Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat perlindungan penipuan (fraud) terendah di dunia menurut Global Fraud Index 2025. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% kasus penipuan di tanah air menggunakan modus social engineering (soceng), sebuah teknik manipulasi psikologis yang mampu menjerat korban tanpa memandang latar belakang pendidikan. Sebagai respons, pemerintah kini tengah mengakselerasi konsolidasi lintas sektor—melibatkan OJK, Polri, hingga pihak swasta—untuk memperkuat regulasi verifikasi identitas digital dan mempersempit ruang gerak kejahatan siber di ekosistem nasional.
Fokus:
● Anomali Global: Indonesia berada di peringkat 111 dari 112 negara, hanya satu tingkat di atas Pakistan dalam hal ketahanan terhadap fraud.
● Dominasi Soceng: Teknik rekayasa sosial menyumbang >70% total kasus, membuktikan bahwa perilaku digital lebih menentukan kerentanan ketimbang gelar akademik.
● Regulasi Ketat: Komdigi mendorong penguatan aturan verifikasi nomor seluler dan tanda tangan digital sebagai benteng utama pertahanan transaksi elektronik.
Indonesia menghadapi krisis keamanan digital yang mengkhawatirkan setelah dinobatkan sebagai negara dengan tingkat perlindungan penipuan (fraud) terendah kedua di dunia. Berdasarkan Global Fraud Index 2025, ketahanan Indonesia terhadap kejahatan finansial merosot tajam, menempatkan posisi RI di peringkat 111 dari 112 negara, atau hanya setingkat lebih baik dari Pakistan.
Data mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus penipuan di Indonesia menggunakan modus social engineering (soceng) atau rekayasa sosial. Modus ini bekerja dengan memanipulasi psikologis korban untuk menyerahkan data pribadi atau akses keuangan secara sukarela namun tidak disadari. Rendahnya skor ketahanan ini dipicu oleh rapuhnya verifikasi identitas dan perilaku pengguna yang masih rentan terhadap manipulasi.
Konsolidasi Lintas Sektoral dan Penguatan Regulasi
Menanggapi posisi Indonesia yang berada di zona merah global, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Teguh Arifiyadi, menyatakan pemerintah tengah mengupayakan orkestrasi pencegahan yang lebih terintegrasi. “Kami dari sisi internal pemerintah sedang mengupayakan untuk mengkonsolidasi semua jalur-jalur upaya pencegahan dari masing-masing sektor,” ujar Teguh di Jakarta (12/2).
Langkah ini melibatkan OJK melalui sistem pencegahan internalnya, Komdigi, Polri, hingga sektor swasta guna menciptakan kampanye pencegahan yang terstruktur. Teguh menekankan bahwa regulasi yang kuat—khususnya pada verifikasi nomor seluler dan penggunaan tanda tangan digital—adalah syarat mutlak untuk membangun ekosistem yang aman.
Pendidikan Bukan Jaminan Keamanan
Teguh menegaskan bahwa kerentanan terhadap penipuan daring tidak berkorelasi langsung dengan jenjang pendidikan. Fakta di lapangan menunjukkan kaum profesional, termasuk dokter dan profesor, tetap menjadi korban empuk rekayasa sosial karena masalah kebiasaan digital yang abai terhadap prosedur keamanan dasar.
Indeks Ketahanan Fraud Global 2025: Berdasarkan data pilar aktivitas penipuan dan intervensi pemerintah, kelompok negara dengan perlindungan terbaik dipimpin oleh Luxembourg, diikuti oleh Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Belanda; sementara kelompok dengan perlindungan terendah dihuni oleh Tanzania (108), India (109), Nigeria (110), Indonesia (111), dan Pakistan (112) sebagai juru kunci.
Analisis: Dampak Terhadap Kepercayaan Ekonomi Digital
Anjloknya peringkat Indonesia dalam Global Fraud Index mencerminkan kegagalan pada pilar intervensi pemerintah dan kesehatan ekonomi digital secara menyeluruh. Dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia yang memiliki sistem identitas digital terintegrasi, Indonesia masih bergelut dengan fragmentasi data dan registrasi kartu SIM yang sering disalahgunakan.
Implikasi dari rendahnya skor ini berpotensi menggerus kepercayaan investor global terhadap ekosistem ekonomi digital nasional yang tengah tumbuh. Tanpa pengetatan regulasi verifikasi identitas di layanan pemerintah dan swasta, Indonesia berisiko terus menjadi target utama sindikat penipuan internasional yang memanfaatkan celah lemahnya validasi pengguna digital di tanah air.
Digionary:
● Social Engineering (Soceng): Teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses terhadap sistem keuangan korban.
● Global Fraud Index: Indeks global yang mengukur tingkat ketahanan sebuah negara terhadap penipuan berdasarkan pilar aktivitas, sumber daya, dan intervensi pemerintah.
● Verifikasi Identitas Digital: Proses validasi identitas seseorang menggunakan data elektronik guna memastikan keamanan transaksi daring.
● Intervensi Pemerintah: Langkah regulasi dan kebijakan yang diambil otoritas untuk menekan angka kejahatan atau melindungi publik.
#PenipuanOnline #SocialEngineering #KeamananSiber #CyberCrime #IndonesiaDigital #Komdigi #GlobalFraudIndex #WaspadaSoceng #LiterasiDigital #PerlindunganData #InfoTech #DaruratSiber #EdukasiDigital #VerifikasiIdentitas #SiberIndonesia
