digitalbank.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) awal pekan ini mempublikasikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang memperlihatkan adanya tren perbaikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Kosumen Friderica Widyasari mengatakan SNLIK dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program, serta pemetaan tingkat […]
digitalbank.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan nilai outstanding piutang pembiayaan mengalami lonjakan sebesar 12,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan secara bulanan juga tumbuh sekitar Rp6,85 triliun dari posisi Rp402,64 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan perusahaan pembiayaan menunjukkan kinerja positif sampai dengan November 2022. Hal itu tercermin dari […]
digitalbank.id – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, dalam melakukan transformasi digital, industri perbankan harus bisa menjaga keamanan sistem elektroniknya dari serangan siber. Menurut dia, risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada skala yang lebih besar. “Industri perbankan perlu memiliki kemampuan dalam mendeteksi […]
digitalbank.id – KINERJA industri financial technology peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) masih mencatatkan pertumbuhan sampai dengan November 2022 dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp50,30 triliun. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2022 secara daring, Senin (2/1/2023). Menurutnya, saat ini outstanding pembiayaan […]
digitalbank.id – Sampai akhir tahun lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 16 Bank Pembangunan Daerah (BPD) belum memenuhi ketentuan mengenai modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. OJK memberikan tenggat waktu sampai akhir 2024 kepada ke-12 BPD itu untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK mencatat […]
digitalbank.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sebanyak 26 bank umum telah memenuhi ketentuan mengenai modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ketentuan modal inti minimum sudah diatur pada POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mengharuskan setiap bank umum wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 […]
digitalbank.id – SAMPAI dengan kuartal ketiga tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap lima jenis sengketa yang membayangi industri perbankan nasional. Diantaranya menyangkut fraud eksternal hingga persoalan jumlah tagihan. Berdasarkan laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sebanyak 45 sengketa di sektor perbankan disebabkan oleh tindakan fraud eksternal berupa penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Fintech) syariah (securities crowdfunding) kepada PT Halalvestor Global Asia (Vestora). Berdasarkan pengumuman yang dirilis OJK pada Rabu (28/12/2022), Halalvestor Global Asia (Vestora) telah mengantongi izin dari OJK dengan Nomor Keputusan Izin Usaha KEP- 91/D.04/2022 pada tanggal 27 Desember 2022. Vestora sendiri merupakan […]
digitalbank.id – PATAH tumbuh hilang berganti, barangkali itukah kata-kata yang tepat bagi platform pinjaman online (pinjol) ilegal. Ditutup satu, tumbuh yang lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 80 platform pinjaman online (pinjol) ilegal pada Desember 2022. Dengan temuan terbaru tersebut, terhitung jumlah platform pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi 4.432 entitas sejak […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beleid yang mengatur bahwa penyelenggara yang akan melakukan layanan urun dana (crowdfunding) wajib memiliki izin usaha dari OJK. Penawaran efek oleh setiap penerbit melalui layanan urun dana ini tidak termasuk penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan penyelenggara penawaran efek […]
