasukkan ke dalam skema penyerapan ini.
Langkah Danantara ini muncul di tengah upaya pemerintah menggenjot penyediaan rumah bagi rakyat. Berdasarkan catatan BP Tapera hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 111.537 unit senilai Rp13,87 triliun. Angka ini baru mencakup sekitar 31,8% dari total target pemerintah sepanjang tahun 2026 yang dipatok sebanyak 350.000 unit.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga bersiap melakukan akad massal untuk 62.000 unit KPR subsidi pada 30 Juli 2026, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ●
DIGI-INSIGHTS:
Langkah BPI Danantara untuk masuk ke sektor properti melalui Danantara Housing menandai pergeseran peran lembaga investasi negara yang tidak lagi sekadar mengelola portofolio keuangan, tetapi juga aktif menjadi pembersih (cleaner) neraca aset BUMN. Selama ini, banyak BUMN—khususnya sektor konstruksi dan infrastruktur—terbebani oleh inventory properti yang tidak likuid akibat perencanaan pembangunan yang kurang presisi. Dengan masuknya Danantara sebagai agregator, beban carrying cost yang selama ini menekan performa keuangan BUMN diharapkan dapat berkurang drastis.
Namun, tantangan terbesar bagi Danantara Housing adalah memastikan bahwa unit-unit hunian yang selama ini tidak terjual bukan disebabkan oleh masalah lokasi atau kualitas bangunan. Jika hunian tersebut memang memiliki masalah fundamental (lokasi yang jauh dari pusat aktivitas atau infrastruktur transportasi yang buruk), pemberian subsidi bunga melalui skema Danantara hanya akan memindahkan beban dari BUMN ke dana kelolaan negara tanpa menyelesaikan masalah efektivitas hunian secara jangka panjang.
Ke depan, program ini semestinya tidak hanya fokus pada penyerapan aset yang sudah ada, tetapi juga harus menjadi sinyal bagi BUMN untuk lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi properti di masa depan. Integrasi antara Danantara Housing dengan data kebutuhan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi krusial agar pembangunan hunian negara ke depan benar-benar berbasis pada demand riil, bukan sekadar proyek kejar target konstruksi. ●
DIGIONARY:
● Agregator: Pihak yang mengumpulkan atau mengumpulkan berbagai sumber daya atau aset ke dalam satu sistem atau kelompok untuk dikelola.
● BPI Danantara: Badan Pengelola Investasi Danantara, lembaga pemerintah yang berfungsi mengelola portofolio investasi negara.
● Carrying cost: Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan inventaris (dalam hal ini properti) selama periode waktu tertentu, termasuk biaya pemeliharaan dan bunga modal.
● FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan pemerintah berupa dana murah jangka panjang kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
● Likuid: Sifat aset yang mudah dan cepat diubah menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang berarti.
#Danantara #BPIDanantara #propertiBUMN #perumahanrakyat #KPRsubsidi #ekonomiindonesia #investasinegara #BUMN #infrastruktur #rumahmurah #DanantaraHousing #kebijakanekonomi #RosanRoeslani #BPTapera #FLPP #propertinasional #asetnegara #finansial #infrastrukturindonesia #perumahan
