• Kamis, 8 Desember 2022

OJK terbitkan aturan bagi penyertaan modal bank umum

- Rabu, 16 November 2022 | 21:39 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas OJK dan industri jasa keuangan (IJK) yang sehat. (Foto: Ilustrasi)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas OJK dan industri jasa keuangan (IJK) yang sehat. (Foto: Ilustrasi)

digitalbank.id -  OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan POJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum. Peraturan tersebut mengatur bahwa penyertaan modal bank pada perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) seperti peer-to-peer lending (Pinjol), agregator, dan sistem pembayaran atau disebut juga pinjaman online, bisa mencapai 35%.

Peraturan ini, menurut OJK, dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah proses bisnis di industri jasa keuangan sehingga bank perlu bekerja sama dengan perusahaan industri keuangan dalam ekosistem digital. “Kerjasama tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal,” kata Darmansyah, Direktur Humas OJK, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11/2022).

Darmansyah mengatakan bahwa sebagai upaya meningkatkan daya saing, terdapat kebutuhan bagi industri perbankan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan finansial berbasis teknologi informasi. “Agar mendukung hal tersebut, OJK menerbitkan peraturan terkait penyertaan modal yang lebih bersifat principle based untuk mendukung strategi bisnis bank dan harmonisasi dengan ketentuan saat ini,” pungkasnya. Terkait hal tersebut, Pasal 6 ayat 1 POJK No.22/2022 mengatur bahwa jumlah seluruh portofolio penyertaan modal oleh bank paling tinggi 35 persen dari modal bank.

Baca Juga: Pengaduan sengketa sektor fintech di LAPS SJK duduki peringkat kedua terbanyak!

Jumlah seluruh portofolio yang dimaksud merupakan jumlah penyertaan modal pada seluruh investee atau penerima modal, termasuk peningkatan penyertaan modal dan dividen saham. Adapun dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan penyertaan modal dapat dilakukan secara langsung melalui pasar modal.

Sementara itu, dalam ayat 2 pada pasal yang sama menyebutkan penyertaan modal hanya dilakukan untuk investasi jangka panjang, bukan untuk jual-beli saham. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan penyertaan modal maksimal sebesar 35 persen dari modal bank untuk perusahaan fintech dinilai cukup aman.

Menurut Piter, kepemilikan bank di perusahaan fintech memang harus dibatasi dan batas maksimal 35 persen disebut sudah cukup aman sehingga memposisikan bank sebagai pengendali. “Tidak ada rumusan [harus] berapa. Tetapi dengan dibatasi 35 persen berarti uang bank tidak terlalu besar ditempatkan di fintech. Kalau 100 persen jelas terlalu besar,” kata Piter beberapa waktu lalu.

Baca Juga: DPK perbankan mengalami pertumbuhan melambat sepanjang September 2022, ada apa?

Piter mengatakan bank sebelumnya masih dibatasi oleh ketentuan kehati-hatian. Seperti diketahui, dalam POJK Nomor 36/POJK.03/2017, bank hanya dapat melakukan penyertaan modal perusahaan di luar lembaga jasa keuangan lewat anak usaha modal ventura. Oleh karena itu, dengan berlakunya aturan baru ini, POJK No.36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal dan PBI No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(SAF)


Halaman:

Editor: Safaruddin Husada

Tags

Artikel Terkait

Terkini

OJK terbitkan aturan bagi penyertaan modal bank umum

Rabu, 16 November 2022 | 21:39 WIB
X