Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan kewajiban pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) bagi perusahaan asuransi kesehatan. Regulasi yang semula dirancang dalam bentuk Surat Edaran akan dinaikkan menjadi Peraturan OJK (POJK) pada awal 2026. Kehadiran DPM diyakini bisa memperkuat validasi klaim dan mencegah fraud, namun juga menimbulkan perdebatan soal biaya, fleksibilitas, serta kompleksitas koordinasi antarperusahaan. Fokus […]
Kasus pembobolan rekening senilai Rp204 miliar di sebuah bank pelat merah kembali menyoroti betapa krusialnya sistem deteksi dini di industri perbankan. Meski dana berhasil diblokir sebelum berpindah lebih jauh, kejadian ini memperlihatkan kecanggihan modus kejahatan finansial sekaligus menuntut bank meningkatkan teknologi pengawasan, memperkuat sumber daya manusia, serta menjaga kepercayaan nasabah di tengah ancaman fraud yang […]
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar: mengonsolidasikan 15 perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya 3 entitas besar. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat industri asuransi nasional yang selama ini masih rapuh, sekaligus memenuhi ketentuan modal minimum dari regulator. Meski OJK mengaku belum menerima detail rencana tersebut, konsolidasi ini dinilai […]
Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET) dalam revisi PP No. 71/2019 memantik perdebatan. Meski ditujukan untuk memperkuat keamanan transaksi digital berisiko tinggi, aturan ini dikhawatirkan menambah beban biaya, membatasi netralitas teknologi, dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Pakar menilai regulasi perlu lebih jelas, terutama soal definisi transaksi berisiko tinggi dan perlindungan data pribadi, […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tujuh perusahaan asuransi berada dalam kondisi kritis dengan potensi kerugian Rp19,34 triliun. Situasi ini mempertegas rapuhnya industri asuransi nasional setelah sebelumnya sepuluh perusahaan dicabut izinnya, sementara Jiwasraya dan Bumiputera masih terjerat restrukturisasi berkepanjangan. Krisis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan serta kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia. Fokus […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti buruknya tata kelola investasi di Taspen dan Asabri yang dinilai membuka celah penyalahgunaan dan membuat hasil investasi jauh dari optimal. Dalam rapat dengan DPR, OJK merekomendasikan reformasi mendasar, mulai dari kewenangan pengawasan penuh, penerapan GCG setara industri keuangan lain, hingga pemisahan aset sosial dan komersial agar misi layanan publik tidak […]
Skema koordinasi manfaat (Coordination of Benefit/CoB) antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta mulai digulirkan sejak Juli 2025. Meski di atas kertas mampu memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN, implementasinya menghadapi empat tantangan besar: koordinasi dengan rumah sakit dan TPA, perbedaan administrasi, rendahnya literasi masyarakat, serta hambatan infrastruktur digital. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia […]
Komisi XI DPR resmi memilih ekonom senior Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030. Keputusan ini menandai babak baru kepemimpinan lembaga yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas perbankan nasional, terutama di tengah tekanan global dan transformasi digital sektor keuangan. Fokus Utama: 1. Pergantian kepemimpinan strategis: Anggito Abimanyu ditunjuk menggantikan […]
Bank Syariah Indonesia (BSI) optimistis mampu menutup 2025 dengan pertumbuhan pembiayaan di kisaran 13%–15%, melampaui rata-rata industri perbankan nasional. Penopang utama datang dari segmen ritel, konsumer, serta pembiayaan emas yang melonjak drastis. Dengan kualitas pembiayaan yang tetap sehat, BSI menegaskan posisinya sebagai motor pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Fokus Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. […]
Kebijakan pemerintah menempatkan dana jumbo Rp200 triliun di bank-bank milik negara, termasuk Rp10 triliun ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), diyakini akan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pembiayaan sektor riil. BSI mengarahkan aliran dana segar itu ke ekosistem syariah, seperti industri halal dan wisata halal, untuk memperluas dampak ekonomi. Langkah ini juga diperkirakan mengakselerasi […]
