Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi keputusan Moody’s Investors Service yang merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Meski peringkat investasi (investment grade) tetap bertahan di level Baa2, Moody’s menyoroti risiko pembengkakan defisit fiskal akibat program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketidakpastian tata kelola pasca pembentukan superholding investasi Danantara. Pemerintah berkilah bahwa revisi ini hanyalah masalah “kurang komunikasi” terhadap model reformasi ekonomi baru, sementara OJK menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh dengan pertumbuhan di level 5,11%.
Fokus:
■ Risiko Fiskal Program Populis: Moody’s menggarisbawahi potensi pelemahan anggaran akibat ekspansi belanja sosial besar-besaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan rakyat yang membebani basis pendapatan negara yang masih rendah.
■ Transformasi Danantara yang Membingungkan: Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memicu skeptisisme pasar global terkait ketidakpastian kebijakan pembiayaan dan pemisahan tata kelola BUMN.
■ Resiliensi Fundamental Domestik: OJK dan Pemerintah tetap optimistis dengan merujuk pada pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% dan status layak investasi yang belum bergeser dari level Baa2.
Kabut ketidakpastian mulai membayangi kesehatan fiskal Indonesia di awal tahun 2026. Lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service, resmi mengubah prospek (outlook) utang pemerintah Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Meski peringkat utang masih bertengger di level Baa2 (layak investasi), status “negatif” ini adalah alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pasar global mulai mencemaskan arah kebijakan fiskal Jakarta.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto segera mendinginkan suasana. Berbicara di depan para pelaku industri jasa keuangan di Jakarta, Kamis (5/2), ia menegaskan bahwa perubahan ini hanyalah soal persepsi yang perlu diluruskan.
”Memang APBN kita tahun ini agak berbeda. Kita banyak menggelontorkan program unggulan Bapak Presiden, yaitu MBG [makan bergizi gratis], Koperasi Desa Merah Putih, pelayanan masyarakat itu dari APBN,” ujar Airlangga.
Beban Makan Siang dan Keraguan Kolektif
Laporan Moody’s secara spesifik membedah kekhawatiran atas defisit anggaran yang melebar. Kebijakan perluasan jaring pengaman sosial, terutama inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kartu as politik pemerintah, dinilai berisiko menguras kantong negara. Apalagi, pendanaan program ini seringkali melibatkan pergeseran anggaran (refocussing) dari pos krusial lain, seperti pemeliharaan infrastruktur.
”Ekspansi lebih lanjut dapat membebani kemampuan pemerintah untuk mengalihkan anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran ekonomi,” tulis Moody’s dalam laporan resminya.
Selain urusan piring makan, Moody’s menyoroti lahirnya raksasa baru bernama Danantara (Badan Pengelola Investasi). Bagi Moody’s, Danantara menambah lapisan ketidakpastian: bagaimana ia dibiayai, apa prioritasnya, dan bagaimana hubungannya dengan APBN.
Airlangga membela struktur baru ini sebagai upaya modernisasi. Menurutnya, lembaga pemeringkat internasional belum sepenuhnya menangkap esensi reformasi BUMN yang sedang berjalan. “Dengan Danantara kita meng-unlock dan melakukan reform terhadap state-owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector,” tegasnya.
OJK: Fundamental Kita Masih ‘Baja’
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih melihat sisi terang dari laporan tersebut. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa dipertahankannya peringkat Baa2 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menahan guncangan global.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 yang tercatat sebesar 5.11%—lebih tinggi dari tahun sebelumnya—menjadi argumen kuat bagi OJK. “Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook,” ungkap wanita yang akrab disapa Kiki tersebut.
Namun, pengakuan Moody’s atas ketahanan ekonomi ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, Indonesia dipuji karena kebijakan makro yang disiplin, namun di sisi lain, “ketidakpastian kebijakan” dicatat sebagai risiko yang bisa merusak efektivitas tata kelola di masa depan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa ambisi belanja besar tidak akan berakhir dengan krisis utang yang mencekik.
Digionary:
● Baa2: Peringkat utang jangka panjang dalam skala Moody’s yang menunjukkan risiko kredit moderat dan termasuk dalam kategori layak investasi (investment grade).
● Defisit Fiskal: Selisih antara pendapatan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah.
● Free Float: Proporsi saham suatu perusahaan publik yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas oleh investor publik di pasar modal.
● Investment Grade: Peringkat kredit yang menunjukkan suatu negara atau perusahaan memiliki risiko gagal bayar yang rendah sehingga layak dipilih investor.
● Outlook Negatif: Prediksi lembaga pemeringkat bahwa ada kemungkinan peringkat kredit suatu negara akan diturunkan dalam jangka menengah (biasanya 6-24 bulan).
● Sovereign Credit Rating: Penilaian atas kemampuan pemerintah suatu negara dalam membayar utang-utangnya tepat waktu.
#EkonomiIndonesia #Moodys #PeringkatUtang #AirlanggaHartarto #OJK #Fiskal #MakanBergiziGratis #Danantara #Investasi #APBN #BeritaBisnis #KeuanganNegara #RatingUtang #Baa2 #IndonesiaResilient #PasarModal #MacroEconomy #KSSK #ReformasiEkonomi #Ekonomi2026
